Meski menuai kritik, pemerintah tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan, berbagai masalah muncul, mulai dari makanan basi, berlendir, hingga keracunan massal. Di SDN 03 Rawa Buntu, Tangerang Selatan, siswa mengeluhkan menu yang aneh dan berlendir, bahkan sebagian dibuang. Kasus serupa terjadi di SMK Muntilan, Magelang, dan beberapa sekolah di Tuban, Jawa Timur, yang menemukan lauk berbelatung.
Pada 22 Juli 2025, lebih dari 140 siswa SMPN 8 Kupang keracunan usai menyantap menu MBG. Sehari kemudian, kejadian serupa terjadi di Sumba Barat Daya. BPOM Kupang melakukan investigasi, namun kasus seperti ini bukan yang pertama.
Bermasalah sejak Awal
Pemerintah dinilai tidak belajar dari pengalaman. Selain menghabiskan anggaran besar, kualitas makanan MBG rendah—bahkan di beberapa daerah hanya berupa bahan mentah, makanan ultraproses, atau kudapan tinggi gula. Meski disebut sebagai program unggulan pemerintah untuk mengatasi stunting, lemahnya pengawasan membuat tujuan itu jauh dari tercapai.
Program ini tampak populis, tetapi pelaksanaannya pragmatis. Pemerintah mengejar citra “pro rakyat” namun mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. Selain itu, MBG membuka peluang bisnis bagi pihak swasta, seperti penyedia layanan dapur umum, yang berpotensi mengutamakan keuntungan daripada gizi dan kebersihan.
Paradoks Program Populis
Pemerintahan populis sering mengandalkan retorika dan janji manis untuk meraih dukungan massa. MBG diperkenalkan secara bombastis, tetapi pengawasan minim. Dalam sistem demokrasi kapitalis, logika bisnis—modal kecil, untung besar—sering mengorbankan kepentingan rakyat.
Perspektif Islam
Dalam Islam, penguasa wajib mengurus rakyat berdasarkan syariat, menjauhi tipu daya, dan memastikan kesejahteraan mereka. Penguasa yang bertakwa akan merencanakan program secara matang, melibatkan tenaga ahli, dan mengawasi pelaksanaannya.
Khilafah menjamin enam kebutuhan dasar rakyat: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Layanan kesehatan dan pendidikan diberikan gratis, sementara pangan didistribusikan merata agar mudah diakses.
Sejarah menunjukkan, para khalifah seperti Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz memastikan tidak ada rakyat kelaparan.
Didirikannya dapur umum ( imaret ) untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi masyarakat, terjadi pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah.
Mekanisme Pendanaan dalam Islam
Negara mengelola baitulmal dari sumber fai, kharaj, kepemilikan umum, dan zakat. Anggaran diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, dan memastikan generasi tumbuh sehat, cerdas, dan bertakwa.
Wallahu’alam bishshawwab
No comments:
Post a Comment