Oleh Syamsiar, S.S
(Komunitas Pena Ideologis Maros)
Baru-baru ini kasus korupsi kembali menyita perhatian warga net dengan unggahan tumpukan uang yang begitu banyak di Kejagung. Berita penyitaan oleh Kejaksaan Agung uang sebanyak 11,8 T dari korporasi Wilmar Group. Hasil sitaan tersebut berasal dari lima perusahaan di bawah Wilmar Group yang mengembalikan uang tersebut. Mereka adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
Kejaksaan Agung mengungkap praktik korupsi yang melibatkan Wilmar dan beberapa anak usahanya. Dugaan kuatnya menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menyuap pejabat untuk mempercepat proses izin ekspor CPO (Crude Palm Oil). Ekspor CPO adalah kegiatan menjual minyak kelapa sawit mentah ke luar negeri. Selain itu, sejumlah hakim, pegawai perusahaan, dan pihak lain yang terlibat juga diamankan karena diduga terlibat dalam manipulasi vonis perkara. Sebagai akibatnya, negara mengalami kerugian signifikan.
Dilansir dari kumparannews.com, melihat dari banyaknya kasus korupsi yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Presiden Ri Prabowo Subianto menyebutkan ada bahaya besar yang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang, yaitu state capture, yaitu kolusi antara kapital besar dan pejabat pemerintahan serta elite politik. Kolusi ini tidak membantu mengentaskan kemiskinan atau memperluas kelas menengah. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Ekonomi Internasional di Rusia. Prabowo juga menyampaikan sebagai langkah dalam menangani permasalahan tersebut akan memilih jalan tengah. Dirinya ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Sebagai tambahan Pemerintah harus bekerja untuk memberikan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin rakyat. Dan untuk itu, kami harus punya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Saya percaya, inilah kunci pembangunan yang cepat.
Bahaya besar yang menghadang negara ini dengan sebutan state capture. State capture sejatinya keniscayaan dalam sistem politik demokrasi kapitalisme sekuler yang diterapkan oleh negara kita hari ini. Selama masih menggunakan jalan dengan menjadikan demokrasi kapitalisme sebagai sistem dalam mengatur negara terkhusus perekonomian negara, bisa dipastikan tidak akan bisa tersolusikan. Karena dengan menerapkan sistem kapitalisme sekuler, dunia menjadi tujuan mereka bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Selain itu, sistem ini juga meniscayakan terjadinya politik transaksional karena penguasa membutuhkan banyak modal untuk maju dalam kontestasi pemilihan sehingga membutuhkan kucuran dana dari pengusaha. Selanjutnya, pengusaha akan menuntut balas budi dalam bentuk kebijakan penguasa yang terpilih dengan bantuan pengusaha tersebut. Pengaturan tersistem seperti itu tidak akan ditemukan dalam negara yang menerapkan syariat Islam dalam mengelola negara dan Islam memiliki cara dalam menangani permasalahan umat.
Solusi Islam
Dalan negara yang menerapkan Islam akan menjadikan akidah Islam sebagai asas kehidupan setiap individu termasuk juga menjadi asas negara. Hal ini akan menjadikan setiap individu berbuat jujur dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri dengan perbuatan curang.
Dan Islam juga memandang bahwa jabatan adalah amanah dan harus dijalankan sesuai dengan tuntunan hukum-hukum syara dan tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak.
Serta, Islam juga memiliki mekanisme untuk menjaga integritas setiap individu rakyat maupun pejabat termasuk sistem sanksi yang tegas dan menjerakan. Karena itu, korupsi akan dapat dicegah dalam negara yang menjalankan aturan islam secara kaffah.
Seperti itulah cara penyelesaian problematika umat ketika berada dalam naungan institusi yang menerapkan Islam.
Wallahu A'lam Bisshowwab
No comments:
Post a Comment