Oleh: Siti Maisaroh, S.Pd.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.
Dalam keterangannya, Kepala Negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia (setkab.go.id, 22 Januari 2026).
Klaim optimisme atas forum-forum perdamaian internasional sering terdengar indah di podium, tetapi terasa pahit di lapangan. Ketika sebuah dewan atau piagam perdamaian diumumkan, publik berharap dentuman senjata berhenti. Namun ketika serangan kembali terjadi tak lama sesudahnya, wajar jika muncul kekecewaan dan pertanyaan: apakah forum itu sungguh bermakna, atau sekadar simbol politik?
Dalam perspektif Islam, perdamaian bukan diukur dari banyaknya deklarasi, melainkan dari berhentinya kezaliman. Al-Qur’an menegaskan: “Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al-Ma’idah: 8). Ayat ini memberi standar tegas — damai tanpa keadilan bukanlah damai yang hakiki.
Karena selang beberapa jam saja setelah penandatanganan BoP, Gaza kembali dijatuhi bom. Sehingga kita harus mengkritik keras apa yang telah dilakukan oleh presiden Prabowo Subianto. Karena keterlibatannya pada forum BoP sangat mengecewakan kita semua dan bentuk pengkhianatan pada saudara kita di Palestina.
Karena ini merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar — memastikan bahwa istilah “perdamaian” tidak dipakai untuk menutupi ketidakadilan yang masih berlangsung. Islam tidak melarang perjanjian damai, bahkan Rasulullah ﷺ membuat perjanjian Hudaibiyah. Tetapi perjanjian itu nyata dampaknya: ada penghentian konflik terbuka dan perlindungan jiwa, bukan sekadar pernyataan layaknya BoP.
Miris, disaat negeri dengan jumlah Muslim terbesar di dunia ini berupaya melakukan boikot pada produk-produk yang terafiliasi dengan produk Israel. Melakukan aksi kemanusiaan dijalan dan menyuarakan kemerdekaan Palestina, justru pemimpin kita bergabung dengan forum yang jelas-jelas didalamnya ada otak pembunuh saudara-saudara kita di Palestina.
Nampak jelas, bahwa BoP dirancang bukan untuk menyelesaikan konflik secara mendasar, melainkan sekadar panggung diplomasi yang menghindari inti persoalan, yaitu penjajahan dan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.
Dalam sudut pandang ini, seruan perdamaian yang tidak secara tegas menuntut penghentian pendudukan, pencabutan blokade, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina dianggap hanya memperhalus situasi tanpa mengubah struktur ketidakadilan.
BoP hanya membingkai konflik seolah sekadar benturan dua pihak setara yang perlu “ditenangkan”, padahal realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang tajam.
Khilafah adalah satu-satunya solusi yang ideologis dan sistemik untuk menghadapi dan melawan kezaliman global AS. Sebabnya, Khilafah—sebagai institusi pemerintahan Islam global—tidak akan berhenti pada kecaman moral. Khilafah menawarkan kerangka institusional kekuasaan yang nyata. Inti dari solusi ini terletak pada penyatuan umat Islam sedunia yang selama ini terpecah dalam negara-negara bangsa yang lemah dan saling terpisah.
Penyatuan kekuatan politik, ekonomi dan militer negeri-negeri Muslim di bawah satu kepemimpinan pemerintahan Islam global akan melahirkan deterrence power (daya gentar) global yang mampu mencegah agresi, intervensi dan pemaksaan kehendak oleh kekuatan hegemonik seperti AS. Dengan persatuan di bawah Khilafah, umat Islam tidak lagi berada pada posisi defensif dan reaktif, melainkan memiliki kapasitas strategis untuk bertindak sebagai subjek aktif dalam politik global.
Allah SWT dengan tegas memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bersatu:
وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ
Berpeganglah teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan jangan bercerai-berai (TQS Ali Imran [3]: 103).
Berdasarkan ayat ini, jelas kaum Muslim lebih layak bersatu di bawah kepemimpinan Khilafah daripada bersatu di bawah penjahat kafir internasional AS dalam Board of Peace. Apalagi Khilafah menawarkan paradigma kebijakan luar negeri yang secara prinsipiil berbeda dengan politik imperialis AS. Kebijakan luar negeri Khilafah tidak dibangun atas dasar kepentingan korporasi, eksploitasi sumber daya, atau dominasi geopolitik; melainkan berlandaskan keadilan, perlindungan terhadap yang lemah dan ketundukan pada aturan-aturan Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan fungsi Kekhilafahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah perisai; manusia berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya (HR al-Bukhari Muslim).
Dalam Khilafah, kaum tertindas, termasuk rakyat Palestina, tidak diperlakukan sebagai isu diplomatik semata, tetapi sebagai amanah yang wajib dibela secara politik, hukum dan bahkan militer (jihad). Khilafah berfungsi bukan hanya sebagai simbol persatuan umat, tetapi sebagai instrumen nyata untuk menghentikan kezaliman, menantang hegemoni zalim dan menegakkan keadilan dalam tatanan dunia yang selama ini dikuasai oleh kekuasaan jahat AS.
Waallahu a'lam bishowab.
No comments:
Post a Comment