MBG Menuai Masalah, Solusi Dianggap Tak Serius

Oleh Ari Wiwin

Ibu Rumah Tangga.

Program unggulan Bapak Presiden Prabowo yaitu MBG (makan bergizi gratis), menuai banyak kecaman dan masalah baru. Terutama pasca keracunan massal yang terjadi di sejumlah sekolah setelah mengonsumsi MBG. Maka dari itu Bupati Bandung Dadang Supriatna segera melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pencegahan keracunan di wilayah Kabupaten Bandung. 

Menurut Dadang Supriatna kemungkinan kasus keracunan tidak hanya disebabkan satu faktor saja, bisa saja karena faktor lain. Pembahasan ini diutarakan setelah acara pengangkatan PPTK Tahap II Tahun 2024 dan pengambilan sumpah dan janji ASN di lingkungan Pemkab Bandung di Gedung Moh. Toha Soreang. Karena dirasa sangat pentingnya program ini, maka Bupati Bandung menekankan pengawasan ketat agar peningkatan gizi benar-benar tercapai tanpa risiko keracunan. Karena diperkirakan sekitar 1,2 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak PAUD, SD, SMP, dan PKBM. (Potensinetwork.com  25/09/2025) 

Sejatinya program MBG ini muncul dari janji kampanye Prabowo sebelum dipilih jadi presiden. Alasan program ini karena banyaknya kasus  stunting yang terjadi di Indonesia. Maka setelah dilantik menjadi presiden Prabowo pun menunaikan janjinya.  Namun pada faktanya, program ini dianggap semata memenuhi janji kampanye dengan kurang matangnya persiapan dan perencanaan, baik dari segi biaya, distribusi, maupun kualitas makanan. Awal diluncurkannya program MBG, pemerintah kebingungan dari penyediaan dana hingga dikabarkan memangkas dana dari sektor lain dengan alasan efisiensi. Setelahnya, satu demi satu kasus keracunan muncul.  Diduga karena makanan basi, tidak higienis dalam pengemasan dan tempat makanan. Bukan hanya itu, selain keluhan tidak enak karena sudah basi, ditemukan juga kasus belatung di makanan ketika akan dikonsumsi siswa. Hal ini sontak mengundang kekhawatiran para orangtua terlebih saat sang buah hati menjadi korban keracunan. Lalu bagaimana sikap pemerintah?

Meski banyaknya kasus keracunan yang menimpa siswa, namun hingga detik ini program MBG tidak dihentikan. Pemerintah dan lembaga terkait yang menangani proyek MBG hanya mengevaluasi dan meminta maaf. 

Di sisi lain, kenapa program MBG ini tidak dihentikan karena akan berimbas pada tenaga kerja yang ada. Proyek MBG diklaim  membuka banyak lapangan pekerjaan sekitar 1,8 juta dengan membuat dapur sekitar 372 ribu dan melibatkan UMKM. Selain itu juga meningkatkan impor dan penggandaan pasokan bahan pangan dari para petani yang tentunya menambah penghasilan para petani. 

Ditambah lagi  banyak isu yang menyatakan 'ompreng' MBG yang belum diketahui sertifikat  halalnya karena pembuatannya diimpor dari Cina yang diduga proses pembuatannya menggunakan minyak babi sebagai pelumas. Tentunya hal ini membuat semakin meresahkan masyarakat. Bahkan karena besarnya anggaran MBG menjadi ajang bancakan para pejabat, terlebih lagi maraknya pejabat korup di negeri ini juga terkait biaya operasional yang dipotong dari harga perporsi makan MBG yang dianggarkan sebesar 15 ribu rupiah turun menjadi 10 ribu rupiah. 

Oleh karena itu, keputusan negara untuk mewujudkan SDM yang sehat dan bebas dari stunting dengan memberikan MBG perlu dikaji ulang. Karena nyatanya program ini lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada kemaslahatan. Apalagi program tersebut berpeluang terjadinya kapitalisasi bahkan korupsi karena melibatkan anggaran yang besar dan banyak pihak dalam prosesnya. Sementara negara abai dalam mengawasinya. Akibatnya MBG tidak sesuai target yang dicapai. Alhasil cita-cita membuat SDM yang berkualitas dalam sistem ini menjadi ilusi belaka. Tentunya kondisi ini juga bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah saw. pernah bersabda : 

"Siapa diantara kalian yang bangun pagi hari dalam keadaan aman, sehat badannya, dan memiliki makanan maka seolah-olah dikumpulkan untuknya dunia seisinya."  (HR Tirmidzi) 

Hadis di atas menunjukkan bahwa hal penting yang dibutuhkan manusia adalah mampu mencukupi makanan harian yang merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia. 

Tidak dimungkiri kekurangan gizi atau stunting  bermula dari pendidikan yang rendah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga menyebabkan kemiskinan ekstrim yang tentunya berdampak pada kualitas generasi. Faktor terbesar penyebab kekurang gizi dan kemiskinan tersebut adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kapitalisme membolehkan harta milik rakyat dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki melalui investasi. Akibatnya distribusi kekayaan negara tidak merata hanya berputar pada mereka saja. 

Dalam Islam, yang menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem hingga ke akarnya adalah dengan menyediakan layanan keamanan, pendidikan, kesehatan, secara gratis bagi rakyatnya. Pemerintah juga akan mendorong kepada masyarakat untuk bekerja terutama laki-laki yang sudah balig untuk memberikan nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Karena negara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.

Pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat ini bersumber dari baitul mal, yang pemasukannya dari fai', ghonimah, kharaj, zakat, usyur, dan jizyah. Juga seluruh SDA seperti hasil tambang dan hasil bumi yang dikelola oleh negara dan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyatnya. Sehingga negara dalam Islam tidak perlu program khusus seperti MBG karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sudah terpenuhi semua individu per individu baik itu muslim maupun nonmuslim.

Selanjutnya, penerapan ekonomi Islam membantu mewujudkan kemandirian negara karena tidak bergantung pada pihak asing dan pemilik modal ataupun swasta yang memungkinkan tidak akan terjadi korupsi. Karena Islam menempatkan penguasa (raa'in) sebagai pelindung (junnah) karena pemimpin yakni Khalifah yang diberi amanah dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Begitulah gambaran jika Islam diterapkan kesejahteraan akan terpenuhi baik dari segi gizi tidak ada stunting dan lain-lain. Maka kewajiban umat Islam untuk segera menerapkan hukum Islam agar segera terwujud rahmatan lil alamin.

Wallahu a'lam bi as shwab.