Nusantaranews.net, Payakumbuh — Penunjukan PT Dua Putri sebagai pihak ketiga dalam pengadaan jasa outsourcing di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh tahun anggaran 2025 mulai menuai sorotan. Proyek senilai sekitar Rp750 juta tersebut diduga menyimpan kejanggalan dalam proses pemilihannya.
Dari penelusuran yang dilakukan, PT Dua Putri diketahui sebagai perusahaan baru berdiri, belum memiliki pengalaman kerja, dan tidak tergabung dalam asosiasi outsourcing. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik, terutama kalangan pemerhati pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lebih jauh, dugaan mengarah pada adanya permainan internal antara oknum di DLH dan pihak perusahaan. Bahkan, mencuat nama seorang pengawas berinisial J, yang disebut-sebut ikut terlibat dalam pengkondisian penunjukan perusahaan tersebut. J diketahui merupakan seorang pengawas yang kini juga terlibat dalam pengawasan proyek pembangunan salah satu Puskesmas di Payakumbuh.
Sumber internal menyebutkan, J memiliki hubungan cukup dekat dengan sejumlah pihak di lingkungan DLH.
“Ia bukan hanya mengawasi pembangunan puskesmas, tapi juga disebut punya pengaruh dalam beberapa proyek outsourcing dibeberapa OPD,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pihak Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan penjelasan komprehensif terkait penunjukan PT Dua Putri. Sekretaris DLH, Delni Putra, hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi.
“Tanya sama PPK, pak. Saya tidak tahu-menahu soal lelang outsourcing itu,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rinta Sumadi, saat diminta konfirmasi menyatakan akan melakukan pengecekan ulang terhadap status perusahaan.
“Akan kita cek kembali apakah benar perusahaannya baru atau bagaimana,” ucapnya singkat.
Kasus ini juga menyeret nama Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, yang dituding melakukan pembiaran atau bahkan ikut bermain dalam proyek outsourcing tersebut. Menanggapi tudingan itu, Walikota membantah keterlibatannya.
“Saya tidak ikut-ikutan proyek apapun di Payakumbuh. Terkait outsourcing, dinas terkait akan kita panggil untuk menjelaskan,” tegasnya.
Zulmaeta juga mengungkap bahwa dirinya kerap menjadi sasaran tudingan dalam berbagai proyek, termasuk pembangunan Puskesmas Parik Rantang senilai Rp11 miliar.
“Proyek Puskesmas pun saya dituduh ikut bermain. Padahal saya tidak pernah terlibat dalam proyek-proyek itu,” tambahnya.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pengawas berinisial J, dan belum diketahui apakah yang bersangkutan akan dipanggil untuk klarifikasi oleh inspektorat atau pihak berwenang lainnya.
Kasus ini membuka kembali pentingnya pengawasan publik dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak demi kepentingan tertentu.(***)
No comments:
Post a Comment