Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Baru-baru ini, kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah mulai menghantui para pelayan publik. Mereka yang telah berdedikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik, kini terancam kehilangan pekerjaan bukan karena kinerja buruk, melainkan karena kebijakan fiskal yang kian menggeser nilai kemanusiaan. Apakah ini tanda bahwa negara telah melupakan amanah utamanya?
Fakta: Pelayan Publik Jadi Korban Kebijakan Fiskal
Sejumlah pemerintah daerah mulai merancang langkah pengurangan PPPK secara besar-besaran. Di Nusa Tenggara Timur, ribuan PPPK direncanakan untuk diberhentikan. Wilayah lain seperti Sulawesi Barat pun memberi sinyal serupa. Akar dari kebijakan ini adalah kewajiban membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total anggaran daerah.
Dalam logika ini, pegawai tidak lagi dipandang sebagai penggerak pelayanan publik, melainkan sebagai beban fiskal. Ketika angka-angka anggaran dianggap tidak ideal, solusi yang diambil adalah memangkas manusia—bukan memperbaiki sistem.
Padahal, di tangan para PPPK inilah layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi berjalan. Mengurangi mereka berarti langsung menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Akar Masalah: Sekularisasi dan Kapitalisasi yang Menggeser Fungsi Negara
Kebijakan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan konsekuensi dari sistem sekuler-kapitalistik yang menjadi fondasi pengelolaan negara.
Dalam kapitalisme, negara diposisikan layaknya entitas bisnis. Fokus utamanya adalah efisiensi, stabilitas fiskal, dan keberlanjutan anggaran. Akibatnya, semua komponen, termasuk tenaga kerja, dihitung dalam kerangka untung-rugi.
Sistem PPPK sendiri adalah cerminan nyata dari logika ini. Status kontrak membuat pegawai tidak memiliki jaminan jangka panjang. Mereka fleksibel—dalam arti bisa dipertahankan saat dibutuhkan dan dilepas saat dianggap membebani.
Lebih dalam lagi, krisis fiskal yang sering dijadikan alasan merupakan dampak dari sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada pajak dan utang, serta tunduk pada kepentingan pasar. Negara sibuk menjaga “kepercayaan investor”, tetapi mengabaikan kewajiban utamanya: mengurus rakyat.
Inilah buah sekularisasi—ketika nilai-nilai agama disingkirkan dari pengaturan kehidupan, kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan materi semata, bukan tanggung jawab moral dan amanah.
Solusi Islam: Negara sebagai Pengurus, Bukan Penghemat
Islam memandang negara bukan sebagai pengelola anggaran semata, tetapi sebagai raa’in (pengurus rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam paradigma ini, negara tidak boleh mengorbankan pelayan publik demi efisiensi. Justru negara wajib memastikan mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Dalam sistem Khilafah, pegawai negara digaji dari Baitul Mal dengan sumber pemasukan yang kuat dan beragam, seperti fai’, kharaj, dan pengelolaan kepemilikan umum. Negara tidak bergantung pada pajak sebagai tulang punggung, sehingga tidak mudah terjebak dalam tekanan fiskal.
Selain itu, Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil. Allah SWT berfirman:
كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ ۗ
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (TQS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk para pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan.
Lebih jauh, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kewajiban negara yang tidak boleh dikurangi atau dikomersialisasikan. Mengurangi tenaga pelayanan demi penghematan adalah bentuk pengabaian terhadap amanah.
Khatimah: Ketika Manusia Dikorbankan Demi Angka
PHK massal PPPK adalah cermin telanjang dari sistem yang menempatkan angka di atas manusia. Dalam sistem sekuler-kapitalistik, efisiensi anggaran bisa lebih penting daripada kesejahteraan rakyat.
Jika paradigma ini terus dipertahankan, maka bukan hanya PPPK yang terancam—tetapi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Islam menawarkan jalan keluar yang mendasar: sistem yang menempatkan negara sebagai pelindung dan pengurus rakyat, menjamin kesejahteraan pegawai, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa tunduk pada logika kapital.
Tanpa perubahan sistemik (sistem Khilafah), tragedi ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang—dengan korban yang mungkin lebih besar.
Wallaahu a'lam bish-showab
No comments:
Post a Comment