Oleh: Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim
Gelombang protes besar kembali mengguncang Amerika Serikat. Jutaan warga turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” pada akhir Maret 2026. Demonstrasi ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan biasa, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa ada kegelisahan mendalam terhadap arah kepemimpinan negeri adidaya tersebut.
Di saat yang sama, fakta mencengangkan datang dari sektor ekonomi. Utang nasional AS resmi menembus angka fantastis, yakni lebih dari US$ 39 triliun. Bahkan, jika dibagi rata, setiap warga negara harus menanggung beban utang hingga miliaran rupiah per orang. Data ini, sebagaimana diberitakan media seperti CNBC Indonesia, semakin menegaskan bahwa fondasi ekonomi AS tengah berada dalam tekanan serius.
Ambisi Global dan Beban yang Menggunung
Di bawah kepemimpinan Donald Trump, kebijakan luar negeri AS menunjukkan kecenderungan agresif. Dukungan penuh terhadap Israel dalam konflik kawasan, serta keterlibatan dalam ketegangan dengan Iran, telah mendorong lonjakan pengeluaran militer yang signifikan.
Ambisi untuk mempertahankan dominasi global ini bukan tanpa harga. Biaya perang, aliansi militer, dan intervensi politik di berbagai wilayah dunia telah menjadi beban berat yang kini harus ditanggung oleh rakyatnya sendiri. Inilah wajah nyata dari hegemoni kapitalisme: ekspansi tanpa batas, tetapi rapuh dalam menopang stabilitas jangka panjang.
Allah Swt. telah mengingatkan dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka...” (QS. Hud: 113)
Ayat ini menjadi peringatan bahwa keberpihakan kepada kekuatan zalim hanya akan membawa kerusakan, baik bagi pelaku maupun yang mendukungnya.
Retaknya Kepercayaan Publik
Aksi “No Kings” mencerminkan krisis kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada. Demokrasi yang selama ini diagung-agungkan ternyata tidak mampu menjamin keadilan maupun kesejahteraan. Rakyat justru merasa semakin jauh dari pusat kekuasaan, sementara kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan elite dan korporasi.
Lebih dari itu, sikap pemerintah AS dalam mendukung penjajahan atas Palestina dan membangun poros kekuatan dengan negara-negara Barat serta sebagian negeri Muslim telah membuka mata dunia. Banyak pihak mulai menyadari bahwa politik luar negeri AS tidak lepas dari kepentingan dominasi, bukan kemanusiaan.
Pengkhianatan yang Harus Diakhiri
Lebih menyedihkan lagi, sebagian penguasa negeri Muslim justru ikut berada dalam barisan kepentingan tersebut. Aliansi dengan AS, baik secara politik maupun militer, memperlihatkan adanya pengkhianatan terhadap kepentingan umat sendiri.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar kekuasaan, tetapi amanah besar yang harus digunakan untuk melindungi dan mengurus umat, bukan justru bersekutu dengan pihak yang merugikan mereka.
Saatnya Umat Sadar
Kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk bangkit secara pemikiran. Hegemoni kapitalisme global dan sistem demokrasi yang menopangnya telah nyata-nyata melahirkan kerusakan, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Allah Swt. juga berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia...” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini sangat relevan dengan kondisi dunia hari ini, di mana krisis ekonomi, konflik, dan ketidakadilan merupakan buah dari sistem yang dibangun manusia tanpa petunjuk wahyu.
Karena itu, upaya penyadaran politik umat tidak boleh berhenti. Umat perlu memahami bahwa problem yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu pemimpin, tetapi bersumber dari sistem yang rusak.
Menuju Tatanan Dunia yang Mengikuti Manhaj Kenabian
Dunia hari ini membutuhkan alternatif yang nyata, sebuah sistem yang tidak dibangun atas kepentingan segelintir elite, melainkan berlandaskan keadilan dan kemaslahatan umat manusia.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 59)
Ayat ini menjadi dasar penting bahwa kepemimpinan dalam Islam harus berjalan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan pada hawa nafsu atau kepentingan materi.
Dalam Islam, konsep kepemimpinan bukanlah alat dominasi, melainkan amanah untuk mengurus urusan rakyat. Sistem Khilafah menawarkan tata kelola yang berbasis syariat, yang tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad)
Karena itu, perjuangan untuk menghadirkan kembali kepemimpinan Islam bukanlah utopia, melainkan kebutuhan mendesak. Sebuah ikhtiar untuk mengganti tatanan dunia yang rusak dengan tatanan syariah Islam yang datang dari Allah Swt..
Wallahu a'lam bishshawwab
No comments:
Post a Comment