Oleh: Siti Aminah, S. Pd (Pegiat Literasi Konawe Selatan)
Konawe Selatan adalah salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah, baik dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Belum lagi terdapat beberapa perusahaan yang mengelolah pertambangan, seperti tambang nikel dan yang lain.
Lebih daripada itu, ternyata dibalik sumber daya yang melimpah terdapat beberapa titik bahkan bisa jadi puluhan jalanan rusak dan tidak layak digunakan oleh masyarakat. Baik yang bisa terekspos oleh media ataupun yang belum terekspos, bahkan ada wilayah sudah puluhan tahun belum terjamah sama pemerintah setempat.
Sebagaimana yang dilansir oleh Kendarinews.com, Tiga ruas jalan strategis di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) diblokir warga hari ini, Senin (7/7), sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Jalur yang diblokir meliputi Andoolo–Motaha, Alangga–Tinanggea, dan Alangga–Kendari. Aksi ini digerakkan oleh Konsorsium Masyarakat Andoolo (KMA) dan menyebabkan total lumpuhnya lalu lintas di ketiga titik. Warga menyebut kondisi jalan makin parah dan tak layak dilalui, terutama saat musim hujan maupun kemarau.
Ternyata dengan adanya pemblokiran jalan ini memberikan respon dari pemerintah, bahka Wakil Bupati Konsel Wahyu Ade Pratama Imran turun langsung ke lokasi. Ia menjanjikan penanganan darurat dan menurunkan alat berat untuk perbaikan awal. Beberapa jam kemudian, alat berat tiba di lokasi dan blokade dibuka oleh warga sebagai tanda komitmen bersama.
Bukan hanya wakil Bupati, ternyata dari tahun 2024 Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Pahri Yamsul sudah merespon tentang perbaikan jalan ini. Dilansir dari berbagai sumber, pada 8 Juli 2024, untuk perbaikan satu ruas jalan rusak yang berlokasi di Alangga-Tinanggea dibutuhkan Rp 120 miliar untuk perbaikan jalan dengan panjang 20 km. “Kami akan segara lakukan perbaikan jalan rusak di Konsel ini, pekan ini akan ada penandatanganan kontrak pengerjaannya,” ucap Pahri. Ia juga menegaskan bahwa proyek perbaikan jalan di Konsel ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah provinsi tahun ini. Ruas jalan yang akan diperbaiki adalah jalur Alangga-Tinaggea yang sudah lama mengalami kerusakan parah, tapi dikarenakan keterbatasan dana, belum semua ruas jalan bisa diperbaiki tahun ini. "Anggaran yang dialokasikan Pemprov untuk perbaikan jalan di Konsel ini capai Rp5,4 milar," jelasnya.
Dengan adanya respon ini sebenarnya semakin memperlihatkan bagaimana watak dari penguasa atau pemerintah di negeri ini. Bagaimana tidak, seakan jika tidak ada protes dari rakyat, maka tanggungjawab itu tidak akan didapatkan. Mereka melepaskan tanggungjawabnya, bahkan jika mereka merespon pun tidak sempurna hanya setengah hati saja.
Buktinya banyak, sebagaimana fakta di atas bahwa akan diperbaiki jalanan dari tahun lalu, tapi ternyata satu tahun berikutnya baru diperbaiki, itupun tunggu rakyat memblokade jalan baru merespon. Belum lagi alasan lain yaitu pengaruh kurangnya anggaran karena untuk pilkada. Selain itu, ada lagi fakta bahwa puluhan tahun rakyat mengeluhkan jalanan rusak dari tahun 1982 sejak masyarakat setempat membuka akses jalan, belum tersentuh aspal sampai detik ini. Paling pengusa turun pada saat mencari suara atau cukup mengirim amplop untuk meloloskan mereka sebagai penguasa dengan janji akan menghitamkan jalan tersebut.
Tapi semua itu hanyalah bualan belaka. Tidak ada yang benar-benar serius mengurusi rakyat. Bahkan ada lagi yang mencari simpati dari rakyat yaitu pengusaha pertambangan, yang mengatakan bahwa warga menggandeng pengusaha tambang untuk mendapatkan bantuan alat berat untuk menimbun jalan yang rusak.
Padahal faktanya tanpa rakyat minta pun mereka akan tetap memperbaiki jalan demi kelancaran dalam mengangkut hasil produksi mereka dari pertambangan tersebut. Jika masyarakat jeli, malah pertambangalah sebenarnya yang memanfaatkan rakyat dengan bersembunyi dibalik kata "gotongroyong".
Belum lagi fenomena saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah terkait jalan rusak. Misalnya jalan A mereka mengatakan bahwa jalanan tersebut adalah jalan provinsi sehingga yang bertanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Akibatnya rakyatlah yang merasakan penderitaan dari perdebatan tersebut.
Jadi, di negeri ini ketika melakukan sesuatu semua demi kepentingan segelintir orang saja yakni penguasa dan pengusaha, bukan kepentingan semua rakyat. Inilah wajah dan watak pemerintah di negeri ini yang dibentuk oleh sistem kapitalisme sekularisme dan yang menjadi biang kezaliman.
Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab penguasa untuk menyiapkannya dan sudah menjadi hak dari seluruh rakyat menikmatinya tanpa harus bermohon kepada penguasa untuk menyiapkan jalan yang layak. Oleh karena itu, di dalam Islam penguasa selalu hadir dalam masalah infrastruktur jalan.
Sebagaimana kisah yang fenomenal dan sejarah telah mencatat itu yakni kisah Khalifah Umar bin Khattab yang melihat kondisi jalan rusak dan kemudian memutuskan untuk segera memperbaikinya. Beliau takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT hanya karena ada seekor unta yang terjungkal di jalan tersebut.
Kisah ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, Umar bin Khattab sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan tidak ingin ada satu pun makhluk yang terluka akibat kelalaiannya. Beliau juga takut akan pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Jadi, hanya dalam sistem Islamlah rakyat akan diperhatikan dengan sempurna tanpa memandang status tertentu. Juga penguasanya tidak ada yang saling lempar tanggung jawab sebagaimana penguasa hari ini.
Hanya saja, sosok Umar bin Khattab tersebut kita tidak akan dapatkan dan tidak akan pernah lahir dari sistem kapitalisme sekularisme seperti sekarang ini, Ia akan lahir dari sistem yang agung dan paripurna yakni sistem kekhilafan. Waallahu a'alam Bish-shawab.
No comments:
Post a Comment