Bertahan di BoP, Mengapa Indonesia Mengabaikan Jeritan Palestina?

 

Oleh Rumaisha

Pejuang Literasi

Desakan agar Indonesia keluar dari BoP semakin menguat setelah Amerika Serikat kembali menunjukkan watak aslinya sebagai aktor utama dalam konflik global, termasuk serangannya terhadap Iran. Situasi ini memicu kegelisahan publik: bagaimana mungkin sebuah forum yang diklaim membawa perdamaian justru dipimpin oleh negara yang berkali-kali menjadi bagian dari eskalasi konflik dunia?

Namun, pemerintah menyatakan tidak ingin tergesa-gesa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan gegabah keluar dari BoP dan saat ini pembahasan terkait forum tersebut ditangguhkan.

Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: jika forum tersebut semakin dipertanyakan legitimasi dan manfaatnya, mengapa Indonesia masih bertahan? Mengapa Indonesia mengabaikan jeritan Palestina?

Proyek Geopolitik

Berkedok Perdamaian

Sejumlah pengamat menilai bahwa BoP bukan sekadar forum perdamaian sebagaimana narasi yang sering disampaikan. Dalam realitas geopolitik global, forum seperti ini sering kali menjadi instrumen bagi negara besar untuk mengamankan kepentingan strategisnya. Sebaliknya, BoP terbukti tidak berhasil mewujudkan perdamaian karena pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS) dan Indonesia sebagai negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah BoP, melainkan hanya mengikuti rencana AS. Justru, sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi AS, dengan kata lain, Indonesia terjajah secara politik 

Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan memiliki kepentingan besar di Timur Tengah, termasuk dalam isu Palestina, menguasainya dan melucuti Hamas, dan mengusir penduduknya.Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa berbagai skema politik internasional yang dibangun justru lebih banyak menguntungkan agenda geopolitik Washington daripada benar-benar menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam konteks Palestina, kekhawatiran ini semakin menguat. Berbagai langkah politik internasional sering kali dinilai lebih menekan kelompok perlawanan Palestina daripada menghentikan penjajahan yang terus berlangsung.

Jika kondisi ini benar, maka sangat wajar bila muncul kritik bahwa BoP hanyalah bagian dari strategi besar untuk mengendalikan dinamika politik Palestina dan kawasan sekitarnya.

Posisi Lemah Negara Pembebek

Masalah lain yang jarang dibicarakan adalah posisi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan menentukan arah kebijakan dalam forum semacam itu. Negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya tidak berada pada posisi pengambil keputusan strategis.

Akibatnya, keikutsertaan sering kali lebih bersifat mengikuti arus daripada menentukan arah. Dalam situasi seperti ini, sulit berharap bahwa Indonesia dapat secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina jika kebijakan utama tetap dikendalikan oleh kekuatan besar.

Maka, haram hukumnya  Indonesia bergabung  dengan BoP. Karena satu-satunya solusi untuk pembebasan Palestina adalah jihad di bawah komando khilafah. "Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu laksana perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengan kekuasaannya." (HR. Bukhari & Muslim)

Qadhiyah Masyiriyah

Bagi umat Islam, tragedi Palestina bukan hanya konflik geopolitik, tetapi luka panjang umat yang belum kunjung sembuh. Setiap kebijakan politik yang berpotensi memperkuat dominasi terhadap Palestina wajar jika memicu penolakan keras dari masyarakat Muslim.

Sejarah Islam menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wilayah-wilayah Muslim yang terzalimi tidak pernah dilepaskan dari keberadaan kepemimpinan politik yang kuat dan bersatu. Ketika umat terpecah dalam negara-negara yang lemah secara politik, kemampuan mereka untuk melindungi saudara-saudaranya pun menjadi terbatas.

Karena itu, semakin banyak kalangan yang menilai bahwa pembelaan terhadap Palestina tidak cukup hanya melalui diplomasi yang penuh kompromi, tetapi membutuhkan persatuan politik umat Islam yang lebih kuat di bawah kepemimpinan Islam global.

Oleh karena itu, tegaknya kepemimpinan global (khilafah Islamiyah) adalah qadhiyah masyiriyah (persoalan mendasar) yang harus segera diperjuangkan. Karena hanya negara yang memiliki landasan ideologi yang sahih yang bisa menyelesaikan Palestina secara hakiki.

Wallahu a'lam bishshawwab