Oleh; Fatonah
Baru-baru ini senter di beritakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mulai membenahi lemahnya pengawasan pembangunan perumahan yang selama ini diduga menjadi salah satu pemicu memburuknya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko banjir di kawasan Kabupaten Bandung. Menyusul terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan akan menghentikan sementara penerbitan izin perumahan untuk membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengembang.Kata dia, bakal memperketat pengawasan terhadap pengembang yang dinilai kerap mengabaikan kondisi ekologis. "Kami memaknai arahan itu sebagai upaya evaluasi dan perbaikan. Selama ini masih ditemukan pengembang yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan." Dilansir dari KOMPAS.com 8 /12/2025.
Dan terkait penghentian sementara izin perumahan. Ini menunjukan ada pengakuan atas Lemahnya Pengawasan Pembangunan. Dan faktanya, meningkatnya banjir dan kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bandung memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan selama ini lebih berpihak pada kepentingan Ekonomi Pengembang dibanding Kelestarian Alam dan Keselamatan masyarakat.
Dan di sistem sekuler sekarang ini. Pembangunan diatur berdasarkan ASAS Keuntungan (Profit oriented). Negara sering berperan sebagai Fasilitator Investasi, bukan lagi sebagai pelindung rakyat. Akibatnya, izin Perumahan kerap diberikan meski melanggar daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan resapan air terus terjadi dan pengawasan berjalan Lemah. Dan Evaluasi baru di lakukan setelah bencana berulang. Ini menunjukan sifat Reaktif bukan Preventif.
Islam memandang manusia sebagai pengelola di bumi, bukan perusak. Negara wajib mengatur tata ruang dan Pembangunan berdasarkan hukum syariah, bukan Kapital.
Allah SWT berfirman:
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (TQS Al-A'raf :56)
Pembangunan dalam Islam Wajib memperhatikan Kemaslahatan Umum. Negara Haram memberikan mudahan bagi Rakyat, termasuk Banjir dan Kerusakan Ekologis lainnya.
Rasulullah SAW bersabda:
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." ( H.R Ibnu Majah)
Islam juga menegaskan bahwa Pemimpin Bertanggung Jawab atas Urusan Rakyatnya.
Dengan penerapan Islam secara menyeluruh di negeri ini, maka tata ruang diatur ketat sesuai fungsi Alam. Karena kestabilan alam harus tetap terjaga dan selalu dilestarikan. Selanjutnya, lahan serapan, hutan dan sungai merupakan tanggung jawab negara mana negara wajib melestarikan. Negara bertindak Preventif bukan sekedar reaktif.
Jadi Masalahnya bukan sekedar Persoalan Teknis Perizinan. Melainkan Akibat Sistem Sekuler yang Memisahkan Aturan Allah dari Pengeloan Kehidupan. Hanya dengan penerapan Islam secara Kaffah/Menyeluruh, Pembangunan dapat berjalan adil, berkelanjutan dan benar-benar melindungi manusia serta alam.
Wallahu A'lam bi showab
Fathonah
No comments:
Post a Comment