Penulis Susanti
(Komunitas Muslimah Coblong)
Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik terkait kebebasan berpendapat adalah apa yang dialami oleh Sherly Annavita, seorang influencer asal Aceh. Sherly diduga mengalami tindakan tidak menyenangkan setelah menyampaikan pandangannya mengenai penanganan bencana di Sumatra. Bukti-bukti tersebut ia bagikan melalui akun Instagram resminya, @sherlyannavita.
Sherly menjelaskan bahwa dirinya menerima pesan-pesan bernada ancaman melalui nomor pribadi serta akun media sosialnya selama beberapa hari. Bahkan, tindakan tersebut cenderung meningkat. “Malam tadi, intimidasi yang dilakukan menjadi semakin nyata,” ungkap Sherly dalam unggahannya pada Selasa, 30 Desember 2025. (tempo.co)
Ia mengungkapkan adanya tindakan vandalisme berupa coretan pada kendaraan pribadinya. Tidak hanya itu, kediamannya pun sempat dilempari telur busuk dan dikirimi secarik kertas berisi ancaman. “Sangat sulit untuk menganggap ini bukan sebagai tindakan yang terorganisasi atau tanpa perintah pihak tertentu,” ujarnya.
Menurut penuturannya, rentetan kejadian tersebut muncul setelah ia mulai bersuara mengenai kondisi warga Aceh yang terdampak bencana di Sumatra. Sebagai figur yang berasal dari daerah tersebut, Sherly memang aktif memberikan pandangan di beberapa acara televisi nasional.
Fenomena ini mengajak kita untuk merenung kembali. Dalam sistem demokrasi saat ini, penguasa memiliki peran sentral sebagai pembuat kebijakan. Terkadang, masyarakat mengikuti sistem tersebut secara mutlak sehingga memberikan ruang besar bagi penguasa untuk menetapkan aturan yang harus dipatuhi semua pihak. Namun, dalam sistem kapitalistik di mana pengaruh modal sering kali mendominasi, kebijakan yang lahir terkadang lebih condong menguntungkan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan dampak luas bagi masyarakat maupun alam.
Gejala otoritarianisme muncul ketika kekuasaan dan perlindungan hanya terpusat pada segelintir elite. Upaya membungkam perbedaan pendapat melalui kontrol media hingga tekanan fisik—seperti vandalisme atau ancaman digital—menjadi cara untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Padahal, esensi dari sebuah tatanan yang sehat adalah adanya jaminan bagi rakyat untuk berekspresi tanpa rasa takut.
Kondisi rezim yang sulit menerima kritik ini sebenarnya menjadi sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam sistem bernegara kita. Hal ini sangat berbeda dengan paradigma dalam sistem Islam.
Dalam perspektif Islam, seorang penguasa memiliki peran utama sebagai junnah atau pelindung bagi rakyatnya. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab di akhirat.
Hubungan antara pemimpin dan rakyat diatur dengan syariat. Pemimpin wajib bertindak sebagai ra’in (pengurus rakyat), sementara masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukkam—yakni memberikan koreksi atau nasihat kepada penguasa dengan cara yang makruf. Sejarah mencatat bahwa para khalifah dalam sistem Islam sangat terbuka dan menghargai masukan serta kritik dari rakyatnya sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. Wallahu a'lam bissawab.
No comments:
Post a Comment