Satu Bulan Pasca Bencana, Aceh Masih Berduka, Dimana Peran Negara?

 

Oleh: Yuni Hidayati 

NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana negara yang dikenal dengan semboyan nya, "Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua." Negara yang dikenal dengan persatuannya. Dimana ada yang berduka, yang lain ikut belasungkawa. 

Seperti keadaan di Aceh, satu bulan pasca bencana keadaan masih memperhatinkan. Semua orang yang melihat keadaan Aceh pasti meneteskan air mata. Bukan hanya air mata, donasi dan relawan diupayakan untuk tetap ada. Tapi itu semua belum mencukupi kebutuhan disana, tanpa adanya peran negara.

Seperti yang diberitakan oleh BBC News Indonesia, 26/Desember/2025. Sembilan desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir, setelah tiga jembatan terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Warga di sembilan desa yang diperkirakan dihuni 700 keluarga, sudah hampir satu bulan harus mengatur strategi bertahan hidup.

Jembatan darurat itu menjadi satu-satunya akses keluar-masuk yang dipakai penyintas mencari makanan dan berobat ke Kota Takengon atau Kabupaten Bener Meriah. Satu kali menyebrang dikenai biaya Rp30.000, yang diberikan kepada orang-orang yang membantu penyebrangan tersebut.

Warga Desa Burlah lainnya, Hamdika mengaku harus berjalan kaki puluhan kilometer melintasi antar kabupaten untuk membeli kebutuhan pokok, dengan jalan yang ditenggelamkan lumpur. Langkah ini terpaksa dilakukan, karena ketersediaan bahan makanan di kampungnya sudah ludes. Sebanyak 4.265 unit rumah mengalami kerusakan. Sebagian besar mengalami rusak berat. Selain itu, ada 61 jembatan rusak akibat terpaan gelombang Bah.

Selain berjuang bertahan hidup dikondisi yang tak pasti, warga di kecamatan Ketol berharap setidaknya jembatan-jembatan yang rusak bisa dibangun kembali.

Satu bulan pasca bencana di Aceh kondisi darurat  belum benar-benar pulih. Munculah fenomena bendera putih yang dikibarkan warga, sebagai tanda keputusasaan. Bahkan muncul kembali bendera GAM di beberapa titik yang berpotensi melebar ketika negara dianggap absen.

Oleh karena itu, munculah desakan agar pemerintah menetapkan status bencana ini menjadi bencana nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara gagal dalam menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi pemulihan pasca bencana.

Sistem Demokrasi Kapitalisme melahirkan pemimpin yang abai terhadap rakyatnya. Sehingga dalam pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran.

Dalam Islam, pemimpin adalah raa'in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyatnya secara menyeluruh.

Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw; "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

Penanganan bencana dalam Islam dapat dilakukan dengan cepat, terpusat, dan terkoordinasi. Karena Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan pokok korban bencana.

Selain itu, negara juga berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat.

Dan semua itu bisa terwujudkan jika sistem pemerintahan Islam diterapkan secara kaffah dalam negeri ini.

Wallahu a'lam bishawab.