MBG di Bulan Ramadan Menuai Kritik, Haruskah tetap Dijalankan?

Oleh Reni Rosmawati 

Pegiat Literasi Islam Kafah 

Program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan tetap berjalan selama bulan Ramadan, namun dengan skema penyesuaian distribusi sesuai karakteristik manfaat. Tujuannya untuk mendukung umat melaksanakan ibadah. Begitulah yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Hal serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan MBG tetap berjalan pada Ramadan tahun 2026 dengan pengaturan teknis agar mendukung umat yang berpuasa. Nantinya bagi sekolah dengan siswa muslim, menu MBG akan diberikan berupa makanan kering, dan berlaku bagi siswa yang berpuasa. Adapun bagi sekolah non-muslim, ibu hamil, dan balita MBG akan diberikan seperti biasa berupa makanan siap makan. (Kemenkopangan.co.id, 29/1/2026)

Kebijakan yang Dipaksakan 

Meskipun terdengar baik, tetapi nyatanya pemberian MBG selama Ramadan menuai banyak kontra. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economies (Core) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dipaksakan supaya dapur SPPG tetap jalan. Pemberian makanan kering pada penerima MBG berpeluang besar tidak akan memenuhi gizi secara optimal. 

Terlebih di bulan Ramadan seperti saat ini, karena umumnya sejumlah menu makanan kering MBG yang diberikan hanya berupa abon, telur, pindang atau telur asin, kurma, hingga susu. Menurutnya makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, dan pengawet yang tinggi. Ia menyarankan agar daripada makanan kering lebih baik diberikan bahan baku masakan/pangan yang segar untuk seminggu. Hal senada juga disampaikan Ahli Gizi Tan Shot Yen. Menurutnya pemberian MBG saat bulan Ramadan lebih baik diserahkan kepada masing-masing keluarga. Karena keluarga lebih memahami nutrisi bagi anak-anaknya. (Bisnis.com, 16/2/2026)

Tak bisa dimungkiri sejak awal diluncurkan, program MBG memang menuai banyak kontra dan sorotan dari para ahli, akademisi, dan praktisi kesehatan. Kritik ini mencakup masalah anggaran, tata kelola, keamanan pangan, hingga urgensi keluarnya program tersebut. Kritik semakin keras sejak kasus keracunan massal terjadi di beberapa daerah. 

Namun, meskipun mendapat kritik tajam, pemerintah tetap bergeming. Usulan para ahli sering diabaikan, sehingga akhirnya program ini memang terkesan dipaksakan demi mengejar proyek dapur SPPG tetap beroperasi. Apalagi sebelumnya diketahui pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN), telah berkomitmen menargetkan 33.000 SPPG beroperasi pada 2026.  Maka, kemungkinan besar tetap dijalankannya program MBG di bulan Ramadan bukan semata-mata demi memenuhi gizi anak dan ibu hamil, tetapi ada indikasi menjaga kepentingan para kapital pemilik dapur SPPG. Terlebih menu MBG sendiri diberikan keringan yang tentunya jika dikaitkan dengan pemenuhan gizi tidaklah mencukupi. 

Makanan berupa kue kering dalam paket MBG umumnya hanya memuat 274-585 kalori tergantung besarnya porsi dan bahan. Sementara untuk dapat memenuhi gizi seimbang, seseorang memerlukan asupan empat sehat lima sempurna yang didapat dari karbohidrat, protein hewani/nabati, lemak sehat, vitamin, serat, serta air dengan jumlah yang tepat. Dengan nutrisi kebutuhan harian yang bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Bagi anak-anak dibutuhkan setidaknya 1.000-2.000 nutrisi per hari. Adapun bagi ibu hamil kebutuhan nutrisinya 2.150-2.400 per hari. Kebutuhan ini senantiasa meningkat sesuai perkembangan janin. Maka jelas pemberian MBG berupa makanan kering tidaklah mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi.

Inilah sikap penguasa dalam sistem kepemimpinan kapitalisme. Paradigma kapitalisme yang berpijak pada kepentingan oligarki, pasti hanya akan berfokus pada keuntungan mereka bukan kemaslahatan rakyat. Walaupun dana untuk MBG tersebut didapat dari rakyat melalui pajak dan pemangkasan anggaran vital, tetapi orientasi akhirnya tetap bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Alhasil, program ini tidak dapat menyentuh persoalan gizi. Bahkan, sama sekali tidak mampu menyelesaikan masalah kekurangan gizi anak-anak. Karena kekurangan gizi kronis adalah akibat ketidakmampuan keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan bergizi akibat keterbatasan pendapatan, mahalnya harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang semuanya merupakan imbas dari diterapkannya sistem kapitalisme. 

Islam Solusi Tuntas bagi Pemenuhan Gizi 

Sebagai sistem yang tegak di atas landasan akidah yang sahih, Islam memiliki semua solusi bagi masalah kehidupan termasuk pemenuhan gizi. Dalam Islam, urusan pangan merupakan tanggung jawab negara. Sebab negara adalah pengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin adalah pengurus rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pemenuhan pangan rakyat akan dijamin negara secara langsung melalui berbagai mekanisme komprehensif. Di mulai dari disediakannya lapangan kerja yang luas dengan gaji yang layak bagi para kepala keluarga, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya secara mandiri. Jika ada yang tidak mampu bekerja akibat keterbatasan fisik, maka kerabat terdekat diwajibkan membantu. Namun jika tidak ditemukan maka negara akan mengambil alih pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Dananya diambil dari kas baitulmal yang sumber pemasukannya tetap serta banyak dari fa'i, kharaj, jizyah, usyur, rikaz, ghanimah, dan seluruh SDA.

Di samping itu negara juga akan menjamin ketersediaan pangan rakyat dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang merata. Negara pun akan menyediakan layanan kesehatan gratis di tiap daerah, sehingga rakyat bisa memeriksakan kesehatannya setiap saat. Dengan begitu, selain setiap lapisan masyarakat akan dapat memenuhi gizinya dan keluarga, mereka pun bisa hidup sehat jauh dari penyakit.

Adapun saat bulan Ramadan, negara benar-benar berperan aktif memastikan agar bulan Ramadan berjalan penuh keberkahan. Dimulai dengan memfasilitasi ibadah, menetapkan awal dan akhir Ramadan supaya seragam, dan mengondikasikan agar umat senantiasa salat berjamaah di masjid. Kemudian negara juga menjamin distribusi zakat, infak, sedekah, serta menyediakan layanan sosial dan makanan gratis untuk sahur dan berbuka bagi masyarakat terutama yang miskin. Di samping itu negara juga senantiasa memantau stabilitas harga pangan agar selalu murah juga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Intinya negara bertindak sebagai pelayan umat sepenuhnya. 

Sistem politik Islam hadir bukan hanya menjamin pemenuhan gizi, tetapi menghadirkan negara yang bertanggung jawab, amanah, dan takut kepada Allah. Alhasil dalam menjalankan tampuk kepemimpinannya ia akan senantiasa melayani serta mementingkan kepentingan umat di atas segalanya, bukan kepentingan bisnis para kapital sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Wallahu a'lam bi ash-Shawwab.