Oleh Iis Nurasipah
Pegiat Dakwah dan Therapis
Keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah sangat menguntungkan dan diyakini mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyebut program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi warga, tetapi juga bisa menekan angka pengangguran secara bertahap.
Dadang berpendapat, angka pengangguran di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan sejak 2021. Berdasarkan data, angka pengangguran menurun secara bertahap, dari tahun 2021 sebesar 8,32 persen menjadi turun sebesar 6,32 persen pada tahun 2024. Ia juga memaparkan bahwa setiap tahun rata-rata terjadi penurunan angka pengangguran dua persen. Ini artinya, program pemerintah, termasuk MBG, memiliki dampak yang nyata terhadap lapangan kerja, (KoranGala.id 1/10/2025)
Selain sebagai program untuk mengatasi perbaikan gizi anak-anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2025, juga diharapkan dapat menyerap lapangan pekerjaan. Tim presiden terpilih telah memperkirakan MBG ini akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan karena direncanakan menggunakan 377 ribu dapur untuk menyiapkan makanan gratis bagi pelajar dengan setiap dapur dijalankan oleh 5 pekerja.
Namun karena negara saat ini menerapkan sistem kapitalisme yang mengusung azas manfaat dan untung rugi, pemerintah memposisikan dirinya sebagai regulator dan fasilitator, sehingga pengelolaan MBG ini diserahkan seluruhnya pada para pengusaha dan pemenang tender. Pada akhirnya negara lepas tangan dari penanggung jawab atas aspek gizi, kualitas dan kuantitas bahan makanan, termasuk sistem rekrutmen, gaji dan masa kerja SDM.
Keberadaaan proyek besar MBG yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengadaan barang dan jasa sangat memungkinkan membuka celah korupsi dan penyelewengan demi keuntungan, sehingga MBG tidak maksimal. Di beberapa daerah, MBG dibagikan berupa snack dan biskuit, bahkan ada yang diberikan menu hiu goreng dan bekicot yang bukan makanan bernutrisi.
Akibatnya, banyak polemik terjadi, salah satunya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat data dari pusat laporan milik Kemenkes melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKD, hampir 12 ribu kasus keracunan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Mirisnya, meski telah menelan korban jiwa, program ini dianggap masih di batas wajar, padahal sampai saat ini kasus keracunan masih ditemukan. Jika dikaji lagi, dengan adanya kasus keracunan ini membuat biaya operasional MBG kian membengkak karena semua biaya pengobatan siswa dan guru yang menjadi korban akan ditanggung penuh oleh pemerintah.
Maka dari itu perlu ada evaluasi ulang terkait MBG adalah solusi parsial ala kapitalisme. Program ini dijadikan sebagai alat menurunkan angka pengangguran, sehingga pemerintah lepas tangan dari tanggung jawab penyedia lapangan kerja. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup hingga jauh dari kesejahteraan.
Dalam sistem Islam, negara wajib bertanggung jawab dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan melalui penerapan sistem pendidikan. Kurikulumnya disusun berdasarkan akidah yang bertujuan membentuk kepribadian Islami, menguasai tsaqafahnya, dan menguasai ilmu kehidupan seperti iptek, keahlian, dan keterampilan. Serta mengembangkan strategi yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti industri berat, pengelolaan SDA, pertanian, kelautan, kehutanan, dan lainnya yang akan menyerap SDM dalam jumlah besar.
Kesejahteraan rakyat dalam sistem Islam adalah sepenuhnya tanggung jawab pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah saw. :
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)
Kebijakan dalam sistem Islam memastikan jaminan kesejahteraan melalui berbagai mekanisme, sehingga setiap keluarga terjamin hidupnya. Hanya Islam yang bisa diharapkan mampu memberikan solusi pasti bagi segala persoalan hidup, maka dari itu sudah saatnya sebagai umat mukmin kembali pada syariat Islam dan menerapkannya secara kaffah dalam naungan sebuah sistem kepemimpinan.
Sistem Islam membebankan pada negara agar bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya,di antaranya membuka lapangan kerja dengan melakukan pengelolaan SDAE secara mandiri. Islam melarang dan tidak akan membiarkan pengelolaan SDA diserahkan kepada swasta apalagi asing. SDA akan dikelola oleh pemerintah sehingga akan membuka lapangan pekerjaan dari sektor industri dalam skala besar. Negara menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang berkualitas dan merata.
Begitupun dengan sistem pendidikan. Negara akan meningkatkan keahlian individu rakyat sehingga dapat menjadi salah satu bekal untuk mencari pekerjaan terutama untuk para laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Bahkan negara akan menanggung bagi kepala rumah tangga yang cacat/sakit atau yang tidak mampu bekerja. Serta akan memastikan gaji dan makanan yang dihasilkan untuk diberikan pada keluarga adalah halal lagi thoyib.
Oleh karena itu, hanya dengan kembali pada aturan Allah Swt. polemik MBG dan kesulitan lapangan kerja mudah diatasi. Selain karena banyaknya peluang di sektor-sektor riil seperti pertanian, perdagangan dan industri juga karena kontrol di tangan negara berjalan secara terpusat. Sehingga tidak ada celah swastanisasi maupun kapitalisasi di ruang publik sebagaimana sistem kapitalisme hari ini.
Wallahu a'lam bi ash-shawab
No comments:
Post a Comment