Badan Gizi Nasional Pastikan Program MBG Tetap Berjalan Selama Ramadan

 

Oleh Iin Parlina

Ibu Rumah Tangga

  Kepala Badan Gizi Nasional(BGN). Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis(MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan skema penyesuaian distribusi sesuai karakteristik pemerima manfaat. 

Hal tersebut disampaikan Dadan usai diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia(MUI) di kantor pusat MUI. Penyesuaian teraebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan Gizi tetap optimal tanpa menganggu pelaksanaan ibadah puasa. 

"Pada prinsipnya penerima manfaat MBG seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan normal. Balita tidak terkena kewajiban puasa, sehingga tidak ada perubahan dalam pelaksanaanya." jelas Dadan. 

Untuk peserta didik sekolah diwilayah yang mayoritas menjalankan puasa, BGN akan tetap membagikan makanan pada saat jam sekolah untuk kemudian dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Sementara itu didaerah yang mayoritas tidak berpuasa, pelaksanaan MBG akan berjalan seperti biasa. Penyesuain serupa juga akan di terapkan di lingkungan pondok pesantren. Dadan menjelaskan bahwa SSPG yang berada di pesantren akan mengatur waktu distribusi agar makanan diberikan menjelang waktu berbuka puasa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program MBG tetap terjaga serta selaras dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat selama bulan Ramadan.

    Kebijakan yang berpijak pada paradigma kapitalistik pasti berfokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal, bukan pada kemaslahatan rakyat, dan tidak berpijak pada syariat. Program MBG menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme tidak amanah terhadap anggaran yang strategis. Terlebih dana MBG berasal dari pemangkasan anggaran sektor vital lain dan pajak masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme memaksakan program yang berasal dari uang rakyat demi polotik pencitraan.

MBG menjadi contoh program populis tanpa benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Orientasi semacam ini menyebabkan MBG tidak menyentuh akar persoalan Gizi. Bahkan, Program ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah kekurangan Gizi kronis pada anak. Kekurangan Gizi kronis menunjukkan ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi karena rendahnya pendapatan,mahalnya harga bahan pokok,serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Buruknya layanan Gizi masyarakat merupakan konsekuensi logis dan penerapan sistem demokrasi kapitalisme.

  Ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan islam(khilafah). Sistem khilafah islam tegak diatas akidah yang shahih,yakni keyakinan bahwa Allah SWT adalah Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir(Maha pengatur alam semesta,termasuk kehidupan manusia). Aturan-aturan islam inilah yang akan menuntun manusia menjalani kehidupannya, sekaligus menyolusi seluruh problem kehidupan secara benar, termasuk problem Gizi,dan akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan Gizi keluarganya secara mandiri. Selain itu, Negara menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau melalui pengelolaan sumber daya yang ada dan distribusi yang adil. Sistem politik islam bukan hanya menjamin pemenuhan kebutuhan Gizi secara gratis untuk seluruh rakyat, tetapi juga menghadirkan penguasa yang amanah dan hanya takut kepada Allah SWT sehingga bisa menjalankan tugas kepemimpinannya,yaitu melayani dan menjaga umat sesuai syariat. Penjaminan negara terhadap kecukupan makan per individu harus murni pelayanan langsung,bukan dijadikan sebagai komoditas bisnis,target proyek dan peluang politik praktis.

Allah SWT Berfirman:" Wahai manusia,bertakwalah kepada tuhanmu dan takutlah akan hari yang(ketika itu) seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat(pula) membela bapaknya sedikit pun! sesungguhnya janji Allah adalah benar maka janganlah sekali-kali kamu dipedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena(kebaikan-kebaikan) Allah kamu diperdaya oleh penipu." (TQS Luqman[31]:33)

Mungkinkah hal itu terwujud dinegara yang menerapkan sistem kapitalisme hari ini? Sungguh, terealisasinya jaminan pemenuhan Gizi bagi seluruh warga negara membutuhkan para penguasa sebagai raa'in hal junnah(pengurus sekaligus pelindung). Dua peran yang menyatu dalam satu kepemimpinan ini hanya akan terwujud ketika ada khilafah yang menerapkan syariat islam secara kaffah.

wallahualam bisshawab