Ramadan, MBG Dipaksakan Jalan Terus?

 

Oleh. Yulianti Eris Sarifah

Ramadhan merupakan bulan ibadah. Pola hidup berubah. Pola makan berubah. Aktivitas anak-anak sekolah pun menyesuaikan. Tapi di tengah suasana itu, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG akan tetap dilaksanakan selama Ramadhan dengan skema penyesuaian distribusi sesuai karakteristik penerima manfaat (BGN.go.id). Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bahwa MBG tetap berjalan pada Ramadhan 2026 dengan pengaturan teknis agar mendukung umat yang berpuasa (Kemenko Pangan).

Sekilas terdengar baik. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tetap mendapat asupan gizi. Namun, pertanyaannya: apakah kebijakan ini benar-benar demi kemaslahatan, atau sekadar memastikan dapur SPPG tetap beroperasional?

Beberapa pengamat justru memberi catatan serius. Seperti, Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, mengingatkan bahwa pemberian makanan kering selama Ramadhan berisiko tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal (Bisnis.com, 16-2-2026). Artinya, substansi “bergizi” dalam program ini patut dipertanyakan jika formatnya tidak tepat.

Ahli gizi Tan Shot Yen bahkan menyarankan agar skema pemberian makan saat Ramadhan lebih baik diserahkan kepada keluarga masing-masing (Media Indonesia). Alasannya sederhana: keluarga lebih memahami kebutuhan anaknya. Tapi lagi-lagi, suara para ahli seperti tenggelam yang penting program tetap bisa berjalan.

Di sinilah letak masalahnya. Ketika kebijakan lebih berorientasi pada keberlanjutan proyek daripada efektivitas manfaat. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi gizi justru berubah menjadi mesin anggaran dan target politik.

Kalau kita tarik lebih dalam, ini bukan sekadar soal teknis Ramadhan atau tidak. Ini soal paradigma. Dalam sistem kapitalistik, kebijakan sering kali dinilai dari sisi serapan anggaran, pertumbuhan proyek, atau dampak ekonomi makro. Sementara aspek maslahat rakyat sering kali menjadi nomor sekian.

Padahal dalam Islam, urusan pangan memang menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk makanan. Namun mekanismenya tidak sembarangan. Dalam syariat, penjaminan nafkah dimulai dari kepala keluarga. Jika tidak mampu, kerabat terdekat yang mampu membantu. Jika masih tidak tercukupi, masyarakat sekitar turut menopang. Dan jika semua itu tidak cukup, negara hadir melalui Baitul Mal.

Artinya, negara hadir bukan untuk menjadikan pangan sebagai komoditas proyek, tetapi sebagai pelayanan langsung yang amanah. Penjaminan kecukupan makan per individu harus murni demi kebutuhan, bukan demi menjaga dapur proyek tetap menyala.

Dalam literatur politik Islam, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara di Baitul Mal harus sesuai fungsi dan skala prioritas yang syar’i, bukan sekadar pertimbangan manfaat ekonomi jangka pendek. Negara tidak boleh memaksakan kebijakan yang tidak efektif hanya demi keberlanjutan program.

Ramadhan yang mestinya menjadi momentum refleksi. Apakah kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat? Apakah mendengar para ahli sudah menjadi budaya? Ataukah program harus tetap jalan karena sudah terlanjur dirancang demikian?

Memberi makan rakyat itu mulia. Tapi memaksakan skema yang kurang tepat demi mengejar target, justru bisa menggerus kepercayaan publik.

Negara yang seharusnya sebagai ra’in harus menjaga amanah. Bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar sampai dan sesuai kebutuhan. Karena yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar program, melainkan keadilan dan kepedulian yang nyata.

Wallahu a'lam