Demiliterisasi atau Pembungkaman? Membaca Agenda Barat atas Gaza

 

Oleh Amelia Ayu Permatasari S S.Psi

Aktivis Muslimah

Di tengah puing-puing Gaza yang belum sempat dibersihkan dari darah dan air mata, dunia kembali disuguhi istilah yang terdengar “damai”: demiliterisasi. Sebuah kata yang sekilas menjanjikan ketenangan, tetapi menyimpan tanda tanya besar—damai bagi siapa, dan dengan harga apa?

Fakta di lapangan menunjukkan arah yang tidak sederhana. Sejumlah pihak Barat mendorong Hamas untuk melucuti senjatanya sebagai syarat utama dalam rencana perdamaian Gaza. Tuntutan ini datang di tengah situasi yang jauh dari stabil. Hamas secara tegas menolak, menilai pelucutan senjata justru mengancam eksistensi dan perjuangan mereka sebagai representasi perlawanan rakyat Gaza. Di sisi lain, Hamas juga mendesak dunia internasional untuk bertindak atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Zionis.

Ironisnya, meski kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan, serangan demi serangan masih terus berlangsung. Warga sipil kembali menjadi korban—anak-anak, perempuan, dan orang tua—yang tak pernah benar-benar menikmati jeda dari kekerasan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika gencatan saja dilanggar, bagaimana mungkin pelucutan senjata dijadikan prasyarat “perdamaian”?

Di sinilah pentingnya membaca agenda di balik narasi. Barat kerap memposisikan diri sebagai mediator, tetapi realitas menunjukkan keberpihakan yang sulit disangkal. Dorongan pelucutan senjata terhadap Gaza tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik global yang selama ini cenderung melindungi eksistensi Zionis. Dalam kerangka ini, apa yang disebut sebagai “perdamaian” berpotensi menjadi jebakan—bukan untuk menghentikan konflik secara adil, melainkan untuk melemahkan salah satu pihak yang selama ini bertahan.

Lebih jauh, pelucutan senjata bukan sekadar langkah teknis militer. Ia juga merupakan upaya sistematis untuk menghentikan perlawanan rakyat Gaza. Dalam sudut pandang ini, senjata bukan hanya alat tempur, tetapi simbol kemampuan bertahan dari penjajahan. Ketika senjata diminta untuk diserahkan, yang sebenarnya dipertaruhkan adalah daya tawar dan bahkan keberlangsungan perlawanan itu sendiri.

Tak berhenti di situ, narasi demiliterisasi juga bergerak di ranah pemikiran. Perlawanan mulai dikonstruksikan sebagai ancaman, sementara penyerahan dianggap sebagai jalan rasional menuju damai. Pergeseran cara pandang ini berbahaya, karena secara perlahan dapat mengikis kesadaran kolektif umat terhadap realitas penjajahan yang masih berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, opini publik global diarahkan untuk menerima ketimpangan sebagai sesuatu yang “normal”.

Jika demikian, maka pertanyaan berikutnya adalah: adakah jalan keluar yang benar-benar berpihak pada keadilan bagi rakyat Gaza?

Sebagian kalangan meyakini bahwa solusi tidak cukup ditempuh melalui jalur diplomasi yang berulang kali menemui jalan buntu. Dalam perspektif ini, Palestina dipandang sebagai wilayah yang harus dibebaskan dari penjajahan, dan pembebasan tersebut tidak bisa bergantung pada negosiasi yang timpang. Mereka menawarkan konsep kepemimpinan politik yang diyakini mampu menyatukan kekuatan dunia Muslim dalam satu komando, sehingga memiliki daya gentar untuk menghadapi penjajahan secara nyata.

Dalam kerangka tersebut, pemimpin diposisikan sebagai raa’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung), yang bertanggung jawab menjaga keselamatan rakyatnya. Gagasan ini menekankan pentingnya kekuatan kolektif, bukan sekadar solidaritas simbolik, dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang terus berulang.

Pada akhirnya, apa pun pendekatan yang diyakini, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah pentingnya kesadaran publik. Umat perlu memahami akar persoalan, membaca kepentingan di balik setiap narasi, dan tidak mudah terjebak dalam istilah-istilah yang tampak damai tetapi menyimpan ketidakadilan.

Demiliterisasi, dalam konteks Gaza hari ini, tampaknya bukan sekadar soal senjata. Ia adalah pertarungan makna—antara perdamaian yang adil dan pembungkaman yang terbungkus rapi.