Di Balik Pelantikan 9 Pejabat Tanggamus: Antara Sistem Merit dan Ujian Konsistensi

 

Di Balik Pelantikan 9 Pejabat Tanggamus: Antara Sistem Merit dan Ujian Konsistensi

Tanggamus (Nusantaranews.net) Lampung Pelantikan sembilan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus oleh Agus Suranto pada Senin (20/4/2026) bukan sekadar agenda seremonial.

Di balik seremoni itu, muncul pertanyaan klasik: sejauh mana sistem merit benar-benar diterapkan, atau hanya menjadi jargon administratif?

Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, klaim tersebut justru membuka ruang uji publik terhadap proses di balik penentuan jabatan.

Secara normatif, rotasi, promosi, dan mutasi disebut sebagai strategi menjaga birokrasi tetap dinamis. Tetapi dalam praktiknya, mekanisme ini kerap menjadi titik rawan—mulai dari tarik-menarik kepentingan hingga kedekatan personal dalam struktur kekuasaan daerah.

Tidak ada penjelasan rinci kepada publik mengenai indikator penilaian yang digunakan dalam pelantikan kali ini. Apakah seluruh pejabat yang dilantik telah melalui uji kompetensi terbuka? Bagaimana rekam jejak kinerja mereka sebelumnya? Transparansi pada aspek ini menjadi kunci untuk menghindari persepsi negatif.

Sorotan utama mengarah pada jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang kini diisi Afrida Susanti. Posisi ini bukan sekadar administratif, melainkan strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran daerah. Dalam banyak kasus di daerah lain, sektor keuangan sering menjadi titik paling rawan dalam praktik penyimpangan.

Agus sendiri mengaitkan jabatan tersebut dengan target meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan tidak langsung bahwa tata kelola keuangan daerah masih menghadapi tantangan.

Di sisi lain, penekanan agar ASN bekerja dengan empati dan tidak sekadar rutinitas juga bisa dibaca sebagai kritik internal terhadap budaya birokrasi yang masih kaku dan kurang responsif.

Pelantikan ini pada akhirnya menjadi ujian konsistensi bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus: apakah sistem merit benar-benar dijalankan secara objektif, atau masih menyisakan praktik lama yang dibungkus narasi reformasi birokrasi.

Publik kini menunggu bukan sekadar janji, melainkan pembuktian—melalui kinerja, transparansi, dan keberanian membuka proses di balik setiap keputusan strategis.

Nusantaranews.net (Rian)