Nusantaranews.net, Limapuluh Kota — Sejumlah pihak menyoroti proses penataan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelusuran yang dilakukan sejumlah sumber internal dan eksternal pemerintah daerah mengungkap adanya indikasi permainan kepentingan yang melibatkan Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), serta seorang pihak luar berinisial DT C dalam proses seleksi sejumlah kepala dinas strategis.
Kekhawatiran tersebut pertama kali disampaikan oleh tokoh masyarakat Suharyono, yang menilai bahwa proses penempatan pejabat kali ini “tidak sepenuhnya steril dari intervensi.” Ia menyebut adanya pola komunikasi intens antara pejabat tertentu dengan pihak luar menjelang penentuan formasi jabatan.
“Ada aroma kuat bahwa penentuan posisi eselon II tidak murni berdasarkan rekam jejak dan kompetensi. Kami mendapat laporan adanya upaya pihak tertentu—termasuk pihak luar pemerintahan—yang mencoba mengarahkan siapa yang duduk di posisi strategis,” ujar Suharyono.
Sumber internal di lingkup OPD yang meminta identitasnya dirahasiakan juga mengonfirmasi bahwa DT C, yang dikabarkan memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan kabupaten, beberapa kali terlihat melakukan pertemuan informal dengan sejumlah pejabat.
Menurut sumber tersebut, pertemuan itu diduga terkait penempatan kadis pada OPD yang mengelola proyek bernilai besar, termasuk sektor infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa.konon khabarnya giring salah seorang teman dekatnya tempat biasanya nongkrong untuk jadi kadis PUPR
“Kami melihat pola komunikasi yang tidak biasa antara DT C, Bupati, dan Sekda menjelang finalisasi penataan jabatan. Beberapa OPD tertentu disebut-sebut sudah 'dipetakan' dari jauh-jauh hari,” ungkap sumber itu.
Sementara itu, sejumlah ASN yang mengikuti seleksi terbuka merasa proses berjalan tidak transparan, terutama terkait penilaian rekomendasi, hasil wawancara, serta perubahan mendadak dalam hasil peringkat.
Ketika Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang di hubungi awak media. Safni Sikumbang menjawab "Kita biarkan mereka itu mengikuti pansel dgn baik dulu Siapa nilai terbaik itu kita jadikan kadis nanti. Untuk apa kita buat pansel, kalau sebelum pansel kita sudah menentukan yang terbaik Yakinlah saya pasti mau memberikan yang terbaik untuak kampung kita 50 Kota ini".
Sementara itu Sekda Limapuluh Kota Azmar Herman yang membalas konfirmasi awak media dengan menjawab "Waalaikumsalam, yg menempatkan deni dan orlanda itu siapa?, sekda tidak pernah menempatkan siapa2"
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, setelah upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat. Hanya DT C yang belum memberikan tanggapan terkait dugaan intervensi tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa situasi ini dapat merusak kepercayaan ASN terhadap mekanisme merit, serta membuka ruang konflik kepentingan yang lebih besar.
“Jika benar ada pihak luar yang ikut mengatur, ini preseden buruk. Seleksi kepala dinas harus bebas dari tekanan politik maupun kepentingan bisnis,” ujar salah satu pengamat.
Masyarakat kini menunggu transparansi penuh dari Pemkab Lima Puluh Kota, termasuk pembukaan dokumen penilaian dan mekanisme seleksi, demi memastikan bahwa proses berjalan sesuai asas meritokrasi. (Rstp)
No comments:
Post a Comment