Oleh: Emy (Aktivitas muslimah).
ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bahwa endapan lumpur akibat bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Dirinya pun mempersilahkan swasta yang berminat sehingga hasilnya bisa untuk pemasukan daerah. "Gubernur melaporkan ke saya ada pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai tetapi yang disawah dan sebagainya. Saya kira bagus sekali ya. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya," kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Ralat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri jajaran kabinet, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Investasi/Kepala Danantara Rosan Roesiani.
Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan usulan dari Kementerian Pertahanan dan TNI untuk segera melakukan pembersihan lumpur yang menyebabkan pendangkalan sejumlah sungai di Aceh. Menurut Sjafrie, setelah sungai dibersihkan dan didalami, kapal pengangkut bantuan serta alat berat dapat langsung menjangkau lokasi pekerjaan tanpa harus dipindahkan jalur darat terlebih dahulu.
"Kita sudah bicara dengan Wapang, dengan Angkatan Darat kita harus upayakan ini besar-besaran, tidak hanya Tamiang, tetapi juga di Bieuren kita kerjakan itu. Kita lihat juga kalau ada, di Sibolga," tambahnya. Prabowo pun sudah menyetujui langkah yang diusulkan kementerian pertahanan dan TNI.
Setelah pasca banjir bandang dan longsor di Thamiang Aceh, rumah dan akses jalan masih tertimbun lumpur tebal, sehingga perekonomian warga lumpuh total. Mata pencaharian mereka telah luluh lantak diterjang banjir dan longsor. Lumpur yang tebal sampai saat ini masih mempersulit aktivitas masyarakat. Tidak sedikit warga yang masih mengharapkan bantuan logistik dan alat berat untuk membersihkan tempat tinggalnya.
Pada saat warga membutuhkan bantuan demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, justru pemerintah membahas wancana bisnis lumpur. Seharusnya pemerintah menuntaskan permasalahan rakyat, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan diatas penderitaan rakyat. Inilah realita yang nyata, pemerintah tidak sepenuhnya berupaya untuk membersihkan lumpur pasca banjir, tetapi dibalik itu ada maksud lain yaitu mencari peluang bisnis dengan melibatkan swasta. Ditinjau dari pernyataan diatas, jelas sekali segala kebijakan yang dikeluarkan selalu mencerminkan watak kapitalisme yang selalu mengejar keuntungan. Dalam pengelolaan lumpur, pemerintah tidak mengelolanya sendiri, lagi-lagi swasta yang menjadi pemeran utamanya. Dalam hal ini negara tidak berperan sebagai penanggung jawab rakyatnya, melainkan memberikan peluang bisnis kepada swasta atau para kapitalisme.
Dalam sistem Islam, negara berperan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyatnya. Karena negara sebagai ra'in dan junnah, termasuk dalam penanganan bencana.Negara dalam sistem Islam, mempunyai seperangkat peraturan dalam menjaga sumber daya alam sehingga tidak mudah bagi pihak lain untuk mengeksploitasi. Karena yang menjadi prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat. Negara dalam sistem Islam, akan menjamin keamanan dan keselamatan untuk kelangsungan hidup pasca bencana. Tidak memprioritaskan rakyat menunjukkan lemahnya empati negara kepada rakyatnya. Disaat rakyat berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan, pakaian dan air bersih, justru negara malah mempersoslkan bisnis lumpur, ini membuktikan bahwa negara tidak serius dalam menangani permasalahan rakyat.
Dalam hal ini, satu-satunya adalah sistem Islam. Pemerintahan dalam sistem Islam akan mampu menjamin kesejahteraan lingkungan secara serius. Dan akan memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan Allah SWT untuk kemaslahatan umat. Dengan ini, maka sudah saatnya kita kembali ke sistem pemerintahan Islam yang menerapkan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan.
Wallahu alam Bis'showab
No comments:
Post a Comment