Oleh. Irma Sari Rahayu
Sampah, selalu menjadi momok bagi masyarakat di kota-kota besar. Tak terkecuali Bekasi. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat Bekasi, berdampak dengan semakin tinggi pula gunung sampah di tempat pembuangan akhir. Pemandangan gunung sampah di Bekasi pernah diunggah oleh warga negara asing dan menjadi perbincangan dunia.
Gunung sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang disebut-sebut sebagai tertinggi di Asia. Ketinggiannya bahkan diserupakan setinggi gedung berlantai enam belas. Tak hanya di TPST Bantargebang, TPA Sumur Batu yang menjadi tempat pembuangan sampah akhir bagi warga Bekasi pun tak kalah menggunung.
Sebelumnya, pada Hari Kamis, 31 Januari 2025, gunung sampah TPST Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengalami peristiwa longsor. Meski tak ada korban jiwa, namun longsoran sampah sempat menimbun tiga buah truk pengangkut sampah. Diduga, peristiwa longsor yang sampah ini diakibatkan ketinggian sampah sudah melampaui kapasitas dan pengaruh cuaca ekstrem. (bekasipojoksatu.id, 01-01-2026)
Salah Kelola
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau lebih akrab dengan sebutan KDM, meninjau secara langsung tempat pembuangan sampah akhir di Bekasi. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang tidak konsisten dan saling lempar tanggung jawab antardaerah membuat Bekasi menanggung beban berat dalam mengelola sampah. Belum lagi masalah pencemaran yang ditimbulkan dari bau dan cairan sampah yang bisa mencemari udara, tanah, dan air. Tentu akan membahayakan kesehatan warga Bekasi
Setelah mendapat ancaman sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengenai pengelolaan sampah Bekasi yang masih menggunakan sistem open dumping, Pemkot Bekasi menyatakan telah berhasil membangun fasilitas pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih menyebutkan bahwa proyek sanitary landfill telah rampung 100 persen namun masih menunggu jalan menuju TPA Sumur Batu dapat dilalui.
Proyek ini menghabiskan dana Rp17 miliar pada 2025 mencakup pembangunan konstruksi sanitary landfill, akses jalan, dan Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS). Sanitary landfill dirancang untuk mengendalikan air lindi (cairan sampah) dan gas metana yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Air lindi dan gas metana ini dihasilkan dari sampah yang dikelola secara open dumping.
Open Dumping VS Sanitary Landfill
Penyebab dijatuhkannya sanksi administrasi terhadap Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah adalah karena masih diterapkannya sistem open dumping pada TPA Sumur Batu. Open dumping adalah sistem pengolahan sampah di TPA dengan cara membuang sampah di area terbuka tanpa ada perlakuan apapun. Cara ini sangat berbahaya dan sudah dilarang oleh pemerintah karena dapat mencemari air dan lingkungan. Larangan penggunaan sistem open dumping ini tertuang dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 pasal 44 dan 45.
Bagi TPA yang masih menggunakan sistem open dumping biasanya karena alasan biayanya lebih murah. Penanganannya pun tidak rumit. Sampah hanya ditumpuk tanpa dipilah, diolah, ditutup dengan tanah serta pengolahan air lindi dan gas metana. Pengelolaan open dumping memang terkesan penanganan sampah yang seadanya. Itulah sebabnya pengelolaan jenis ini sudah dilarang karena berbahaya bagi kesehatan.
Berbeda dengan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill. Sistem ini dinilai jauh lebih baik daripada open dumping. Dalam sistem ini sampah ditimbun dan dipadatkan kemudian ditimbun dengan tanah. Dengan proses ini diharapkan dapat mengurangi dampak buruk akibat sampah. Hanya saja, metode ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan harus memiliki ketersediaan tanah yang banyak. Namun, jika mempertimbangkan risiko kesehatan yang lebih minim akibat dari sampah, maka metode sanitary landfill jauh lebih baik dari open dumping.
Sampah dan Peradaban Serba Instan
Jika diperhatikan, mayoritas jenis sampah yang ada di kota besar adalah limbah plastik, styrofoam, popok sekali pakai, dan limbah rumah tangga. Jenis sampah ini mendominasi tumpukan sampah yang ada di TPA. Peradaban modern menjadikan masyarakat lebih menyukai hal yang serba praktis. Membawa botol minuman kemasan plastik sekali pakai baik air putih ataupun berwarna lebih diminati daripada membawa botol minum sendiri. Begitupun kemasan makanan.
Perilaku konsumtif masyarakat yang tinggi disertai dengan gaya hidup serba praktis tak mampu diimbangi negara dengan mengantisipasi dan menyiapkan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Upaya yang dilakukan baru sekadar imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar memilah sampah antara sampah kering dan sampah rumah tangga. Edukasi sampah basah dapat dijadikan kompos dan sampah kering dapat diolah kembali.
Namun faktanya tidaklah mudah. Bagi masyarakat kota yang tinggal di perumahan, umumnya hanya memiliki lahan terbatas. Belum lagi yang mengontrak. Lalu bagaimana bisa membuat kompos? Pemilahan pun kadang tidak efektif, karena sering kali petugas sampah tetap akan menyatukan antara sampah kering dan basah saat mengangkut sampah. Lalu bagaimana mungkin masalah sampah dapat terurai dengan baik? Ketika peradaban manusia mulai tak terarah, kehidupan pun mulai kehilangan arah. Ketika materi yang menjadi tujuan, maka tak peduli lagi urusan lingkungan.
Pengelolaan Sampah dalam Khilafah
Allah Swt. tidak menyukai perilaku konsumtif karena termasuk ke dalam perilaku israf atau berlebih-lebihan. Allah telah berfirman dalam surah Al- A'raf ayat 31 yang artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” Perilaku konsumtif sama seperti perilaku israf yaitu berlebih-lebihan.
Peran Khilafah Islam sangat besar dalam menanggulangi masalah sampah. Ketika Kota Baghdad dibangun sebagai ibu kota Khilafah yang baru, Khalifah membangunnya dengan penuh perhitungan dan kejelian. Kota dibangun dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas dan kemaslahatan umat. Gedung sekolah, pasar, rumah sakit rumah penduduk, dan kantor dibangun dengan memperhitungkan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat. Negara juga menyediakan pengelolaan sampah dengan teknologi terbaik saat itu.
Jika Khilafah Islam akan tegak kembali, khalifah pasti akan memperhatikan masalah sampah ini dari problem di hulu hingga hilir. Tak hanya menyediakan pengolahan sampah, khalifah juga bisa mendorong tenaga ahli untuk menciptakan bahan pembungkus makanan yang ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat.
Teknologi pengolahan sampah dirancang dengan teknologi tercanggih dan dananya diambil dari baitumal. Maka masalah sampah dalam Khilafah Islam adalah tanggung jawab seluruh elemen yang bernaung di bawahnya, yaitu masyarakat dan negara.
Jika peradaban manusia di bawah kendali sistem kapitalisme membuatnya kehilangan arah, maka sudah sepatutnya agar umat Islam mengembalikan lagi peradaban mulia di bawah naungan Khilafah Islam. Tak hanya masalah sampah, berbagai masalah kehidupan yang semakin rumit saat ini dapat dituntaskan dengan solusi penerapan syariat Islam secara kaffah.
Wallahua'lam bissawab.
No comments:
Post a Comment