Oleh : Dewi Sartika (Penggiat Literasi)
Sebulan lebih bencana melanda Aceh Tamiang dan Sumatera, namun penanganannya belum maksimal. Fakta di lapangan masih jauh dari kata pulih. Di tengah kondisi yang masih benar-benar darurat, muncul desakan yang meminta kepada pemerintah agar menjadikan status bencana Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Namun, pemerintah menolak desakan tersebut dengan alasan bencana masih setingkat daerah dan belum memenuhi ambang batas skala korban. Tempo.co (1/12/2025).
Faktanya, bencana tersebut banyak menelan korban jiwa. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan jumlah korban bencana mencapai 1.138 jiwa, dan 163 orang masih dinyatakan hilang. DetikNews (27/12/2025).
Akibat lambannya penanganan serta ketidakhadiran negara dalam penanganan bencana, warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan, keletihan, dan kekecewaan atas kondisi mereka. Akses vital yang menjadi penopang mobilitas masyarakat masih bergantung pada jembatan darurat yang rawan kecelakaan. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan: apakah anggaran negara untuk mengatasi bencana benar-benar mencukupi?
Kondisi masyarakat yang serba darurat pascabencana menunjukkan bahwa negara benar-benar gagal dalam mengimplementasikan undang-undang kebencanaan, padahal undang-undang tersebut seharusnya menjamin adanya penanganan bencana yang cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban.
Kegagalan penanganan bencana tersebut niscaya terjadi dalam sistem kapitalis, sebab paradigma sistem kapitalis dalam pengambilan keputusan disandarkan pada untung dan rugi. Jika keputusan tersebut menguntungkan bagi penguasa, maka kebijakan pun langsung ditetapkan. Jika tidak menguntungkan bagi penguasa, maka kebijakannya akan berbelit-belit dan menjadi pasal karet.
Demikian pula dengan kebijakan anggaran penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, pemerintah mendasarkannya pada kalkulasi dan efisiensi anggaran, bukan pada keselamatan rakyat.
Sistem kapitalisme melahirkan para penguasa yang mengabaikan amanah untuk melayani dan melindungi rakyatnya. Penguasa dalam sistem kapitalis lebih mengutamakan kepentingan pribadi sehingga keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.
Dalam Islam, seorang pemimpin memiliki amanah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani rakyatnya tanpa syarat apa pun. Seorang pemimpin berperan sebagai pengurus bagi rakyatnya dan memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh, melindungi rakyat dari berbagai macam kemudaratan, serta berperan langsung dalam menanggulangi bencana.
Dalam penanganan bencana, penguasa bertanggung jawab untuk mengoordinasikan bantuan darurat, mengevakuasi korban, menyediakan kebutuhan dasar seperti bantuan makanan, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, menyediakan tempat tinggal, serta menjaga keamanan tanpa terikat logika untung rugi.
Sementara itu, dalam pemulihan pascabencana, penguasa bertanggung jawab membangun kembali infrastruktur dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan umum, jembatan, dan lain-lain, memulihkan ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan sosial.
Pemerintah wajib membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya bencana serta mempersiapkan berbagai upaya pencegahan sebelum bencana terjadi, seperti melakukan perencanaan pembangunan yang matang dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Pencegahan bencana dilakukan melalui pengelolaan alam yang adil demi keselamatan rakyat dengan paradigma bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama.
Inilah mekanisme negara Islam dalam menanggulangi dan mencegah bencana secara berkelanjutan dengan memprioritaskan keselamatan rakyat. Untuk mewujudkan pemimpin yang demikian, dibutuhkan sistem yang menjadikan pemimpin tersebut amanah, melindungi, dan mengayomi seluruh masyarakatnya. Sistem tersebut adalah sistem Islam yang di dalamnya terpancar aturan yang berasal dari Sang Pencipta, yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hakiki.
Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.
No comments:
Post a Comment