Oleh Nisa Ulfa Zakiah, S.E
Aktivis Muslimah
Genosida Israel terhadap Palestina khususnya di Jalur Gaza masih terus berlangsung. Otoritas Kesehatan Palestina mencatat sebanyak 66.097 warga Gaza tewas dengan 168.536 terluka dan ribuan lainnya hilang tertimbun reruntuhan sejak peristiwa 7 Oktober 2023. (Kompas.tv, 01/10/2025)
Serangan brutal Israel terus diarahkan kepada warga sipil Gaza termasuk perempuan dan anak-anak yang paling banyak menjadi korban. Israel menyerang dengan senjata baik udara maupun darat, melumpuhkan berbagai infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan telekomunikasi serta pelaparan akut akibat ditutupnya perbatasan yang menghalagi Gaza mendapatkan makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan lainnya.
Gaza terisolasi, sendirian menghadapi kekejaman Israel karena tidak ada satu pun negara yang berpihak untuk membela Gaza. Negara-negara di dunia hanya sibuk mengecam dan justru mengekor kepada Amerika Serikat yang menginisiasi solusi dua negara dalam Deklarasi New York (12/9/2025). Ada 156 negara yang mengakui kemerdekaan Negara Palestina dengan upaya perundingan solusi dua negara. Perancis, Inggris, Spanyol, Arab Saudi, Turki termasuk Indonesia dan beberapa negara lainnya sangat mendukung usulan ini sebagai sesuatu yang disebut jalan perdamaian.
Israel memulai pendudukan terhadap Palestina melalui rencana Inggris pada tahun 1948. Sejak saat itu Palestina mengalami pengusiran, siksaan yang manusia normal pun tidak sanggup membayangkannya. 70 tahun lebih Israel dibantu AS dan sekutunya mengerahkan seluruh daya, nyatanya rakyat Gaza dan Palestina beserta mujahid nya masih tangguh. Gelombang aksi masyarakat di seluruh dunia, ramainya berita dimedia sosial, pelayaran kapal bantuan yang menunjukan dukungan kepada Palestina. Hal ini sepertinya menjadi tekanan tersendiri bagi Israel dan AS yang kemudian mencetuskan kembali solusi dua negara.
Merealisasikan kedaulatan dua negara berarti menentukan terlebih dahulu batas-batas wilayahnya. Pertanyaannya manakah yang termasuk wilayah Palestina, apakah mengikuti garis sebelum Perang Enam Hari 1967 atau saat ini yang hampir 80% wilayah telah diduduki Zionis dan hanya menyisakan kurang lebih 20% bagi Palestina? Sesungguhnya tidak ada pilihan dalam solusi dua negara karena status Palestina adalah tanah kharajiyah yakni milik kaum muslim selamanya sejak pembebasannya oleh Umar bin Khattab ra dan Sultan Shalahuddin al Ayyubi. Status tanah kharajiyah ini diperjuangkan dengan jiwa dan darah Umat Islam. Tidak ada pihak manapun yang berhak memberikan tanah ini kepada siapapun apalagi perampok dan penjajah biadab seperti Israel. Sudah semestinya kaum Muslim melindungi dan mempertahankan tanah Palestina dengan segenap kemampuan sampai titik darah penghabisan sebagaimana Sultan Abdul Hamid II lakukan dahulu.
Maka sangat mengecewakan ketika Presiden Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina dengan syarat mengakui pula eksistensi Israel. Sebagai pemimpin muslim dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, pernyataan ini jelas bukan yang diharapkan. Palestina adalah tanah milik kaum Muslim sebagaimana status hakikinya sementara Israel adalah penjajah yang ingin merampas dan menghabisi pemilik aslinya. Maka bagaimana mungkin pemilik rumah dipaksa hidup berdampingan dengan musuh yang nyata-nyata telah membantai keluarganya?
Sayangnya two state solution inilah yang disuarakan bukan hanya oleh Presiden Prabowo tetapi hampir seluruh pemimpin negeri-negeri muslim seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Pakistan. Prabowo bahkan sudah tiga kali mendukung solusi dua negara ini secara jelas sebelum dan setelah menjadi Presiden. Padahal mengakui kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara sama saja dengan menghalalkan perampasan wilayah Palestina oleh Zionis yang juga berarti menormalisasi penjajahan. Meskipun Palestina merdeka, ia akan menjadi negara yang lemah baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, militer dan lain-lain kemudian akhirnya sangat bergantung kepada negara-negara lain.
Solusi dua negara datang dari kehendak negara adidaya dan dukungan penguasa negeri-negeri muslim khususnya. Solusi ini bisa menjadi legitimasi terhadap penjajahan bukan hanya di Palestina tetapi di berbagai wilayah. Sejarah panjang perjuangan pembebasan Palestina telah jelas bahwa ia bukan sekadar persoalan kemanusiaan melainkan akidah. Solusi dua negara harus ditolak oleh kaum Muslim bukan hanya karena madarat tetapi yang utama karena Allah telah mengharamkan menyerahkan sejengkal pun tanah itu. Maka pantas disebut khianat ketika justru penguasa muslim dengan bermanis muka mendukung solusi dua negara ini.
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu.” (QS al-Baqarah: 190–191)
Jihad fi Sabilillah adalah kewajiban bagi kaum muslim khususnya orang yang mampu. Jihad juga menjadi satu-satunya jalan yang paling masuk akal agar Gaza bisa terbebas secara penuh. Umat Islam di dunia yang berjumlah dua miliar sebetulnya memiliki potensi kekuatan politik, ekonomi, dan militer sehingga sangat mampu untuk mengalahkan Zionis disebabkan Israel tidak ada apa-apanya tanpa bantuan AS dan penguasa negeri-negeri muslim.
Bergeraknya militer kaum muslim ke Gaza sudah pernah dicoba namun dihalang-halangi penguasa muslim yang khianat. Mereka lebih rela terkungkung dalam sekat-sekat nasionalisme. Oleh karena itu, kaum muslim membutuhkan institusi Khilafah Islamiah yang independen dari ketergantungan terhadap negara lain dan mampu menghancurkan penghalang persatuan kaum muslim. Khalifah akan mengerahkan segenap daya upaya dalam memimpin jihad untuk membebaskan bukan hanya Gaza, tetapi negeri muslim yang lain.
Wallahua’lam bi ash-shawab
No comments:
Post a Comment