Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
"No Kings". Minggu 29-03-2026, Menjadi sorotan masyarakat dunia. Demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat. Bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Donald Trump yang dinilai memiliki kecenderungan otoriter direpresentasikan dengan partisipasi besar pengunjuk rasa di berbagai wilayah. Penyelenggara menyebut sekitar 8 juta orang berkumpul dalam lebih dari 3.300 acara yang tersebar di seluruh 50 negara bagian, mulai dari kota besar hingga kota kecil.
Gerakan No Kings mulai dikenal luas sejak pertengahan tahun lalu, tepatnya pada Juni 2025 ketika mobilisasi nasional pertama digelar di ribuan lokasi di Amerika Serikat. Aksi ini kemudian berkembang menjadi demonstrasi berskala besar dengan partisipasi jutaan orang.
Gerakan ini diselenggarakan oleh sejumlah organisasi progresif seperti 50501 Movement, Indivisible, dan MoveOn yang berkoalisi dalam mobilisasi nasional. Aksi dilakukan melalui demonstrasi damai, kampanye publik, serta penggalangan dukungan masyarakat di berbagai wilayah.
Merujuk penjelasan di situs resmi gerakan tersebut (nokings.org), gerakan ini mengajak masyarakat untuk menolak kepemimpinan yang dinilai melampaui kewenangan dan berpotensi melemahkan institusi demokrasi. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya menjaga lembaga negara, konstitusi, dan hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Untuk gelombang aksi baru-baru ini, demontrasi yang dilakukan oleh pengkritik Trump antara lain menyoroti konflik dengan Iran yang menewaskan 13 tentara AS, kenaikan harga barang dan minyak, tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari, dan antrean pemeriksaan keamanan di bandara yang mengular akibat kebuntuan pembahasan anggaran.
Menurut Washington Post, ribuan orang berkumpul di depan Gedung Capitol negara bagian Minnesota untuk aksi utama protes “No Kings” yang disebut oleh pendiri ormas Indivisible Ezra Levin sebagai “protes terbesar dalam sejarah Minnesota”. Sementara di Washington DC, belasan ibu dari Palestina melakukan unjuk rasa di depan tugu Lincoln Memorial dengan mengibarkan bendera Palestina raksasa, menurut The Guardian.
Dikutip dari detik.com, di seluruh negeri, penyelenggara 'No Kings' mengeklaim hari Sabtu sebagai 'protes tanpa kekerasan satu hari terbesar dalam sejarah Amerika modern'. Aksi protes dijadwalkan di berbagai kota di California Selatan, tetapi yang terbesar diadakan di Gloria Molina Grand Park, di pusat kota Los Angeles.
Sebuah realita, lautan manusia yang bergejolak di AS ini telah menunjukkan ketidakpuasan masyarakat di jantung kapitalisme. Masyarakat kecewa berat bahkan benci Trump sebagai penguasa adidaya. Sirine tanda-tanda kehancuran sang adidaya telah berbunyi. Sistem kapitalisme yang berorientasi bisnis dalam setiap keputusannya, dominan mementingkan keuntungan para elite semata. Rakyat hanya obyek kapital yang dimainkan untuk kepentingan para kapitalis sekalipun harus mengorbankan nyawa manusia.
Sungguh, kekuasaan yang "gila" telah mengabaikan moralitas. Dan ini adalah profil nyata pemerintahan liberal ala kapitalisme. Banyak kekecewaan yang muncul. Besar kebencian mengarus deras. Rapuhnya sistem terindra nyata.
Kegilaan Kapitalisme Petaka Bagi Rakyat
Ambisi Trump si gila perang sangat berdampak pada rakyat. Salah satunya dengan penambahan utang AS terkait keputusan perang. Trump secara konsisten menjadikan penjualan senjata sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya (America First Arms Transfer Strategy). Aggaran pertahanan sebesar $1,5 triliun diajukannya, dan mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya. Ini yang terbesar dalam sejarah AS. Korelasinga, utang membengkak. Lonjakan anggaran militer dan keterlibatan dalam konflik, khususnya perang dengan Iran menjadi drama horor anggaran penyebab utang.
Melejitnya utang yang menembus US$39 triliun (Rp661.440 triliun) pada Maret 2026 terilis resmi. Perang AS-Iran menjadi beban. Tekanan pada prioritas anggaran dari pemotongan pajak, belanja pertahanan, hingga pengelolaan utang kian bertambah.
Amarah rakyat AS tak bisa lagi dihindari. Membludak penuhi jalan-jalan di tiap kota AS. Amarah yang tak terbendung lagi. Dengan populasi AS 342,62 juta jiwa, utang yang harus ditanggung oleh tiap individu penduduk AS telah menembus US$113.875 atau sekitar Rp1,93 miliar.
Tragis. Hitung punya hitung, per kepala warga AS atau setiap bayi yang baru lahir di AS akan menanggung beban utang Rp1,93 miliar. Memang, ini bukan pengertian sebenarnya karena utang AS akan dibayar dari pajak dan pendapatan lainnya. Namun, rakyat AS sudah sangat kecewa, begitu pula kepercayaan global terhadap AS kian menurun. Kegilaan kapitalisme telah melahirkan petaka bagi rakyat. Mirisnya lagi, sekalipun jutaan orang turun ke jalan dan tingkat kepuasan publik (approval rating) Trump merosot ke level terendah, pihak Gedung Putih seakan tak peduli. Aksi seakan hanya dipedulikan media.
Peristiwa saat ini dengan sikap AS (Trump) mendukung Zion*s menguasai Palestina, bersekutu dengan Eropa dan beberapa negara Teluk untuk kompak memerangi Iran telah membuka mata dunia dan warga AS akan kejahatan Trump dan hegemoni kapitalisme AS. Keserakahan kapitalisme menjadi warna pekat AS dalam sepak terjangnya. Tabiat dasar kapitalisme demokrasi tampak jelas dengan pola penjajahannya yang tegak atas sejumlah prinsip kebebasan dan sistem liberal.
Tanda Keruntuhan Kapitalisme Global
Memang, banyak yang berdalih bahwa gaya kepemimpinan sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter dan kultur masing-masing. Hanya saja, perlu dipahami bahwa tabiat dasar kapitalisme demokrasi adalah menjajah. Tabiat ini tegak atas sejumlah prinsip kebebasan dan sistem liberal.
Saat tsistem politik ini mengalami kejenuhan, kritik berputar di sekitar embahasan moral. Baik Timur maupun Barat pun moralitas masih mendominasi di tengah krisis kepemimpinan. Warga AS menganggap Trump menjalankan kekuasaan secara amoral dengan kebijakan perangnya.
Inilah demokrasi. Dengan kebebasan sebagai prinsip, kebenaran bersifat relatif. Kebrutalan Trump sampai pada titik kejumawaan bahwa hukum internasional berada di bawah kendalinya. Kedaulatan ada di tangan rakyat sebagai prinsip demokrasi tak sejalan dengan kediktatoran Trump. Ciri khas demokrasi, saat bergesekan dengan kepentingan segelintir elite, kedaulatan di tangan rakyat yang diagung-agungkan hanyalah ilusi.
Mekanisme voting cerminan suara rakyat nyatanya kalah dengan kepentingan para elite. Jutaan masyarakat AS yang turun ke jalan dianggap sepele. Namun fakta ini menjadi tanda keruntuhan kapitalisme global.
Sebagai polisi dunia, keputusan-keputusan politik Trump sangat berdampak pada ekonomi global. Diprediksi ancaman shutdown ekonomi AS pun terus bergulir. Ancaman ekonomi nonriil yang diadopsi negara kapitalisme telah membangkrutkan. Sektor nonriil telah menjadikan fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangakan.
Sektor nonriil dianut dan dikembamgkan oleh negara-negara kapitalis. Investasi secara tidak langsung melalui pasar modal dengan membeli saham-saham yang ada di pasar modal menjadi realisasi aktivitas ekonomi. Nilai ekonomi nonriil seperti transaksi di lantai bursa saham seringkali melebihi nilai transaksi barang dan jasa di sektor riil. Kondisi ini menjadi sumber masalah pada beberapa siklus krisis, serta timbulnya ketimpangan ekonomi. Terlebih, sistem ekonomi yang ditopang transaksi ekonomi ribawi dan mendasarkan alat tukar pada uang kertas tanpa jaminan logam berharga (fiat money) pun turut menjadi pemicu krisis ekonomi yang berulang, dari skala global hingga ke berbagai negara di dunia.
Tampak jelas, keserakahan AS untuk berkuasa dan mengontrol dunia telah terjadi di berbagai aspek. Kesejahteraan ala kapitalisme global melahirkan kemudaratan. Masyarakat global menjadi korban. Seluruh penduduk dunia dikorbankan dan menjadi objek tipu daya sang adidaya.
Sistem Politik Islam Janji Kesejahteraan yang Harus Diyakini
Siyasah yang berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasatan yang bermakna “mengurus.” menjadi kata yang penting untuk menandingi sistem politik saat ini. Rasulllah saw. bersabda,
”Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah yang banyak.(HR Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Politik Islam dengas asas Akidah Islam, merupakan pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip syariat. Akidah adalah asas undang-undang dan segala hal yang menyertai jalannya sistem pemerintahan dan sistem kepemimpinan Islam. Kedaulatan di tangan syarak, bukan pada suara mayoritas. Aktivitasnya terkait dengan jaminan terwujudnya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Politik dalam negeri dijalankan dalam rangka menjamin kemaslahatan rakyat melalui penerapan sistem ekonomi, pendidikan, pergaulan, politik, dll, sesuai syariat.
Sistem ekonomi Islam, misalnya, negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Negara bukanlah aktor pasif atau sekadar regulator sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan (al-‘adl). Keadilan dalam Islam adalah pilar dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam memandang bahwa kepemilikan harta bukanlah hak absolut individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola.
Demikian pula terkait hubungan luar negeri. Khilafah menjalankan hubungan ekonomi antarnegara dalam kerangka syariat yang bertujuan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Penerapan mata uang berbasis emas, misalnya, memiliki nilai intrinsik sehingga terhindar dari inflasi buatan dan manipulasi nilai tukar yang kerap terjadi dalam sistem fiat money saat ini. Dengan sistem ini, kestabilan harga dan daya beli dapat lebih terjamin, serta mencegah dominasi mata uang negara kuat atas negara-negara lemah.
Sejalan dengan itu sistem politik luar negeri Islam pun merujuk pada konsep politik Islam yang bertujuan membebaskan manusia melalui dakwah dan jihad sebagai bentuk upaya negara untuk mewujudkan rahmat Islam bagi seluruh alam melalui penerapan syariat Islam yang agung. Jihad sangat jauh dari penjajahan sebagaimana yang dilakukan sistem kapitalisme hari ini. Sebaliknya, jihad yang dilakukan Khilafah adalah pembebasan manusia dari penjajahan hukum jahiliah menuju hukum Allah yang Maha Adil. Allah ta’ala berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).
Ketika Islam diterapkan sebagai sistem kehidupan secara kafah, saat itulah terwujud Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Menebarkan kebaikan bagi seluruh umat di seluruh dunia, baik muslim maupun nonmuslim. Realitas ini terukir dalam sejarah penerapan Islam pada institusi negara yang pernah terwujud sejak masa Rasulullah saw. hijrah di Madinah hingga keruntuhan Khilafah Islamiah di Turki.
Jihad yang dilaksanakan negara disertai dakwah yang merupakan bentuk edukasi kaum muslim melalui institusi negara. Hal ini berfungsi untuk memberi pemahaman secara luas mengenai syariat Islam yang agung. Negara tidak memaksa siapa pun untuk masuk ke dalam Islam, tetapi tugas mengemban dakwah ke seluruh dunia adalah kewajiban yang wajib terlaksana. Dengan cara inilah, syariat Islam disebarluaskan, dipahami, dan diterapkan secara praktis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Butuh kerja dakwah politis yang terarah Untuk mewujudkannya.
Keberadaan jemaah dakwah yang menyerukan perjuangan penegakan Islam secara kafah menjadi urgen. Demikian pula bergabung ke dalamnya menjadi sangat penting. Bahkan wajib. Allah Swt. berfirman,
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran [3]: 110).
Sekalipun perjuangan penegakan syariat Islam ini kerap dianggap utopis, namun fakta kegoncangan kapitalisme global meneguhkan ilusi negara demokrasi. Sedangkan, janji akan kembalinya kekuasaan Islam setelah runtuhnya kapitalisme adalah sebuah keniscayaan. Firman Allah Ta'ala,
“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Barang siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55).
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment