Oleh Ummu Abror
Pendidik Generasi
Dilansir dari JurnalSoreang.com (Rabu, 24/9/2025), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung menginisiasi kegiatan sosialisasi peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) tahun 2025. Dalam acara tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna, menekankan pentingnya edukasi pemahaman kepada jajaran Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, dan lurah tiap wilayah.
Karena pentingnya peta ketahanan pangan ini, maka untuk data base dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persedian Kab. Bandung telah menyediakan sebuah aplikasi. Tujuan dari program ini adalah membantu mengidentifikasi area yang rentan terhadap kekurangan dan kerawanan pangan, menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, membantu pengalokasian sumber daya yang efektif untuk meningkatkannya pada area yang rentan, memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program ketahanan pangan.
Tentunya program ini sangat baik dan perlu untuk diapresiasi, karena faktanya Indonesia yang digambarkan dalam peribahasa gemah ripah loh jinawi, yaitu negeri yang menjadi surga dunia, di mana kekayaan alam melimpah ruah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nyatanya tidak terealisasi. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, papan mereka tidak mampu.
Tentunya hal ini perlu adanya solusi, baik tataran teknis maupun sistem. Apa yang dicanangkan pemerintah sebagaimana di atas merupakan hal positif. Selain dapat menjadi referensi utama untuk penyusunan kebijakan daerah dan perencanaan program, juga penentuan lokasi prioritas intervensi. Karena ketahanan pangan dan kerentanan pangan adalah dua konsep yang terkait dengan ketersediaan dan akses terhadap pangan.
Ketahanan pangan yaitu kemampuan suatu negara, masyarakat, atau individu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan aman secara berkelanjutan. Hal itu mencakup beberapa aspek, di antaranya: ketersediaan pangan yang cukup, akses terhadap pangan yang aman dan bergizi, pemanfaatan pangan yang efektif dan efisien, serta stabilitas harga pangan. Sedangkan kerentanan pangan adalah Kondisi yang membuat suatu negara, masyarakat, atau individu rentan terhadap kekurangan pangan atau kesulitan akses terhadapnya. Yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, konflik, bencana alam, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor pangan.
Ketahanan pangan dan kerentanan pangan memiliki hubungan yang erat, karena ketahanan pangan yang lemah dapat meningkatkan kerentanan pangan, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui strategi-strategi seperti peningkatan produksi pangan, diversifikasi pangan, dan peningkatan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi.
Dengan adanya sosialisasi ini harapannya permasalahan-permasalahan yang berkaitan deangan ketahanan pangan dapat teratasi. Namun nyatanya solusi itu belum mampu menjangkau akar permaslahannya. Berebagai problematika pangan sangat terkait erat dengan kebijakan dari sistem kehidupan yang diterapkan saat ini yaitu kapitalis sekuler. Dari pengadaan bahan baku, distribusi, nilai gizi dan jaminan akses untuk memperolehnya seolah menjadi permasalahan yang tak ada solusinya.
Dalam aspek pengadaan pangan mengalami banyak kendala dari perubahan iklim dan serangan hama, yang menyebabkan gagal panen,; semakin berkurangnya lahan pertanian (akibat alih fungsi lahan); kendala distribusi yang tidak merata menyebabkan harga pangan di wilayah terpencil jauh lebih mahal, dari infrastruktur penyimpanan yang tidak memadai berakibat kerusakan dan kehilangan hasil panen; adanya pasar bebas menjadikan produk pangan dari luar masuk dengan harga yang lebih murah sehingga produk dalam negeri tidak bisa bersaing dan mempengaruhi ketersediaan pangan dalam negeri. Belum lagi, kendala akses secara ekonomi, misalnya kemiskinan atau harga pangan yang tinggi menjadikan pangan tidak bisa terdistribusi ke rumah tangga meskipun secara fisik dan nilai gizi tersedia.
Namun hal ini merupakan hal yang wajar dalam penerapan ekonomi kapitalis, karena dalam sistem ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik daripada kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan pangan sering kali dikendalikan oleh oligarki dan para pemilik modal yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, bukan petani atau masyarakat. Ketergantungan pada impor membuat negara rantan terhadap fluktuasi harga dan politik global, fokus pada produksi massal untuk komoditas ekspor membuat petani kecil dan produksi pangan lokal terabaikan, distribusi yang tidak merata menyebabkan masyarakat miskin sulit mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi, dorongan pertanian intensif menyebabkan kerusakan lingkungan seperti menggunakan pestisida dan pupuk kimiawi berlebihan.
Dalam politik pertanian Islam, mewujudkan ketahanan pangan bukan hal yang sulit sehingga tidak berimbas pada masalah kerentanan pangan. Selain karena tanggung jawab negara benar-benar terealisasi, juga karena pengaturan di bidang pertanian, produksi dan industri mampu menumbuhkan ekonomi secara riil Tidak ada praktik ribawi dan juga pasar non-riil.
Dalam program peningkatan produksi, negara akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi, yaitu penggunaan sarana produksi yang baik, seperti bibit unggul, obat-obatan, teknologi, dan bantuan modal yang akan disediakan secara murah atau gratis. Ekstensifikasi dilakukan dengan menjalankan hukum-hukum pertanahan, seperti menghidupkan tanah mati dan larangan menelantarkan lahan pertanian.
Dalam rangka penganekaragaman pangan, negara akan mendorong perkembangan industri pengolahan pangan dengan mengatur jenis komoditas apa saja yang boleh atau tidak boleh dibuat. Oleh karenanya, akan tercipta produk makanan yang halal dan sehat (memperhatikan keamanannya), menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya industri pertanian secara memadai baik bahan baku, transportasi, teknologi, maupun pasar, dan menyediakan lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti lembaga penyuluhan pertanian dan lembaga penelitian.
Jaminan distribusi pangan dan berjalannya mekanisme pasar pangan secara transparan, Hal itu dilakukan negara dengan menyediakan berbagai prasarana jalan, pasar dan sarana transportasi yang dapat mengangkut hasil pertanian dan hasil industri pertanian secara cepat dan dengan harga murah. Negara menjamin agar mekanisme harga komoditas pertanian dan hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi.
Dalam politik ekonomi Islam, pangan diposisikan sebagai kebutuhan pokok individu yang harus dipenuhi, baik dari sisi jumlah maupun mutunya. Ada lima mekanisme jaminan pemenuhan pangan. Pertama, sebutnya, Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk menafkahi tanggungannya.
Kedua, negara menyediakan berbagai fasilitas pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Ketiga, apabila kepala keluarga tidak ada atau tidak mampu memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, maka kewajiban nafkah beralih ke kerabat dekat.
Keempat, tetangga terdekat wajib memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangga yang kelaparan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Tidak beriman orang yang tetap kekenyangan, sedangkan tetangga sampingnya kelaparan, sementara ia mengetahuinya.” (HR Al- Bazzar).
Kelima, negara secara langsung memenuhi kebutuhan pokok individu bagi yang tidak mampu dan membutuhkan. Oleh karena itu, ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang terjamin akan mampu mewujudkan ketahanan pangan sebab ini bukan hanya masalah teknis tapi sistemik sehingga solusinya harus sistemik juga. Oleh karenanya hanya dengan penerapan syariat Islam kafah, masalah ketahanan pangan akan terselesaikan dengan tuntas.
Wallahu ‘alam bi ashawwab
No comments:
Post a Comment