Teror Konten Kreator Kritisi Rezim, Demokrasi Otoriter!

 

Oleh: Jumiran (Pegiat Literasi)

Penanganan bencana banjir di Sumatra yang terkesan lamban oleh pemerintah, menuai banyak kritikan pedas dari berbagai kalangan. Baik dari kalangan aktivis, influencer dan konten kreator. Sayangnya, beberapa dari mereka mengalami teror dan intimidasi. Bentuk teror yang dialami beragam, mulai dari ancaman fisik, doxing, vandalisme, peretasan digital, bom molotov, kiriman bangkai ayam dan telur busuk, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. (mediaIndonesia.com, 10-01-2026).

Rentetan teror yang dilayangkan kepada para aktivis dan konten kreator, memicu kecaman luas dari publik. Publik menilai bahwa aksi intimidasi tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi, demokrasi dan hak warga negara. 

Sejatinya, teror dan intimidasi terhadap para aktivis dan pengkritik rezim merupakan bentuk ancaman dan kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Indonesia yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, di dalamnya telah diatur berbagai hak, termasuk hak untuk berbicara atau berpendapat dan berekspresi, nyatanya prinsip dasar demokrasi justru bertentangan dengan prinsip atau nilai sebenarnya, bahwasanya siapa saja berhak untuk mengemukakan pendapatnya, nyatanya suara rakyat justru dibungkam. 

Disisi lain, aksi teror ini diberikan agar menciptakan rasa takut rakyat kepada rezim yang berkuasa. Sayangnya, rakyat seakan tak peduli dengan kecaman apapun. Publik pun turut hadir memberikan kritikan. Ibaratnya, suara rakyat memang bisa ditekan, tetapi tidak pernah bisa dimatikan. Ia tetap menyala, bagaikan api di dalam sekam. Semangat rakyat akan terus menyala, meski ada upaya untuk menekannya. 

Demikian juga, aksi teror ini semakin menunjukkan bahwa rezim ini adalah rezim anti kritik. Suara rakyat sengaja dibungkam, pengkritik rezim di ancam, intimidasi dan di teror dilayangkan kepada mereka, hingga menyasar pada keluarga korban. Maka hal ini semakin menunjukkan, bahwa sistem yang berjalan hari ini adalah demokrasi otoriter. 

Beginilah wajah asli demokrasi. Katanya, demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan rakyat, termasuk nilai kebebasan berbicara, mengakses informasi dan menyampaikan pendapat, yang menjadi landasan bagi rakyat untuk mengawasi pemerintah dan menyuarakan kepentingannya, justru berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang dianutnya. 

Demokrasi digaungkan sebagai sebuah sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Namun, kenyataannya tidak jarang aspirasi masyarakat justru di sumbat, bahkan pendapat publik ditekan oleh berbagai kekuatan. 

Negara Islam memandang penguasa bukanlah peneror dan pengancam rakyat. Melainkan pelindung (junnah) dan pengurus (raa'in) rakyat yang memiliki amanah langsung dari Allah SWT, untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw yang menyatakan: "imam itu laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalanya" (HR. Bukhari dan Muslim). Sungguh, amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, sehingga penguasa tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi apalagi menindas rakyat. 

Disisi lain, dalam Islam hubungan penguasa dan rakyat diatur oleh syari'at. Masing-masing memiliki kewajiban yang saling mengikat. Penguasa memiliki amanah dari Allah SWT, sebagai "pengembala" (Khalifah) yang bertanggungjawab atas kesejahteraan "ternaknya" (rakyat) dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits, "kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang di pimpinnya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikian juga, penguasa dalam Islam (Khalifah) sangat menghargai kritik bagi rakyatnya. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia sangat dikenal kerena kesediaannya mendengar kritik bahkan membahasnya secara terbuka. Ia sering mengajak rakyatnya untuk menyampaikan keluhan dan pendapat, serta tidak segan mengakui kesalahan jika kritik yang ia terima benar. 

Demikianlah, Islam telah memberikan aturan dan gambaran yang jelas. Jika penguasaan benar-benar bersalah, maka ia harus bersikap menerima dan menjadikan muhasabah bagi dirinya. Adapun masyarakat akan senantiasa melihat dan mengoreksi penguasa jika dalam penerapan aturan ada penyelewengan. 

Wallahu a'lam bisshawab.