Nasib Sekolah dan Pesantren Pasca Bencana: Dibutuhkan Segeranya Pemulihan

 

Oleh: Suryani

Kompas.com – Sebanyak 747 sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih berlumpur di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, hingga senin (12/1/2026). Rinciannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dengan sekolah luar biasa di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementrian Agama Sebanyak 132 unit. Lalu sekolah dibawah kewenangan pemerintah kabupaten Aceh Utara sebanyak 615 sekolah.

Jakarta, CNN Indonesia – Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten aceh Timur Saiful Nahar mengatakan berdasarkan hasil pendataan sementara tercatat sebanyak 120 unit pesantren atau dayah rusak akibat banjir. 16 unit mengalami kerusakan berat, 80 unit rusak sedang, dan 24 unit lainya rusak ringan.

Tindakan Pemerintah:

Komisi X mendorong Kementrian Pendidikan Dasar  dan Menengah (Kemeng dikdasmen) mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026 dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pra pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat. Komisi X meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serat koordinasi  lintas kementrian dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar segera kembali berjalan.

Pemerintah hanya fokus memperbaiki dampak dari masalah tidak mengatasi masalah sebenarnya, jika kita ingin dalami tentu ada sebuah akar permasalahan yang mendasar namun tidak dimiliki pemerintah, karena bencana alam banjir dan longsor bukan hanya sekali dua kali terjadi. Tentu ini masalah yang kompleks yang tidak hanya terjadi karena faktor cuaca.

Analisis:

Namun yang perlu di garis bawahi bahwa salah satu penyebab kuat terjadinya bencana alam karena ulah manusia itu sendiri yang rakus, mengubah alihkan fungsi hutan maupun lahan menjadi komoditas penghasil. Sejatinya sistem kapitalis-sekuler menjadi akar penyebab bencana alam seperti banjir dan tangah longsor  berfokus pada bagaimana ideologi ini mampu mengubah perilaku manusia terhadap alam. Dalam perspektif ini , bencana bukan sekedar fenomena alam murni  faktanya sering di sebut bencana buatan yang dipicu oleh perilaku manusia yang dibentuk oleh sistem tersebut.

Manusia memandang dirinya sebagai pusat alam semesta dan pemilik sah atas sumber daya alam yang ada. Alam dianggap sebagai objek yang siap di eksploitasi untuk kepuasan materi, bukan tampa sebab kerana saat ini manusia berada dibawah naungan sistem yang penuh dengan kebebasan dan penganut keuntungan, ini terjadi ketika pengaturan hidup tidak berlandaskan pada agama sehingga manusia bebas tidak ada kontrol diri sehingga pengrusakan terjadi di mana-mana contohnya penggundulan hutan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir dengan dampak yang luar biasa mengerikan seperti yang terjadi di aceh dan sumatera.

Lemahnya penegakkan hukum, seringkali aturan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan dikalahkan oleh kepentingan investasi atas nama pembangunan ekonomi, ini juga merupakan bentuk ketidakpedulian atau kelalaian negara.

Singkatnya adalah sistem kapitalis-sekuler mereduksi jati diri manusia menjadi sekedar konsumen dan produser yang rakus. Hal ini menghilangkan keseimbangan alam yang telah di atur secara alami (sunatullah). Bencana banjir maupun bencana alam lainya merupakan sinyal bahwa daya dukung alam telah melampaui batas akibat tekanan sistemik yang mengutamakan materi di atas keselamatan nyawa dan lingkungan.

Kontruksi islam:

Dalam perspektif islam , pencegahan banjir bukan sekedar masalah teknis lingkungan, melainkan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk mengurusi urusan rakyat. Negara (Khilafah) dalam sistem islam memiliki pendekatan komprehensif yang memadukan perencanaan tata kota, kelestarian alam, dan kesiapan infrastruktur. Pertama, konsep Hima, hima adalah kawasan yang dilindungi dan dilarang untuk dieksploitasi untuk kepentingan pribadi yang ditetapkan oleh negara demi kesejahteraan umum dan konservasi. Konsep ini telah diterapkan sejak masa nabi muhammad SAW. Kedua, Pemerintah menerapkan sanksi berat  termasuk denda, pencabutan izin, hingga hukuman penjara bagi pihak manapun baik individu maupun korporasi, yang terbukti melakukan penebangan liar atau perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian publik seperti banjir. Ketiga, pencegahan kerusakan lingkungan (Dar’u al-mafasid) dan pengolahan sumber daya alam (siyasah syar’iyyah) yang didasarkan pada prinsip teologis dan hukum. Pendekatan ini mengatasi akar masalah banjir dengan menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab kolektif.

Berikut beberapa perbandingan pendekatan sistem kapitalisme dan sistem islam:

Pertama, dari segi landasan sistem kapitalis adalah regulasi pemerintah sedangkan sistem islam yaitu syariat dan pertanggungjawaban di akhirat. Kedua, dari segi pendanaan sistem kapitalis berasal dari pajak dan pinjaman, sedangkan dalam sistem islam bersumber dari baitul mal dan wakaf. Ketiga, tujuan sistem kapitalisme adalah keamanan ekonomi dan sistem islam adalah kemaslahatan umat dan keridhoan allah.

Dari sini kita bisa melihat bagaimana sistem islam sangat berbeda dengan sistem lainya termasuk sistem kapitalisme. Dengan begitu seharusnya kita bisa melihat bahwa betapa bobroknya sistem pemerintahan saat ini dan kita butuh perubahan dan perubahan itu dengan menerapkan sistem islam, kita mungkin belum merasakan dampak dari pengaturan sistem islam karena kita belum menerapkannya lagi.

Wallahu’alam.