Impor Beras Khusus, Jalan Penjajahan ekonomi

 

Dartem 

Atas nama perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat, Indonesia mengimpor beras klasifikasi khusus sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat.

Pernjanjian tersebut sangat disayangkan oleh Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS). 

Beliau menyatakan, program swasembada beras yang selama ini digaungkan pemerintah akan terganggu. Ada kekhawatiran dan kemungkinan beras bisa bocor ke pasaran walaupun beras yg di impor jenis beras khusus. Impor beras tidak seharusnya dilakukan dan diatur dalam sebuah perjanjian resiprokal, kata Bhima Yudhistira.

detikFinance.com(25 Feb 2026)

Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi oleh negara sebagai tanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Terkait impor "beras khusus" yang dilakukan pemerintah, mungkin tidak sepenuhnya mengganggu program swasembada beras yang sedang digaungkan. 

Namun harus diketahui bahwa Amerika Serikat bukan sebagai negara produsen utama beras khusus. Sehingga, kemungkinan beras harga beras pasti akan mahal. Yang menjadi masalah adalah, mengapa impor beras harus diatur melalui perjanjian? Indonesia diharuskan mengimpor beras dari Amerika Serikat walaupun dengan harga yang mahal. 

Indonesia justru mau di dikte dan harus mengikuti aturan Amerika Serikat sebagai negara adidaya

Fakta diatas menunjukkan bahwa Indonesia tidak mempunyai kedaulatan. Buktinya, Indonesia mau di dikte sesuai arahan Amerika Serikat. Negara tidak punya wibawa dan berada di posisi rendah sebagai negara pengekor. Semua itu dilakukan dengan dalih demi menjaga hubungan baik. Sesungguhnya, begitulah posisi Indonesia yang notabenenya adalah negara pengekor, harus selalu tunduk kepada negara adidaya Amerika Serikat. 

Jika ditelaah lebih dalam, impor beras adalah bentuk penjajahan ekonomi orang kafir terhadap kaum muslim. Begitulah cara mereka menjajah negeri muslim dengan segala tipu daya yang nampak indah, tapi sejatinya sangat mematikan. Kesepakatan impor sangat tidak menguntungkan Indonesia, tapi menguntungkan Amerika Serikat sebagai pengendali. Impor dari luar seharusnya dibatasi, bukan dibuka lebar-lebar.

Kebijakan impor tentu saja sangat merugikan petani lokal. Seharusnya Indonesia berfokus memenuhi kebutuhan pangan dengan mengoptimalkan bidang pertanian dalam negeri, bukan dengan meningkatkan impor. Dengan adanya kebijakan itu, maka bukan rakyat yang sejahtera tapi segelintir orang.

Begitulah pengaturan negara dalam sistem kapitalisme. Semua kebijakan yang ada bukan untuk kepentingan rakyat. Negara bukan menjadi pengurus urusan rakyat tapi hanya sebatas regulator. Hasilnya jelas, semua kebijakan yang diambil akan mengurungkan produsen luar, daripada produsen dalam negeri. Dalam kapitalisme, mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan oligarki adalah suatu yang wajar. Oleh karena itu, swasembada pangan tidak akan pernah terwujud dalam sistem kufur ini.

Kembali kepada Islam adalah jalan satu-satunya untuk menuju swasembada pangan. Islam bukan hanya agama ritual, tapi sekaligus ideologi yang mengatur kehidupan manusia di bumi. 

Dalam Islam, negara adalah pengatur urusan umat dalam dalam semua aspek kehidupan, termasuk masalah pertanian, pendidikan kesehatan dan lain-lain.

Negara bertanggung jawab atas tercukupinya kebutuhan rakyat seperti pangan, sandang dan papan (tempat tinggal). Khalifah sebagai kepala negara akan berfokus pada pengelolaan tanah agar selalu produktif sehingga akan selalu menghasilkan bahan pangan. Jika ada tanah mati, maka siapapun boleh mengolah tanah tersebut. Begitupun dengan para petani yang akan diperhatikan oleh negara dengan memberikan subsidi benih/bibit unggul dan pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian. Memberikan penyuluhan kepada rakyat agar hasil pertanian bisa maksimal.

Upaya yang dilakukan oleh Khalifah adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Negara Islam adalah negara yang mandiri, tidak bergantung pada asing/ pihak luar negeri. Kedaulatan pangan merupakan target Khalifah demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Daulah. Islam melarang Khalifah tunduk kepada orang kafir, sebaliknya, negara Islam adalah negara adidaya yang tidak berada dalam dominasi asing.

Oleh karena itu, kebijakan impor beras dari Amerika adalah bentuk penjajahan ekonomi yang berbahaya bagi Indonesia. 

Untuk bisa keluar dari dominasi Amerika, maka harus ada pemerintahan tandingan yang sejajar, itulah negara khilafah. Semoga khilafah segera tegak sehingga kesejahteraan dan Rahmat akan tersebar ke seluruh alam.

Wallahu a'lam bishawab