Oleh. Ummu Nazba
Mengutip Kompas.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia rata-rata mencapai US$100 per barel akibat konflik antara AS-Israel dan Iran. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI (06/04), ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menghitung skenario tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM subsidi. Namun, hal ini tidak berlaku untuk BBM nonsubsidi.
Di lapangan, kondisi berbeda terjadi. Harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, dan di sejumlah daerah masyarakat harus mengantre lama untuk mendapatkannya, bahkan terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi secara eceran. Distribusi juga terganggu, misalnya karena kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz.
Pemerintah berupaya menahan dampak kenaikan harga minyak global dengan mengandalkan APBN untuk menutup subsidi BBM. Namun, kemampuan ini terbatas dan diperkirakan hanya bertahan dalam waktu singkat. Sejumlah langkah penghematan pun diterapkan, seperti kebijakan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, serta pengurangan hari operasional program tertentu.
Situasi ini menempatkan pemerintah dalam posisi sulit. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi berpotensi melonjak dan memicu keresahan sosial. Namun, jika tidak dinaikkan, defisit APBN akan semakin membesar. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak, sehingga sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada masyarakat, baik dari segi ketersediaan maupun harga BBM, serta meningkatkan risiko inflasi. Hal ini menunjukkan kerentanan negara yang masih bergantung pada impor komoditas strategis seperti energi.
Menurut penulis, kemandirian energi hanya dapat tercapai jika Indonesia tergabung dalam sistem Khilafah bersama negara-negara Muslim lainnya. Dengan potensi minyak yang melimpah di kawasan seperti Timur Tengah, distribusi energi dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Kondisi ini diyakini akan menjadikan negara lebih mandiri dan kuat secara ekonomi maupun politik, sehingga tidak mudah terpengaruh gejolak global.
Dalam sistem tersebut, penggunaan BBM tetap diatur secara bijak sesuai syariat, dengan penghematan difokuskan pada aspek yang tidak mengganggu pelayanan publik maupun kewajiban negara. Selain itu, pengembangan sumber energi alternatif seperti nuklir juga tetap dilakukan guna menjamin ketahanan energi jangka panjang.
Wallahu a’lam
No comments:
Post a Comment