Merdeka Secara Fisik, Terjajah Secara Hakiki

 

Oleh Sahna Salfini Husyairoh, S.T

Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi

Tema Resmi HUT RI ke-80 RI: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Sayangnya peringatan tersebut diliputi dengan berbagai ironi di berbagai bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, banyak terjadi PHK terhadap pekerja pada berbagai sektor seperti industri tekstil, teknologi, dan lainnya. Berdasarkan data status crowdsourcing Layofs fyi, hingga Senin (4/8/2025) sudah 171 perusahaan teknologi global yang melakukan PHK dengan total 80.250 pekerja yang terdampak. Secara nasional, satu juta pekerja sudah jadi korban PHK, dan industri tekstil paling banyak (cnbcindonesia.com).

Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah, hal ini disebabkan penghasilan masyarakat stagnan atau bahkan turun, pengeluaran makin besar karena harga-harga melambung tinggi dan banyak pungutan dari negara (www.tempo.co).

Akibatnya masyarakat terpaksa makan dari tabungan, kondisi ini rawan menjatuhkan warga kelas menengah ke jurang kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan meskipun telah merdeka dari penjajahan fisik, sejatinya Indonesia masih terjajah secara hakiki. Kemerdekaan seharusnya tampak pada kesejahteraan rakyat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar tiap-tiap rakyat. Esensinya Indonesia belum merdeka secara hakiki. Penjajahan ini merupakan keniscayaan, sebab negara ini menerapkan Ideologi penjajah barat yakni sistem sekuler kapitalisme. Sistem sekuler kapitalisme membuat manusia memisahkan agama dari kehidupan.

Manusia tidak mengenal batasan syariat untuk mengatur hidup, yang hanya mengenal standar kepuasan semata. Maka lahirlah ideologi Kapitalisme yang menjadikan kehidupan manusia berorientasi pada materi. Sehingga ketika sistem ini diterapkan niscaya terjadi penjajahan. Sistem ini melegalkan kebebasan kepemilikan, membuat pemilik modal bisa menguasai apapun termasuk menguasai harta milik rakyat. Buktinya semua kekayaan alam di Indonesia dikelola oleh asing. Bahkan kekuasaan kapitalisme mampu mengintervensi negara.

Negara tunduk melayani kepentingan para kapitalis. Kondisi ini membuat para kapitalis makin kaya, sedangkan rakyat miskin semakin miskin. Tentu saja penjajahan ini harus dihapuskan. Perubahan yang dilakukan harus pula perubahan yang shahih. Perubahan yang mengembalikan kehidupan agar sesuai dengan tata aturan Sang Pencipta manusia Allah SWT. Kehidupan yang seperti ini akan membawa kesejahteraan, keberkahan, kebaikan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Tidak ada cerita rakyat kaya semakin kaya, rakyat miskin semakin miskin. Kondisi tersebut hanya dirasakan ketika Islam Kaffah diterapkan dalam negara. Negara tersebut disebut dengan Daulah Khilafah. Jaminan kesejahteraan dalam khilafah bukan sekadar lips service yang berisi janji kosong dari penguasa. Jaminan kesejahteraan adalah kewajiban yang harus ditunaikan negara karena hal itu hak bagi rakyat. Jadi dorongan khalifah untuk menciptakan kesejahteraan untuk menjalankan perintah syariat. Rasulullah saw. bersabda, "Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus." (HR. Al Bukhari)

Wallahualam bissawab