Oleh Feni Rosfiani
Aktivis Dakwah
Masalah
pemerataan pangan di negara ini belum tuntas, ditambah lagi adanya kasus yang
baru-baru ini terkuak yaitu Beras premium yang sengaja dioplos dengan beras
kualitas rendah. Dilansir dari Kompas.com (13/7/2025), Menteri Pertanian Andi
Armam Sulaiman menyatakan bahwa beras oplosan kini beredar bahkan sampai ke
pasar dan supermarket besar, yang dikemas seolah kualitas premium ternyata kualitas
dan kuantitas nya sangat menipu. Kerugian negara mencapai 99 triliun rupiah
bahkan nyaris 100 triliun rupiah jika hal ini terus dilakukan tanpa diketahui.
Sekitar 212 merek beras premium yang dijual di supermarket yang telah dioplos
oleh para oknum. Baik dari kualitas beras maupun timbangan yang dikurangi
menjadi 4,5kg untuk beras seharusnya berukuran 5kg. Pemerintah memberi waktu
kepada para produsen beras dalam waktu 2 Minggu agar mengubah kecurangan ini
menjadi produk yang layak dan sesuai standar kembali seperti semula lagi. Jika
tidak maka mereka akan diberi sanksi yang lebih berat lagi.
Indonesia
adalah salah satu negara Agraris yang kaya akan hasil pertanian, perkebunan,
pertambangan dan lainnya, namun meskipun demikian, bukan jaminan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat nya. Nyatanya masih banyak ditemukan masyarakat yang masih
kelaparan dan mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Negara hanya memegang
hanya kurang dari 10% pasokan pangan.
Sehingga negara gagal mengatur ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Bahkan
sekarang lebih parah karena terjadi pula kecurangan-kecurangan yang dilakukan
oleh oknum tertentu. Seperti mengganti kualitas beras dan mengurangi timbangan
beras. Semua itu dilakukan tidak lain hanya untuk meraup keuntungan sebesar
-besarnya tanpa melihat dengan cara halal atau haram dalam pelaksanaannya.
Mirisnya, hal ini dilakukan oleh para produsen besar. Beginilah jika sistem
Kapitalisme diemban oleh sebuah negara. Standar perbuatan dan kebahagiaan
adalah hanya materi. Bukan ridho Allah SWT. Apalagi di sistem ekonomi
kapitalis, sanksi yang diberikanpun sangatlah ringan, sehingga para pelaku
sangat mungkin mengulangi perbuatan kecurangan itu di suatu hari nanti saat
semua sudah terasa aman bagi mereka. Inilah yang terjadi jika memisahkan agama
dari kehidupan seluruhnya.
Dalam
situasi seperti ini yang umat butuhkan adalah sistem yang bisa memberi
kenyamanan, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Sistem itu
tidak lain adalah sistem Islam. Hanya dengan sistem Islam, pemimpin senantiasa
selalu amanah dalam mengemban tugas-tugasnya dalam melayani rakyat ,bukan malah
memperkaya diri sendiri dan keluarga. Jabatan dalam sistem Islam bukan
bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar -besarnya, tetapi amanah yang
dipikulnya sungguh amat berat. Standar perbuatan selalu melihat halal atau
haram. Sehingga dipastikan tidak ada satupun pemimpin yang berani ingkar dan
melakukan praktik kecurangan dalam mengelola apapun itu. Selain itu, negara
akan senantiasa memastikan ketersediaan bahan pangan aman terkendali. Baik dari
segi stoknya, kualitasnya, bahkan kuantitasnya. Negara tidak akan membiarkan
para pemilik modal mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang ada di
negara kita. Jika ditemukan ada yang melakukan kecurangan ini, tentu sanksi
yang diberikan oleh negara pun tidak main-main. Tetapi hukuman yang diberikan
akan membuat efek jera sehingga tidak akan terulang kembali penyimpangan yang
terjadi. Semua yang dilakukan akan sesuai dengan syari'at Islam yang bersumber
dari sumber yang paling benar yaitu Al-Qur'an dan as Sunnah. Maka marilah kita
terus berjuang dan berdoa agar sistem Islam kembali tegak ke muka bumi ini.
Wallohualam
bissawab
No comments:
Post a Comment