Kolusi Korupsi Menggurita, Ironi dalam Sistem Kapitalis

 

Oleh Afifatur Rahmah 

Penggiat Literasi dan Pemerhati Umat

Ngeri, Presiden Prabowo Subianto ungkap fakta tentang state capture ketika di daulat menjadi pembicara dalam acara St. Petersburg Internasional Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, pada Jumat 20 Juni 2025. Mirisnya state capture ini adalah kolusi kelas kakap antara kapital besar dan pejabat pemerintahan serta elite politik. Tentu, kolusi tersebut akan makin memperparah jurang kemiskinan. Juga memperluas kelas menengah.

Sejatinya state capture adalah keniscayaan dalam sistem kapitalis. Praktek menghalalkan segala cara sudah menjadi kelaziman dengan dalih kemanfaatan.  Demi menduduki kursi panas kekuasaan, politik transaksional sudah menjadi rahasia umum. Wajar karena penguasa membutuhkan kucuran dana dari pengusaha untuk memuluskan misinya. Sementara pengusaha akan menuntut balas budi. Alhasil kebijakan penguasa akan selalu pro pengusaha walaupun harus mengorbankan rakyat. Beginilah ironi dalam sistem sekulerisme yang tak lagi mengindahkan agama dalam kehidupan. Semua hanya mengejar nafsu duniawi untuk memperkaya diri sendiri. 

Kontradiksi dengan Islam, yang mendudukan jabatan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Lebih-lebih korupsi adalah bentuk kriminalitas yang akan dikenai sanksi yang berat dalam sistem Islam. Banyak dalil Al Qur'an yang mengharamkannya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 188, QS An Nisa ayat 29, QS Al-Ma'idah ayat 2. 

Dalil hadis pun Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan untuknya suatu imbalan (gaji), maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)." (HR. Abu Dawud)

Selain itu, integritas pejabat dalam Islam sangat ditekankan. Lebih-lebih dilandasi ketakwaan. Pejabat akan senantiasa merasa dikontrol dan diawasi tidak hanya oleh petugas, tapi juga bentuk kesadaran pribadi. Secara kolektif masyarakat pun akan menjadi penjaga sistem dan mengawasi setiap pelanggaran dalam rangka amar makruf nahi mungkar. 

Walhasil, pencegahan korupsi bukanlah utopia. Jika sistem Islam diterapkan secara totalitas (kaffah). Karena kontrol akan berjalan baik secara individu maupun kolektif.