Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Keputusan pemerintah membuka peluang bagi warga negara asing untuk memimpin BUMN memicu perdebatan publik. Bagi sebagian orang, langkah ini disebut langkah “progresif”—tanda bahwa Indonesia ingin membuka diri terhadap manajemen global. Tapi bagi sebagian yang lain, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah kita sedang memperkuat profesionalisme atau justru melepaskan kedaulatan ekonomi sedikit demi sedikit?
BUMN Itu Aset Strategis, Bukan Perusahaan Biasa
BUMN bukan seperti perusahaan swasta. Ia bukan sekadar mesin profit. BUMN adalah: pengelola sumber daya publik, penopang stabilitas ekonomi nasional, benteng distribusi kekayaan, dan alat negara untuk menjaga kemandirian ekonomi.
Ketika pos strategis ini dipimpin orang asing, otomatis arah kebijakan, akses data, hingga keputusan strategis berada di tangan seseorang yang tidak punya ikatan emosional, historis, ataupun politis dengan rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sederhana:
apakah kepentingan bangsa bisa benar-benar diprioritaskan oleh orang yang bukan bagian dari bangsa itu?
Kita Sudah Melihat Polanya
Ketika perusahaan asing menguasai tambang dan energi, hasilnya bisa ditebak: ekspor besar-besaran bahan mentah, ketergantungan impor untuk kebutuhan dalam negeri, keuntungan mengalir ke luar negeri, dan rakyat hanya mendapat sisa-sisa.
Jika pengambil keputusan di tingkat BUMN pun berasal dari luar negeri, risiko kehilangan kendali semakin besar. Kita tidak hanya kehilangan kekayaan—kita kehilangan arah kebijakan.
Bukan Sekedar Kompetensi, Tapi Juga Soal Loyalitas
Tidak ada yang membantah bahwa kompetensi penting. Tapi kompetensi tanpa loyalitas adalah risiko besar.
Bayangkan kapal yang dipimpin oleh kapten profesional, tetapi kapten itu tidak peduli ke mana kapal itu akan dibawa—yang penting baginya hanya efisiensi dan laporan kinerja. Apakah kapten itu akan benar-benar menjaga penumpangnya? Atau hanya mengejar target perusahaan yang mempekerjakannya? BUMN bukan soal “siapa yang paling pintar”, tetapi siapa yang paling menjaga kepentingan bangsa.
Masalah Utamanya: Paradigma Ekonomi yang Salah
Selama cara pandang ekonomi kita masih kapitalistik—yang mengukur segala sesuatu dari efisiensi, keuntungan, dan kompetisi global—maka menyerahkan kepemimpinan BUMN kepada orang asing akan tampak wajar.
Padahal, kedaulatan ekonomi tidak dibangun dari efisiensi, tetapi dari kendali.
Negara yang tidak mengendalikan aset strategisnya akan: rentan terhadap tekanan global, mudah diarahkan kekuatan asing, kehilangan kemampuan untuk menentukan masa depan ekonominya sendiri.
Apa yang Harus Kita Khawatirkan?
Ini bukan sekadar tentang satu posisi direktur. Ini tentang: siapa yang mengawasi sumber daya, siapa yang menentukan arah investasi, siapa yang punya akses terhadap data sensitif negara, dan siapa yang memutuskan strategi jangka panjang. Jika itu semua dipegang oleh orang luar, maka kita bisa saja menjadi penonton di negeri sendiri—pelaku ekonomi yang kehilangan kendali atas asetnya.
Ini Bukan Sekadar Kebijakan Ekonomi, Ini Soal Masa Depan Bangsa
Pertanyaannya kini bukan lagi: “Apakah WNA boleh memimpin BUMN?” Pertanyaannya adalah: “Apakah kita rela kedaulatan ekonomi negeri ini bergantung pada orang yang bukan bagian dari bangsa?”
Ini bukan isu teknis. Ini isu strategis. Bahkan bisa jadi isu kedaulatan jangka panjang.
Keputusan ini mungkin terlihat modern dan global. Tapi kita harus jujur bertanya: apa kita semakin kuat, atau justru semakin bergantung? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan republik ini.
Wallaahu a'lam bishshowab
No comments:
Post a Comment