Oleh Hasna Fauziyyah
Pegawai Swasta
Jennifer Schhielke, CEO dan salah satu pendiri Summit Group Solutions mengatakan, 'job hugging' menciptakan ilusi dari loyalitas itu sendiri. Alih-alih loyal terhadap pekerjaan yang dimiliki, bertahan lebih cocok disebut sebagai bentuk stagnansi. Schielke juga mengatakan bahwa berpegang teguh terhadap apa yang kita miliki tampaknya merupakan langkah logis untuk mencapai stabilitas dan keamanan. (cnnindonesia.com, 19/9/2025)
Fenomena job hugging semakin marak di Indonesia dan berbagai negara lain. Istilah ini merujuk pada kondisi pekerja, terutama kaum muda, yang bertahan di pekerjaan meski sudah kehilangan minat dan motivasi. Mereka memilih aman secara finansial daripada menghadapi risiko menjadi pengangguran intelektual.
Maraknya job hugging tak bisa dilepaskan dari lesunya perekonomian, meningkatnya PHK, dan pasar kerja yang kian sempit. Guru Besar UGM menilai, fenomena ini lahir dari ketidakpastian pasar kerja, sehingga lulusan perguruan tinggi terjebak dalam pilihan sempit: bertahan atau menganggur.
Kapitalisme Global, Akar Masalah
Sesungguhnya, job hugging hanyalah efek domino dari kegagalan kapitalisme global.
Pertama, dalam sistem kapitalisme, negara melepaskan tanggung jawab penyediaan lapangan kerja, menyerahkannya pada swasta. Nasib pekerja pun bergantung pada profit perusahaan.
Kedua, sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk rakyat justru diserahkan kepada segelintir kapitalis. Potensi besar ini tidak dinikmati publik, melainkan hanya segelintir pemilik modal.
Ketiga, dominasi praktik ekonomi non-riil dan ribawi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ekonomi berputar di sektor finansial, bukan di sektor riil yang memberi peluang kerja luas.
Keempat, liberalisasi perdagangan termasuk jasa, membuat negara lepas tangan dari kewajiban menjamin rakyatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Akibatnya, kaum muda semakin terjepit. Mereka bekerja sekadar bertahan hidup, bukan lagi karena passion atau idealisme.
Negara dalam Islam sebagai Penjamin Pekerjaan
Islam menetapkan negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk membuka lapangan kerja. Muqaddimah Dustur pasal 153 menegaskan, negara wajib menjamin kebutuhan pokok setiap warga negara.
Khilafah memiliki mekanisme nyata, di antaranya:
Pertama, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
Kedua, membangun industrialisasi agar terbuka lapangan kerja luas.
Ketiga, menghidupkan tanah mati (ihyaul mawat) dan memberikan akses lahan produktif.
Keempat, menyediakan bantuan modal, sarana, dan keterampilan bagi warga yang membutuhkan.
Lebih dari itu, dalam Islam pekerjaan selalu dibingkai dengan ruh iman. Rakyat bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi sebagai ibadah. Demikian pula negara, melayani rakyatnya sebagai amanah dari Allah Swt. bukan sekadar kepentingan politik atau keuntungan kapitalis.
Oleh karena itu, jelaslah fenomena job hugging mencerminkan wajah muram kapitalisme global. Ia menjerat generasi muda pada pilihan sempit: bertahan di pekerjaan yang tidak diminati, atau menghadapi pengangguran.
Solusi sejati tidak terletak pada memperbaiki kurikulum atau sekadar mendorong pekerja lebih tahan banting, yang dibutuhkan adalah sistem yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, sekaligus membingkai seluruh aktivitas dengan aturan Allah Swt.
Hanya Khilafah yang mampu membuka lapangan kerja secara adil, mengelola potensi negeri untuk rakyat, serta menjadikan pekerjaan bernilai ibadah.
Wallahu a'lam bishshawwab
No comments:
Post a Comment