Oleh. Sri Mulyati, S. IP.
(Komunitas Muslimah Coblong Bandung)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, program ini tetap berjalan meski aktivitas sekolah sedang memasuki masa libur. Kondisi tersebut memunculkan kebingungan, baik di kalangan orang tua, guru, maupun publik secara umum. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai kebijakan ini tidak masuk akal karena orang tua tetap diminta datang ke sekolah, guru harus tetap siaga, sementara siswa tidak sedang menjalani kegiatan belajar mengajar. Situasi ini justru menambah beban dan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya (KompasTV, 26-12-2025).
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa anggaran negara dalam kondisi aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp60 triliun untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak akan mengganggu atau mengharuskan realokasi dari program lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (kontan.co.id, 28-12-2025).
Sorotan juga datang dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya. Lembaga ini menilai pelaksanaan MBG saat libur sekolah berpotensi besar tidak tepat sasaran. Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya, Syaiful Bachri, mengungkapkan rendahnya kemungkinan anak datang ke sekolah untuk mengambil makanan, mengingat banyak siswa memanfaatkan masa libur untuk pulang kampung atau mengikuti kegiatan lain di luar rumah (detik.com, 25-12-2025).
Polemik tetap berjalannya Program Makan Bergizi Gratis saat libur sekolah menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan orientasi kebijakan. Program yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak justru kehilangan relevansinya ketika dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Anak-anak tidak berada di sekolah, sebagian pulang kampung, sementara orang tua dan guru dipaksa menyesuaikan diri dengan kebijakan yang tidak fleksibel.
Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan program lebih diukur dari sisi administratif apakah program berjalan atau tidak, bukan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika efektivitas diabaikan, tujuan besar seperti pencegahan stunting pun sulit tercapai. Alih-alih menjadi solusi, MBG justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran karena tidak tepat sasaran. Kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan anak, memperkuat kesan bahwa program ini dijalankan secara tergesa dan minim evaluasi.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari karakter sistem demokrasi kapitalisme yang melandasi kebijakan negara hari ini. Dalam sistem ini, program sosial kerap dikemas sebagai proyek populis demi menjaga citra dan dukungan politik. Yang terpenting bukan apakah rakyat benar-benar terbantu, melainkan apakah program tersebut terlihat berjalan dan dapat diklaim sebagai prestasi penguasa.
MBG merupakan contoh nyata program populis kapitalistik. Ia dipaksakan tetap berjalan meski sarat masalah, seolah keberlanjutan program lebih penting daripada kemaslahatan masyarakat. Hal ini membuka dugaan kuat bahwa program tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, melainkan juga untuk mengamankan kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu. Pengelolaan dapur SPPG yang melibatkan pengusaha yang kerap disebut sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan menunjukkan adanya relasi erat antara penguasa dan pemodal.
Dalam sistem kapitalisme, anggaran negara sering kali diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dikelola demi keuntungan segelintir elite. Amanah pengelolaan harta publik pun terabaikan. Program MBG yang terus dipaksakan, meski tidak efektif dan menuai kritik, menjadi cerminan bagaimana penguasa kapitalistik gagal menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Negara hadir bukan sebagai pelayan umat, melainkan sebagai fasilitator kepentingan politik dan bisnis.
Berbeda dengan sistem hari ini, Islam memandang kekuasaan sebagai amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Karena itu, setiap kebijakan dalam sistem Islam wajib diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat dan terikat dengan aturan syariat. Visi kepemimpinan Islam adalah raa’in, yakni penguasa sebagai pengurus dan pelayan urusan umat, bukan sebagai pengelola proyek demi kepentingan popularitas atau keuntungan segelintir pengusaha.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak diukur dari sekadar terlaksana atau terserapnya anggaran, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat.
Dalam sistem Islam, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tidak dilakukan secara parsial atau seremonial, tetapi ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi. Sistem pendidikan berperan memberikan pemahaman tentang pola makan sehat dan gizi yang baik. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, termasuk pangan, sandang, dan papan. Negara juga wajib menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya tanpa bergantung pada bantuan yang tidak berkelanjutan.
Selain itu, negara dalam sistem Islam bertanggung jawab penuh menjaga ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Pengelolaan sumber daya alam dan sektor pangan dilakukan untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas atau kepentingan korporasi. Dengan demikian, akses terhadap makanan bergizi menjadi mudah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan penerapan sistem Islam secara kaffah, persoalan gizi dan kesejahteraan rakyat tidak diselesaikan melalui program populis yang dipaksakan, melainkan melalui tata kelola negara yang adil, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan. Inilah solusi hakiki agar kebijakan negara benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh rakyat, bukan sekadar proyek yang menguntungkan penguasa. Wallahu a'lam.
No comments:
Post a Comment