Oleh : Sitti Hasbiyah
Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan secara bertahap sejak Januari 2025. Sebagaimana yang telah di rencanakan bahwa, MBG menargetkan anak sekolah (PAUD-SMA), balita, ibu hamil, dan menyusui untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menekan stunting. Namun, program ini memiliki kendala baru dalam penyaluranya yakni liburnya anak sekolah. Sementara MBG harus tetap di salurkan kepada anak usia sekolah. Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah skema penyaluran makanan bergizi gratis untuk siswa selama masa libur sekolah. Ini dilakukan agar mereka tetap mendapatkan asupan gizi meski kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan menu MBG selama libur dapat disesuaikan menjadi bahan kering agar lebih awet. Misalnya berupa buah, susu, roti produksi UMKM, serta telur asin. Mekanismenya bisa diberikan setiap dua atau tiga hari ke sekolah (RRI.co.id, 03-01-2026).
Namun pada praktiknya, menu MBG yang beredar di siswa terdapat aneka jajanan yang termasuk makanan ultra-proses (UPF). UPF adalah produk industri yang melalui banyak tahap pengolahan dan mengandung zat tambahan seperti gula, garam, lemak, pengawet, pewarna, dan perasa buatan untuk membuatnya lebih lezat, praktis, dan tahan lama. Jelas makanan tersebut tidak bergizi, bahkan justru berbahaya (bbc.com, 05-01-2026).
Sementara, Ahli gizi Tan Shot Yen, menyebut pangan olahan dalam paket MBG yang diberikan kepada anak-anak sekolah dalam masa libur panjang ini bisa dibilang tidak menyehatkan. Alasannya, sederhana: "Karena pada prinsipnya makanan sehat itu kuncinya adalah makanan yang semakin mendekati bentuk aslinya," ucapnya. "Jadi kalau mau makan bayam, ya kelihatan bayamnya. Mau makan ayam ya kelihatan ayamnya, bukan sosis rasa ayam," sambungnya (bbc.com, 05-01-2026).
Pelaksanaan MBG dalam masa libur sekolah penuh dengan kontroversi. Sebab, hal ini dinilai tidak akan efisien dan tepat sasaran. Masa libur sekolah biasanya digunakan oleh sejumlah siswa untuk berlibur ke kampung halaman atau sekedar ke luar kota untuk menikmati masa libur. Jika penyaluran MBG di masa libur tetap dilakukan agar tetap tercukupinya gizi anak, maka siswa yang sedang berada diluar daerah tidak akan mendapatkan jatah MBG.
Opsi yang diberikan untuk penyaluran makanan program MBG selama libur sekolah pun terlihat rancu. Bagaimana tidak, ketika orang tua atau siswa harus ke sekolah untuk mengambil makanan di waktu libur, maka ini akan menambah beban kerjaan bagi mereka, belum lagi menu makanan di rumah pada beberapa keluarga lebih baik kandungan Gizi-nya dibanding menu dari program MBG. Maka, hal ini akan membuat beberapa keluarga tersebut enggan untuk datang ke sekolah untuk sekedar mengambil menu MBG. Adapun jika penyaluran makanan Program MBG selama libur dilakukan dengan pengantaran pada setiap rumah siswa, maka akan menimbulkan adanya tambahan dana program MBG. Pengantaran ke setiap rumah siswa butuh tambahan kariyawan dan mobilitas, sebab tempat tinggal siswa tidak hanya satu komplek, tapi tersebar pada setiap wilayah di setiap daerah.
Program MBG Mengakomodasi Kepentingan Penguasa dan Pengusaha
Jaminan kesehatan dan kecukupan gizi rakyat memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika sebuah program bayak menemui masalah dilapangan, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi. Hanya saja, kepemimpinan kapitalistik yang berorientasi materi memebuat pemerintah hanya mengacu pada angka statistik untuk mengukur keberhasilan sebuah program.
Seperti MBG, prgram ini sangat terlihat sebagai program populis kapitalistik, karena yang dipentingkan hanya administatif dan masif, bukan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Orientasi semacam ini, menyebabkan MBG tidak menyentuh akar permasalahan gizi dan stunting. Bahkan, jika ditelaah program MBG juga tidak bisa menyelesaikan masalah gizi dan stunting.
Masalah tersebut bisa muncul akibat kekurangan gizi kronis pada anak. Kekurangan gizi kronis menunjukkan ketidak mampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara berkelanjutan yang dipicu oleh rendahnya pendapatan, mahalnya harga bahan pokok, terbatasanya akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, meyelesaikan masalah gizi dan stunting seharusnya bukan dengan MBG, apalagi melihat fakta di lapangan justru banyak di dominasi oleh makanan ultra-proses.
Solusi yang tepat untuk memperbaiki gizi dan stunting seharusnya dengan memperbaiki pola ketahanan pangan keluarga. Namun, karna kepemimpinan kapitalis mengutamakan popularitas maka MBG tetap dipaksakan untuk terus berjalan meski banyak permasalahan kursial dilapangan. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa program MBG tidak sepenuhnya di arahkan untuk kepentingan rakyat. Program ini lebih mengakomodasi kepentingan penguasa dan kalangan pengusaha yang terlibat dalam pengolahan dapur SPPG yang dalam praktiknya banyak diduga berasal dari lingkaran kroni kekuasaan.
Pemenuhan Kebutuhan Gizi Rakyat dalam Sistem Islam
Berbeda dengan sistem Islam jika diterapkan dalam sebuah negara. Dalam sistem Islam, setiap kebijakan negara ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terikat secara penuh pada ketentuan syariat. Paradigma ini, merupakan tuntutan syariat yang wajib dipenuhi oleh negara.
Rasulullah SAW bersabda “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al-Bukhari). Ketika negara diposisikan sebagai raa’in (pengurus dan pelayan umat), maka seluruh kebijakanya akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat secara nyata, bukan untuk melayani kepentingan pengusaha apalagi sekedar mengejar popularitas penguasa. Amanah kekuasaan dipandang sebagai tanggung jawab besar yang akan dipertanggung jawabkan, sehingga setiap kebijakan yang dilahirkan tidak berasal dari motif pragmatif melainkan dari kewajiban syar’i untuk menyejahterakan rakyat.
Pemenuhan kebutuhan gizi rakyat dalam sistem Islam dilakukan secara integral dengan melibatkan seluruh sistem yang ada. Sistem pendidikan Islam berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat sesuai tuntutan Islam. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, sehingga tidak ada keluarga terhalang mengakses makanan bergizi karena kemiskinan.
Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri dan berkelanjutan.
Selain itu, dalam sistem Islam negara menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau melalui pengelolaan sumber daya dan distribusi yang adil. Dengan mekanisme ini, makanan bergizi tidak menjadi barang mewah, melainkan kebutuhan yang mudah diakses untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika hal ini dilakukan, maka penurunan stunting bukan hanya sekedar angka statistik melainkan bukti nyata kesehatan masyarakat .
Wallahu A’lam
No comments:
Post a Comment