Kemiskinan dalam Cengkeraman Kapitalisme, Islam Menawarkan Jalan Sejahtera

 

Oleh: Rani (Pegiat Literasi)

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, atau setara sekitar Rp20.305 per hari.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut angka tersebut mengalami kenaikan 2,34 persen dibandingkan September 2024. “Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan September 2024, mengalami peningkatan 2,34 persen,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (25/7).

Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 26.455 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Jumlah ini meningkat 2.419 orang dibandingkan akhir April 2025. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah jika dihitung hingga akhir Mei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa PHK di sektor formal tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua kasus PHK muncul dalam data resmi. “Kita perhatikan juga PHK-nya di mana, apakah di sektor informal atau formal. Kalau formal, datanya tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi antara data yang beredar dan data di BPJS, itu ada selisih (delta),” kata Airlangga kepada wartawan. (CNN Indonesia, 25 Juli 2025)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan turun, padahal ada banyak PHK di mana-mana. BPS juga mengubah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar Rp20.305 per hari.

Angka kemiskinan ekstrem memang turun di atas kertas, tetapi faktanya standar garis kemiskinan yang digunakan sangat rendah. BPS masih mengadopsi PPP (Purchasing Power Parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional, yakni USD 2,15 atau sekitar Rp20.000 per hari. Ini menunjukkan adanya manipulasi statistik demi menggambarkan kemajuan yang semu. Sistem kapitalisme lebih fokus membentuk citra ekonomi ketimbang menyelesaikan realitas penderitaan rakyat.

Kapitalisme dan Ilusi Pengentasan Kemiskinan

Akar persoalan kemiskinan ekstrem bukan sekadar pada cara mendefinisikannya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri yang secara struktural menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Kekayaan menumpuk di tangan segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan terbatas.

Alih-alih hadir sebagai pelindung rakyat, negara dalam sistem kapitalisme justru berperan sebagai pengelola statistik dan fasilitator pasar bebas. Solusi-solusi yang diusulkan pun tidak pernah menyentuh akar persoalan yang bersumber dari cacatnya sistem ekonomi yang menindas ini.

Dengan penerapan standar hidup layak, pemerintah secara tidak langsung seolah ingin menyamarkan keberadaan individu miskin yang ada di Indonesia. Dengan penetapan jumlah yang dibuat oleh BPS saja tidak menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah hidup dengan layak, apalagi jika melihat secara langsung. Jangankan hidup layak, rakyat Indonesia bahkan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah dalam sistem kapitalisme memang tidak pernah menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Sebaliknya, pemerintah hanya menjadikan kepentingan para pengusaha dan pemilik modal sebagai hal yang harus diutamakan. Watak kapitalisme memang membentuk para pemimpin yang hanya mementingkan urusan materi.

Pemerintah seharusnya menjadi pilar utama yang mengedepankan segala kebutuhan rakyat, termasuk menjamin kesejahteraannya. Dengan standar hidup rendah tersebut, artinya pemerintah seolah membiarkan rakyatnya hidup jauh dari sejahtera. Pemerintah harusnya memperhatikan berbagai permasalahan rakyat agar bisa mewujudkan rakyat yang hidup layak dan sejahtera. Bukan malah hanya bermain angka di atas kertas untuk menunjukkan seolah negara berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ternyata itu semua tidak riil.

Menjamin seluruh rakyatnya sejahtera adalah tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok primer maupun sekunder. Mulai dari menyediakan banyak lapangan kerja, gaji yang layak, bahan pokok yang terjangkau, fasilitas umum yang memadai, pendidikan, dan kesehatan yang murah. Semua ini adalah hak rakyat yang harus dipenuhi. Itulah yang dibutuhkan rakyat agar mereka bisa dikatakan kehidupannya layak bahkan sejahtera. Bukan seperti saat ini hanya segelintir orang yang bergelimang harta, sementara banyak yang hidup sederhana bahkan kekurangan.

Islam sebagai Solusi Hakiki Kesejahteraan Rakyat

Islam menetapkan bahwa standar hidup layak apabila rakyat bisa memiliki tempat tinggal yang layak, kebutuhan pokok dan gizi yang terpenuhi, serta kebutuhan lainnya. Jadi, Islam tidak menstandarkan hidup layak berdasarkan pembagian pengeluaran per kapita.

Islam memastikan bahwa individu yang hidup dalam naungannya benar-benar terpenuhi berbagai kebutuhannya. Tak sekadar makan yang mengenyangkan, Islam memastikan rakyatnya juga terpenuhi makanan yang halal, bergizi, dan baik. Begitu pula dengan tempat tinggal, Islam akan memperhatikan secara detail bentuk bangunannya agar aurat penghuninya terjaga, ketercukupan air bersih untuk memasak, mandi, dan lainnya.

Islam mewajibkan pemimpin sebagai pengurus rakyat sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan berbagai kebutuhan rakyat terpenuhi, baik sandang, pangan, dan papan. Pemerintah Islam juga wajib membantu setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesusai kesanggupannya.

Sabda Rasulullah saw., “Barang siapa pada pagi dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Islam menjadikan tugas pemimpin sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan hingga di akhirat nanti. Oleh karena itu, pemerintahan Islam tidak akan menjadikan kedudukannya untuk memperkaya diri dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Dalam Islam sangat mudah untuk memastikan rakyatnya hidup dengan sejahtera. Selain biaya pendidikan dan kesehatan gratis, pemerintah Islam juga memberikan banyak peluang bagi rakyatnya untuk hidup berkecukupan. Semua ini mudah karena Islam sudah menentukan apa-apa saja yang menjadi kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu dan akan dikelola oleh negara. Padang rumput, air, api, batu bara, nikel, tambang, emas, dan lainnya adalah kepemilikan umum yang hanya boleh dikelola negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat.

Sejarah telah membuktikan keberhasilan pemerintah Islam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sulit untuk menemukan penerima zakat dikarenakan seluruh rakyatnya sudah hidup dengan sangat sejahtera. Uang kas yang tersimpan di baitulmal bahkan masih tetap berlimpah meski telah diberikan untuk membebaskan rakyat yang terlilit utang, menikahkan pemuda yang masih lajang, dan membayarkan mahar bagi mereka yang ingin menikah tetapi tidak memiliki harta.

Hal di atas menunjukkan keberhasilan pemerintah Islam mengelola berbagai potensi alam yang Allah Swt. anugerahkan. Dengan demikian, hanya Islam satu-satunya sistem terbaik yang akan memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya pada rakyat. Wallahualam bissawab.