Sudan membara, Korban Persaingan Negara Adidaya

Lisna Hayati

Ibu Rumah Tangga

Sudan negara kaya SDA, menjadi incaran.

Genosida di Gaza masih belum ada titik terang penyelesaiannya, walaupun hampir seluruh rakyat di belahan dunia mengecamnya. Kini dunia kembali dikejutkan dengan penderita kaum Muslimin di benua hitam Sudan. Pada 26 Oktober 2025, Al-Fasher, ibu kota negara bagian Darfour Utara daerah barat Sudan, menjadi saksi pembantaian 2.227 rakyat sipil tidak berdosa dan pengusiran 393.000 warganya oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), memukul mundur tentara Sudan (ASF). 

Selama pengepungan, 1,2 juta penduduk kota dibiarkan lapar, perempuan dirudapaksa sebelum dibunuh bersama anak-anak mereka. Kaum laki-lakinya, tua maupun muda, disiksa dengan kejam, semua itu sengaja mereka rekam dan videonya disebar ke seluruh dunia.

Benih krisis Sudan sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Pada 1899 ambisi Inggris untuk menguasai penuh Sudan sejatinya sangat mudah dipahami. Sudan terutama bagian selatan adalah negara dengan sumber daya yang melimpah ruah cadangan minyak bumi gas alam dan emasnya sangat signifikan negara ini pun kaya akan mineral industri seperti Biji besi, Tembaga, Kromit, Mangan, Gypsum, Seng bahkan Uranium. Sebagai negara pengusung kapitalisme Inggris tentu tidak bisa menyembunyikan sifat rakusnya untuk menjajah dan menguasai seluruh potensi alamnya. Untuk menyukseskan penjajahan gaya baru ini Inggris pun membuat berbagai skenario pecah belah dan menciptakan perang proksi yang menarasikan sebagai perang saudara atau perang antar etnik di Sudan, memisahkan Sudan bagian utara dan selatan.  

Peran Amerika sang "polisi dunia"

Sejak tampil sebagai pemimpin kapitalisme global, Amerika Serikat tentu tidak ingin membiarkan Inggris menjadi saingan, berbagai upaya dilakukan untuk menyingkirkan pengaruh politik Inggris dan antek-anteknya di kawasan termasuk di wilayah Sudan. Untuk mewujudkan ambisinya, Amerika Serikat membentuk kuartet kekuatan politik bersama Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir untuk mencegah masuknya pihak ’asing’ dalam menangani konflik Sudan. Dengan begitu maka tertutup bagi negara lain, termasuk PBB dan terutama Inggris, ikut campur tangan dalam konflik di Sudan. Hal ini makin mengokohkan dominasi AS di Sudan. Dari sini kita melihat bahwa lembaga-lembaga dan aturan internasional dibuat dalam frame kepentingan melanggengkan hegemoni negara-negara adidaya terhadap negeri kaum Muslimin.

Konflik sudan membuka mata dunia, ternyata dibalik konflik antar etnis yang terjadi ada skenario besar negara adidaya dibelakang nya. Hal ini juga diperparah dengan pengkhianatan negeri kaum Muslimin sendiri, diantaranya UEA dan Mesir. Emirat memainkan peran sebagai instrumen geopolitik bagi kepentingan zionis dan Barat di kawasan, begitu juga dengan Mesir mereka tak ubahnya penjilat yang siap melakukan apapun untuk tuannya demi mengamankan dirinya, kendati harus tunduk pada musuh yang membantai saudaranya, sungguh menyedihkan. 

    

Alhasil, isu ini telah menyeret nama beberapa negara yang diduga sudah lama terlibat dalam berbagai konflik. Meski pemberitaan soal keterlibatan UEA dan Israel begitu santer akhir-akhir ini, tetap saja tidak bisa menghapus fakta bahwa AS-lah pemain utamanya.

Sudan jadi proxy war negara besar yang berlomba memperluas pengaruh di Afrika Timur dan Laut Merah. Sudan adalah korban kerakusan kekuatan asing. Pelajaran untuk dunia Islam ketika agama disingkirkan kekuatan jadi alat penjajahan baru, kehilangan ideologi Islam sama dengan kehilangan kedaulatan.

Masalah Afrika menjadi masalah Internasional

Jika kita fokus pada permasalahan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sudan, maka pembahasannya tidak akan lepas dari Inggris dan "sang polisi dunia" yang senantiasa memiliki syahwat untuk menjajah guna menguasai setiap sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri kaum Muslimin, tidak terkecuali Afrika. Masalah Afrika di percaturan internasional sesudah tahun 1960. Masalah Afrika adalah masalah imperialisme semata-mata bukan yang lain, sebab Afrika adalah negara yang terbelakang secara intelektual yang memiliki sumber bahan mentah yang sangat besar serta kekayaan flora dan fauna yang fantastis.

Ketika negara-negara imperialis pada akhir abad 18 dan 19 melancarkan penjajahan, Afrika menjadi salah satu daerah jajahan. Di Afrika terdapat jajahan Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda Jerman, Italia, Portugal dan Belgia. Ke-8 negara penjajah ini tetap menguasai wilayah Afrika sampai akhir perang dunia ke-2.

Setelah tahun 1960 terdapat aktivitas politik untuk mengakhiri penjajahan seperti gagasan Netralitas Positif dan Non Blok. Ide ini digagas Inggris namun dalam perjalanannya Inggris mendapatkan tekanan dari AS untuk memerdekakan negara jajahannya agar ditarik ke pihak AS dan dijerat dengan utang luar negeri, mengirim tenaga ahli, memberikan bantuan dll.

  

Sikap Kaum Muslimin

Selama ini, dunia termasuk umat Islam, telah dibodoh-bodohi dengan propaganda krisis Sudan sebagai konflik etnis atau perang saudara. Alhasil, mereka begitu tega membiarkan rakyat Sudan menderita dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal ini adalah akibat bercokolnya nasionalisme yang dicekokkan penjajah pada mereka. Hingga solidaritas seagama pun nyaris hilang tidak bersisa. Padahal, faktanya krisis Sudan adalah skenario licik negara adidaya yang melibatkan negara-negara boneka dan antek lainnya. Targetnya adalah perebutan pengaruh politik yang ujung-ujungnya demi merampok sumber daya alam di Sudan yang begitu melimpah ruah.

Bahkan bukan hanya di Sudan, hal yang sama sesungguhnya juga terjadi di wilayah lainnya. Inilah potret umat Islam di bawah cengkeraman kepemimpinan sistem sekuler kapitalisme global. Mereka menjadi korban kerakusan negara-negara adidaya, dan dipecah belah atas nama negara bangsa dengan para penguasa bonekanya. Lalu mereka pun dijauhkan dari identitas Islam yang sejatinya menjadi kunci kemuliaan dan kebangkitan mereka.

Oleh karena itu, umat Islam semestinya sadar bahwa posisi mereka tidak akan pernah berubah kecuali kembali pada Islam. Mereka akan sulit menolong kaum muslim Gaza, Palestina, muslim Sudan, India, Rohingya, Uighur, dan yang lainnya, sebelum bersatu di bawah naungan kepemimpinan politik Islam. Mereka akan sulit berharap kembali menjadi umat yang kuat dan mampu melawan kezaliman global yang ditimbulkan oleh negara-negara Barat, jika mereka tidak kembali punya negara global yang bervisi global, yakni Khilafah Islam.

Khilafah ini tidak akan tegak dengan sendirinya, meski keberadaannya telah dijanjikan. Khilafah harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dahulu Rasulullah Saw. dan para sahabatnya telah mencontohkan. Dengan menapaki jalan dakwah ilal Islam, membangun kesadaran di tengah umat tanpa kekerasan. Memahamkan umat bahwa hukum-hukum Islam bisa diterapkan dan menyolusi berbagai persoalan kehidupan hingga terwujud rahmat bagi seluruh alam.

  

Wallahu A'lam