Oleh : Iin Parlina (Ibu Rumah Tangga)
Kementerian Sosial siap menggelontarkan anggaran Rp 200 miliar untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat(SR) kabupaten bandung. Di desa lebak muncang kecamatan ciwidey kabupaten bandung.
Hal ini terungkap saat bupati bandung Dadang Supriatna beraudensi dengan menteri sosial Saifullah Yusuf, terkait penentuan lokasi definitif pembangunan gedung permanen sekolah rakyat kabupaten bandung di gedung kemensos jakarta, selasa 16 september 2025.
Untuk pembangunan gedung SR jenjang Sd, SMP, SMA itu pemkab bandung selalu menyodorkan lahan di ciwidey seluas 7,6 hektar. Lahan yang sudah di siapkan saat ini dalam tahap cut and full, juga melakukan penyesuaian ruangannya untuk pembangunan gedung SR permanen.
Kapitalisme menempatkan pemerintah hanya sebagai rugulator yang perannya berhenti sebatas membuat regulasi kebijakan. Seringkali regulasi dan kebijakan itu sarat pencitraan dan minim kajian mendalam terkait efektivitas dan sinkronisasinya. Regulasi dan kebijakan pemerintah justru banyak mengguntungkan segelintir pihak, yaitu pejabat dan pengusaha yang ada di lingkaran oligarki. Sekolah rakyat juga di harapkan menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran. Namun, harapan ini akan bertabrakan dengan realitas bahwa justru banyak kebijakan pemerintah yang menyebabkan pengangguran meningkat. Pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja dan justru banyak terjadi PHK akibat minimnya dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Akibatnya lulusan SMA/SMK maupun Mahasiswa banyak yang menganggur. Tampak bahwa sekolah rakyat hanya kebijakan populis yang bersifat tambal sulam, tidak efektif menyelesaikan sengkarut dunia pendidikan.
Program ini sama saja dengan program populis lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis(MBG) yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya. Inilah kebijakan hasil dari sistem kapitalisme. Tidak menyelesaikan masalah , malah menambah masalah. Oleh karenanya, kita butuh solusi dari luar kapitalisme, yaitu sistem islam.
Negara dalam sistem islam(khilafah) menyediakan layanan pendidikan tidak ada kadarnya, tetapi dengan kualitas terbaik. Hal ini demi meraih tujuan pendidikan, yaitu Pertama, membangun kepribadian islam, pola pikir(akliah) dan jiwa(nafsiyah) bagi umat, yaitu dengan cara menanamkan tsaqafah islam berupa akidah, pemikiran, dan perilaku islami kedalam akal dan jiwa anak didik. Kedua, mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar diantara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah saw, Bersabda:
"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim(HR Ibnu Majah).
Negara membuka peluang bagi pihak swasta untuk mendirikan sekolah. Tetapi harus gratis dan mengikuti kurikulum khilafah sehingga output pendidikannya sama dengan sekolah yang di sediakan negara. Ini tampak pada besarnya wakaf untuk pendidikan pada masa khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah.
Semua ini hanya bisa terwujud dengan penerapan syariat islam kaffah di seluruh bidang kehidupan, yaitu politik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanahan dll. Dalam institusi khilafah, hanya dalam islam(khilafah) penguasa benar-benar berperan sebagai raa'in(pengurus rakyat) dan junnah( perisai pelindung rakyat) sehingga kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi secara paripurna. Dengan demikian , permasalahan akses pendidikan bisa di selesaikan secara konkret.
Waalahualambishowab
No comments:
Post a Comment