Banjir Kayu Gelondongan, Bukti Kebijakan Negara Ugal-Ugalan

 

Oleh Sumiyah Umi Hanifah

Pemerhati Kebijakan Publik

 

Barangkali di sana ada jawabnya

Mengapa di tanahku terjadi bencana

Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita

Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa

Atau alam mulai enggan, bersahabat dengan kita

Coba kita bertanya pada rumput, yang bergoyang ...

Sepenggal lirik lagu lawas milik penyanyi legendaris Ebit G Ade ini, seharusnya mampu menjadi renungan bagi semua orang untuk mengulik lebih dalam penyebab terjadinya berbagai bencana di negeri ini.

Salah satunya adalah peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 26 November 2025. Bencana banjir kali ini memang lain dari biasanya. Bukan hanya material air yang mengalir dan menerjang pemukiman penduduk, tetapi anehnya terdapat ribuan kubik kayu gelondongan yang turut terbawa arus banjir. Akibatnya, hampir seluruh pemukiman penduduk di sekitar DAS luluh lantak dihantam kayu-kayu berukuran raksasa tersebut.

Dilansir dari laman cnnindonesia.com, Senin, (1/12/2025) menyebutkan telah terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang, yang menerjang sebagian wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan beberapa wilayah lain di Pulau Sumatera, bahkan konon sampai ke beberapa negara tetangga Indonesia. Kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan (BNPB) Abdul Muhari, mengumumkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumut pada Jumat, 5 Desember 2025 mencapai 867 orang dan jumlah orang hilang tercatat 512 orang. Angka ini kemungkinan besar masih bisa terus bertambah.

Bencana ini meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa parah. Di media sosial banyak beredar video-video yang menampakan kondisi beberapa sungai yang meluap, lengkap dengan penampakan kayu-kayu gelondongan sebesar tiang listrik, juga tampak pemandangan mengerikan saat lereng-lereng perbukitan runtuh, ratusan desa terendam banjir, dan infrastruktur vital (seperti: jembatan, jalan, perkantoran, rumah sakit, dll) hancur berantakan.

Bahkan di wilayah Aceh Tamiang (daerah paling parah terkena dampak bencana) kondisinya digambarkan seperti "kota zombie". Tempat ini termasuk daerah yang terisolir, sehingga hampir sembilan hari tidak ada bantuan yang datang. Kondisinya begitu mencekam, rumah-rumah penduduk porak poranda, listrik padam, tak ada air bersih, jalanan dan rumah warga banyak yang tertimbun lumpur tebal, bahkan di mana-mana tercium bau bangkai menyengat. bbcindonesia.com, Jumat, (5/12/2025)

Pihak pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution, menuding penyebab terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor karena "cuaca ekstrem". Menurutnya curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari belakangan ini, telah menyebabkan sungai-sungai di wilayah itu meluap. Akan tetapi ungkapan tersebut dibantah oleh Direktur Eksekutif Wahana dan Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, Rianda Purba, beliau menyebut bencana ini diakibatkan karena dampak kerusakan hutan yang masif dan terjadinya alih fungsi lahan. Menurut catatan, dalam 10 tahun terakhir, sekitar 2000 hektar hutan di Sumatera dirusak.

Hal ini bermula dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 2014 terkait Perubahan status kawasan hutan yang membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke kawasan hutan dan merusak ekosistem di Bukit Batang Toru atau di Kawasan Harangan, Tapanuli. Bahkan saat itu dengan seenaknya pemerintah merubah kawasan hutan konservasi diubah menjadi kawasan non hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).

Pernyataan dari pakar kehutanan "Walhi" ini didukung oleh para ahli lainnya. Di antaranya yaitu Dr.Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut.,M.Si. IPU., seorang Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliau menyatakan bahwa bencana Sumut ini sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Bahkan para pakar pun menilai, bencana ini merupakan bagian dari pola berulang yaitu bencana hidrometeorologi yang makin meningkat dalam dua dekade terakhir. Faktor alam yang berkolaborasi dengan ulah manusia, sangat berperan di balik terjadinya musibah tersebut. Menurutnya bencana ini merupakan akumulasi dari "dosa ekologis" yang terjadi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) hingga ke hilir. ugm.com, (1/12/2025)

Fakta di atas membuktikan bahwa selama ini telah terjadi banyak kebijakan pemerintah yang "ugal-ugalan" dan ini jelas sangat merugikan rakyat. Bukan rahasia lagi, pemberian izin pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti izin tambang, minyak bumi, gas, air (laut), hutan, dan kekayaan alam milk umum lainnya kepada pengusaha asing dan aseng telah berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain juga berdampak pada kerugian negara, sebab dalam proyek besar ini yang diuntungkan adalah kaum Borjuis, yakni para pemilik modal. Sementara rakyat kecil tidak mendapatkan apapun, selain remeh materi dan rusaknya lingkungan tempat tinggal mereka.

Semua ini terjadi akibat diterapkannya sistem kapitalis di negeri ini. Asas demokrasi yang salah satunya adalah kebebasan dalam hal kepemilikan, telah mengakibatkan sebagian besar SDA milik rakyat dikuasai oleh oligarki.

Dalam sistem batil ini, para penguasa dengan mudah melakukan "kongkalingkong" dengan para pengusaha nakal. Sehingga para pengusaha berkantong tebal ini dapat "membeli" kekuasaan dengan mudah. Pada praktiknya, dalam pesta demokrasi (pemilu), tidak sedikit orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, memperoleh cuan dari para pemilik modal untuk berkampanye. Maka, ketika sudah berhasil menduduki jabatan strategis di pemerintahan, para pejabat ini mau tidak mau harus tunduk kepada keinginan sang tuan, sebagai bentuk balas budi. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa sudah pasti bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan koleganya tersebut.

Inilah akibatnya jika sebuah negara meninggalkan aturan Allah Swt., perbuatan buruk yang merugikan orang banyak bisa dianggap benar oleh pejabat. Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam (khilafah) yang akan mengeluarkan kebijakan demi kemaslahatan umat. Negara khilafah akan selalu menitikberatkan kepada pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Dalam sistem Islam, menjaga bumi adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu, kelompok masyarakat, dan negara. Adapun seluruh SDA yang ada akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dibagikan kepada rakyat. Sebab, dalam Islam, SDA milik negara pada hakikatnya merupakan milik umum (milik kaum muslim). Penguasa (khalifah) adalah ra'in (pengurus) rakyatnya. Sabda Rasulullah saw., "Imam (pemimpin negara) adalah pengurus rakyat. Ia bertanggungjawab atas rakyat yang dia urus. (H.R. Bukhari)

Dengan demikian selama sistem kapitalis masih diterapkan, kerusakan moral dan lingkungan akan tetap ada. Sistem kapitalis terbukti gagal menjaga kelestarian alam dan gagal pula dalam mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan yang didambakan oleh rakyat.

Oleh karena itu sudah saatnya pemimpin negeri beralih kepada sistem Islam yang diberkahi Allah Swt.. Sebab, Islam merupakan agama yang sempurna dan memiliki aturan yang lengkap dalam mengatur berbagai macam persoalan hidup umat manusia, termasuk persoalan menjaga dan mengelola SDA. Sudah menjadi janji Allah Swt. di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Syariat Islam apabila diterapkan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan akan menjadikan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahualam bissawwab.