Oleh : Yuyun ( Aktivis Muslimah )
Jakarta, CNBC Indonesia - Meneteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara sukarela setelah bergabung Board of Peace (BoP) atau dewan perdamaian. Besaran iuran yang harus dibayarkan Indonesia disebut mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp. 166,7 triliun.
Purbaya mengatakan bahwa saat ini masih belum ada pembicaraan mengenai pembayaran iuran sukarela itu. Namun menurutnya jika diminta kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN.
"Kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya, saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya, di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (29/01/2026).
"Ini bukan member ship fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan situuasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekontruksi," kata Sugiono, di Kompleks Parlemen, mengutip detik.com, selasa (27/01/2026).
Melihat Indonesia ikut berpartisipasi, maka sebagai anggota Dewan Perdamaian diminta memberikan iuran untuk biaya rekontruksi itu. Jikka membayat iuran maka keuntungannya adalah menjadi anggota tetap.
Terus rekontruksi ini siapa yang bayar? Uangnya darimana? Dananya darimana? Karena itu, anggota - anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi disitu. Yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap," katanya.
Lebih lanjut menurut Sugiono, tidak ada kewajiban Negara yang ikut Dewan Perdamaian untuk membayar iuran.
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikkabarkan mengusulkan agar Negara - Negara membayar UD$ 1 miliar untuk tetap menjadi anggota Dewan Perdamaian.
Meski Departemen Luar Negeri AS tidak mengonfirmasi adanya angka US$ 1 miliar tersebut. Menanggapi pertanyaan Reuteurs, juru bicara Deplu AS hanya merujuk pada unggahan media sosial Trump dan utusan khususnya, Steve Witkoff yang tidak menyebut besaran dana keanggotaan.
Pada situasi saat ini di Indonesia masih banyak hal yang harus di selesaikan. Seperti bencana - bencana yang terjadi di setiap daerah, harga bahan kebutuhan pokok yang terus menerus naik, tingginya angka pengangguran, dan masalah - masalah kompleks lainnya.
Akan tetapi sangat di sayangkan saat ini para pemimpin negeri tidak berfokus pada segala problematika yang terjadi di negerinya sendiri. Mereka malah berfokus pada hal - hal yang ambigu. Seperti baru - baru ini Pemimpin Negeri yang bermayoritas beragama Muslim masyarakatnya, mereka malah mengikut sertakan dirinya dengan mengikuti Dewan Perdamaian (Board of Peace) dengan pencetusnya Pemimpin yang memang dengan terang - terangan memberikan dukungan pada pelaku Genosida yang sangat keji dan brutal pada kaum sesama Muslim. Dengan itu ialah suatu ketidak mungkinan bahwa sebuah Kedamaian akan di ciptakan oleh pendukung dan pelaku Genosida. Adapun perdamaian yang terjadi ialah dengan tujuan untuk melindungi para pelaku Genosida tersebut.
Alangkah baiknya para Pemimpin Negeri mengurusi terlebih dahulu segala problematika yang terjadi di Negerinya sendiri, daripada mengurusi hal lainnya apalagi yang di urusinya ialah hal yang tidak memihak pada para warga sipil yang kehilangan Hak Asasi Manusia nya.
Apalagi dengan mengikut sertakan bergabung dalam BoP tersebut setiap Negeri harus memberikan iuran yang jumlahnya fantastis. Seharusnya dana sebesar itu dialokasikan pada hal - hal penting yang dibutuhkan masyarakat Negeri ini untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan masyarakat.
Akan tetapi pada Sistem saat ini notabenenya di Negeri Muslim sistem yang di terapkannya bukanlah Sistem Islam akan tetapi Sistem Kufur yang berasaskan Kapitalisme (para pemilik modal besar yang hanya meraih keuntungan yang sebesar - besarnya tanpa memikirkan dampak buruk untuk orang banyak) sehingga dengan mendukung hal - hal yang sekiranya akan memberikan keuntungan untuk hidupnya para kaum kapitalisme itu akan dilakukan tanpa melihat dampak untuk orang - orang disekitarnya. Para Pemimpin Negeri yang berideologi Kapitalisme akan melakukan hal - hal ambigu seperti ikut serta pada BoP tersebut, karena mereka tidak dirugikan untuk membayar iurannya dengan jumlah yang fantastis untuk kegiatan tersebut, iurannya akan diambil dari sumber penghasilan Negeri.
Juga pada Sistem Kufur di Negeri Muslim saat ini asas Sekularisme yang diterapkannya yaitu memisahkan aturan Agama khususnya Islam dari aturan Politik Negeri Muslim saat ini. Pemimpin Negeri Muslim pada Sistem Kufur tidak akan memberlakukan aturan Agama Islam yang kewajibannya para Pemimpin Negeri seharusnya memberikan kesejahteraan hidup untuk rakyatnya dengan memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya pada Sandang, Pangan, dan Papannya, juga disetiap Aspek Kehidupannya yaitu dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Keamanan, dan Muamalah lainnya yang dibutuhkan rakyat. Sistem Sekuler tidak akan memberlakukan hal tersebut karena tidak memahami hakekat seorang Pemimpin Negeri bila merujuk pada aturan Sistem Islam.
Pada Sistem Islam, pemimpin yang faham hakekat menjadi seorang Pemimpin Negeri tentunya akan memberlakukan Syariat Islam yang Menyeluruh (Kaffah) disetiap Aspek Kehidupan manusia. Dalam hal Politik Dalam Negerinya dan Politik Luar Negerinya yang akan diberlakukan ialah untuk kemaslahatan bersama.
Sistem Islam akan meriayah (mengurus) rakyatnya dengan memperhatikan setiap Aspek Kehidupannya yang dibutuhkannya. Pemimpin Kaum Muslim pada Sistem Islam akan menjalankan setiap hal - hal yang menjadi kebutuhan rakyatnya dengan adil dan merata, karena para Pemimpin pada Sistem Islam memahami Konsekuensi menjadi Pemimpin Masyarakat yang nantinya disetiap perbuatan setiap manusia akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Apalagi Pemimpin yang kewajibannya ialah meriayah (mengurusi) setiap rakyat, tentunya mereka akan benar - benar memperhatikan setiap kebutuhan rakyatnya agar jangan sampai terdzalimi.
Sistem Islam akan terlaksana apabila adanya institusi kepemerintahan Islam yang menerapkan aturan Islam secara Kaffah yaitu Daulah Khilafah. Daulah Khilafah Perisai Umat baik Muslim juga non Muslim. Untuk non Muslim yang meminta perlindungan pada Daulah Khilafah mereka akan dilindungi dengan syarat mengikuti setiap aturan yang diberlakukan bila mereka sedang berada di dalam lingkungan Daulah Islam dan mereka pun diberlakukan untuk membayar jizyah. Juga untuk non Muslim yang berada di dalam Daulah Islam yaitu (kafir dzimi) mereka akan diberikan perlindungan oleh Daulah Islam karena mereka ialah non Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim. Lain hal nya dengan non Muslim yang menentang aturan Islam yaitu Kafir Harbi, mereka akan di perangi.
Sistem Islam ialah Sistem yang Sempurana untuk memenuhi setiap Aspek Kehidupan manusia, dengan tegaknya Sistem Islam yakni Daulah Khilafah maka kesejahteraan akan dirasakan dengan adil dan merata untuk setiap manusia. Dengan mengkaji Ilmu Islam secara Menyeluruh (Kaffah) untuk setiap manusia khususnya Muslim, maka setiap muslim akan memahami setiap amanah yang Allah perintahkan untuk setiap umatnya. Dan dengan mengkaji Ilmu Islam Kaffah maka umat akan melihat Sejarah dalam Islam yang benar yang tidak dikubur dan dikaburkan seperti pada Sistem Kufur saat ini. Juga umat akan melek politik Islam. Karena hanya dengan politik Islam umat akan terjaga keimanan dan terpenuhi dengan adil dan merata setiap Aspek Kehidupannya.
Wallahu a'lam bi showab
No comments:
Post a Comment