Menyoal Solusi Dua Negara

 

Oleh Umi Lia

Member Akademi Menulis Kreatif

Indonesia setuju dengan solusi dua negara berdampingan yang digagas Barat untuk menyelesaikan kekerasan entitas Zionis terhadap rakyat Gaza dan sekitarnya. Hal itu ditegaskan Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta. Ia menyatakan kesiapannya mengakui negara Israel, begitu Palestina merdeka. Serta menyatakan akan menjaga perdamaian dengan mengirimkan pasukan ke wilayah konflik. Pernyataan sikap pemerintah ini didukung oleh ketua PBNU, yang menilai sikap penguasa negara ini konsisten sesuai konstitusi. (Tempo.co, 31/5/2025)

Sebenarnya solusi dua negara bukan keinginan mereka yang berkonflik, tapi muncul dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didominasi kekuatan Barat seperti Amerika dan Inggris. Sekilas penyelesaian yang ditawarkan ini nampak baik, yaitu ditujukan  untuk menciptakan perdamaian antara penjajah yang menyerobot tanah rakyat Palestina yang merupakan warisan dari leluhur mereka. Namun, sejak awal  AS berambisi menancapkan dominasinya di Timur Tengah dengan mendukung entitas Zionis. Dukungan politik, militer dan finansial merupakan investasi demi langgengnya pengaruh di kawasan Teluk mengalahkan Uni soviet.

Sikap Indonesia mendukung solusi dua negara ini dianggap telah  sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan menolak penjajahan di muka bumi. Namun seharusnya sikap yang diambil lebih fokus membantu perjuangan bangsa Palestina untuk segera merdeka, tidak dengan membahas peluang normalisasi hubungan dengan penjajahnya. Apalagi track record Israel itu sering mengkhianati perjanjian dan resolusi PBB. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah jika penjajahnya diakui? Semestinya mereka diadili dan dihukum sesuai hukum internasional. 

Solusi dua negara sudah digagas sejak tahun 1947 melalui Resolusi PBB 181. Namun tidak berhasil menghentikan konflik Palestina-Zionis. Bahkan penjajah terus melakukan perluasan pemukiman. Sementara perundingan-perundingan yang dilakukan selalu gagal sampai bertahun-tahun. Namun saat ini penyelesaian itu kembali dibicarakan oleh negara-negara Barat seperti: AS, Inggris dan Perancis. Dan para penguasa negeri-negeri muslim di wilayah Timur Tengah justru mendukung ide PBB ini. Tidak ada satu pun dari mereka yang mau menolong saudaranya secara militer kecuali hanya seruan-seruan kosong yang tidak berpengaruh. Mirisnya, alih-alih ditolak, gagasan ini mendapat dukungan dari orang nomor satu di Indonesia.

Seorang muslim yang mengemban amanah sebagai pemimpin wajib menjalankan pemerintahan sesuai syariat. Allah dan RasulNya telah memberikan aturan bagaimana bersikap kepada orang-orang kafir. Diharamkan baginya menjadikan orang kafir sebagai pelindung atau penolong. Ketika Rasulullah saw. menjadi kepala negara di Madinah, beliau menunjukkan perbedaan interaksi negara Islam dengan pemimpin kafir. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abas:

"Dahulu kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan di hadapan Nabi dan kaum muslimin. Di antara mereka ada golongan yang dinamakan ahlul harbi dan Nabi memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau. Ada golongan ahlul 'ahad, Nabi tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi beliau."

Menurut kajian fikih yang disampaikan Pakar Fikih Kontemporer, KH M. Shiddiq al-Jawi, solusi dua negara dinilai batil dengan enam alasan. Pertama, penyelesaian ini otomatis menghilangkan kewajiban jihad fi sabilillah dalam melawan penjajah Zionis. Padahal perang hukumnya wajib, jika diserang maka harus menyerang balik untuk mengusir entitas penyerang tersebut. Inilah perintah Allah Swt. yang harus dilaksanakan orang-orang beriman. Seandainya Palestina tidak mampu mengusir Israel dari negerinya, maka negeri-negeri muslim di sekitarnya harus menolong. Jika tetap tidak bisa, maka kewajiban itu terus meluas ke negeri lainnya. Kedua, jika mendukung ide tersebut sama dengan menunjukkan keloyalan kepada kaum kafir. Sementara Islam melarangnya dan melanggar aturan Allah merupakan bentuk kezaliman atau kekufuran.

Ketiga, mendukung solusi dua negara sama dengan mengakui legalitas negara kafir Yahudi dan perampasan wilayah milik umat. Padahal Islam melarang perampasan tanah meskipun hanya sejengkal. Keempat, mendukung ide dari Barat ini menunjukkan sikap lemah dan khianat para pemimpin negeri muslim. Mereka diam tidak bergerak menolong Palestina karena takut mati, terlalu cinta dunia dan tidak menyadari ancaman Allah berupa azab yang mengerikan.

Kelima, mendukung solusi dua negara berarti memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai atau menjajah kaum muslim khususnya di Palestina. Allah Swt. melarang itu terjadi maka seharusnya umat di seluruh dunia bersatu mencegah terjadinya penguasaan wilayah oleh Zionis. Keenam, mengakui Israel sekaligus Palestina merdeka menunjukkan sikap yang memecah belah umat. Berdirinya negara bangsa (national state) adalah bentuk keterpecahan yang semestinya bersatu di bawah naungan seorang khalifah dalam sistem Khilafah. Allah Swt. melarang bercerai-berai apalagi dengan mengabaikan penerapan syariah.

Oleh karena itu, tidak layak  seorang pemimpin muslim membuka hubungan diplomasi, melakukan kerja sama bahkan bermanis muka dan bangga mendapat gelar dari orang kafir yang jelas-jelas memusuhi umat Islam. Zionis adalah entitas yang merampas tanah dan melakukan penjajahan di Palestina. Mereka melakukan genosida terhadap kaum muslim di sana. Begitu pula Prancis yang sejak Khilafah Ustmani masih ada, telah menunjukkan kebencian yang amat luar biasa kepada Islam dan umatnya. Hubungan yang ada di antara mereka hanya satu yaitu perang. Masalah utama di Gaza dan sekitarnya adalah penjajahan yang dilakukan Yahudi dan Allah telah menyariatkan untuk menghapus penjajahan yakni dengan jihad. Untuk itu, seorang penguasa muslim harusnya mengirimkan pasukan untuk mengusir tentara Israel bukan menjadi penjaga perdamaian.

Palestina saat ini masih dalam kondisi terjajah karena pemimpin muslim tidak menyelesaikan penjajahan ini dengan syariat Islam. Genosida hingga saat ini masih berlangsung karena para penguasa negeri di sekitarnya berkhianat kepada saudaranya. Mereka justru melakukan kerja sama dengan kaum harbi fi'lan. Rakyat Gaza dan kita semua membutuhkan sosok khalifah seperti Sultan Abdul Hamid I yang berperan sebagai junah/pelindung bagi umat yang dipimpinnya, tidak membukakan jalan bagi Zionis untuk menguasai kota Yerusalem dan mengusir utusan Yahudi laknatullah tersebut. Sultan mengatakan tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selama kami masih hidup. Maka tidakkah kita rindu akan hadirnya pemimpin pengayom umat?

Wallahu a'lam bish shawab.