Oleh. Radayu Irawan, S.Pt.
Rakyat polos berharap perut kenyang penuh gizi. Tak mengapa beli beras premium asalkan sehat. Nyatanya nasi yang tersaji di piring adalah oplosan. Labelnya premium ternyata isinya murahan.
Hal ini terungkap setelah menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap bahwa dari 157 merek beras berlabel premium yang diperiksa, hanya 26 merek yang benar-benar sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Ini berarti hampir 90 persen beras premium yang beredar ternyata tidak memenuhi ketentuan kualitas.
Dari 136 merek yang diuji lebih lanjut, ditemukan bahwa sekitar 85 persen gagal lolos standar mutu, hampir 60 persen dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan lebih dari 20 persen ternyata bobotnya tidak sesuai dengan yang tertera di label kemasan. (Tempo, 26/06/25)
Miris dengan fakta tersebut. Ironisnya, pelaku kecurangan bukan pedagang kecil di pinggir jalan, melainkan perusahaan besar dengan modal besar dan jaringan luas.
Padahal, negara punya regulasi tentang mutu, distribusi, dan klasifikasi beras. Ada aturan SNI, aturan pelabelan, bahkan ada lembaga pengawas. Tapi mengapa kecurangan ini bisa lolos? berlangsung lama dan melibatkan volume ratusan ton? Jawabannya hanya satu: regulasi tak bergigi, dan mental penguasa tak amanah.
Analisa Politis: Kapitalisme Produksi Kejahatan Sistemik
Dalam sistem kapitalis, keuntungan materi bagaikan Raja. Apapun akan dilakukan demi meraih cuan sebesar-besarnya. Tak peduli halal-haram, benar-salah, atau dampak negatif pada masyarakat. Yang penting: margin untung naik.
Perusahaan besar dengan akses modal dan teknologi bisa mengoplos beras murah menjadi “premium”, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Pengawasan? Mudah disiasai. Denda? Bisa ditebus. Citra? Bisa dicuci dengan Iklan.
Sementara itu, rakyat yang tak berdaya ini, berharap membeli beras kualitas tinggi untuk anak istri. Nyatanya yang tersedia dalam piring saji adalah hasil manipulasi. Negara hanya hadir sebagai pencatat dan pembuat laporan, bukan penjaga keadilan.
Kenapa? Karena sistem yang dipakai tidak menuntut penguasa dan pelaku bisnis untuk amanah, hanya menuntut agar tidak ketahuan.
Solusi Islam: Pendidikan Amanah & Sistem Pengawas yang Bersumber dari Wahyu
Dalam Islam, solusi atas kejahatan pangan seperti ini dimulai dari pendidikan akidah dan amanah. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Seorang pedagang dalam Islam diajarkan takut kepada Allah, bukan hanya takut pada sanksi. Ia faham bahwa setiap apapun yang ia oplos akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak yang bisa menjadi api dalam neraka, bukan sekadar catatan dalam laporan.
Selain itu, penguasa dalam Islam bukan sekedar regulator pasif, tetapi penjaga aktif atas harta dan darah umat. Itulah sebabnya dalam sistem Khilafah, pengawasan bukan diserahkan pada “pasar”, tapi dilakukan oleh institusi khusus: Qadhi Hisbah.
Khilafah: Negara yang Menindak Tegas, Bukan sekedar Penonton
Dalam Khilafah, Qadhi Hisbah bertugas memeriksa dan mengawasi seluruh kualitas barang di pasar. Termasuk beras, roti, daging, gandum, sayuran, buah-buahan dan lain lain. Ia bisa langsung menghukum pedagang curang tanpa perlu proses birokrasi berbelit.
Negara mewajibkan pedagang untuk jujur dalam timbangan dan kualitas, serta menindak tegas pemalsuan dan pembohongan publik.
Sanksinya bersifat menyadarkan dan menjerakan, bukan sekadar formalitas. Dengan Khilafah, regulasi bukan hanya sekedar tulisan di kertas, tapi diterapkan di lapangan. Bukan hanya ada hukum, tapi ada aparat yang tak bisa disuap dan takut kepada Allah.
Penutup: Rakyat Butuh Pemimpin yang Tak Bisa Dibeli
Kecurangan beras ini bukan sekadar kasus pengoplosan. Ia adalah cermin dari sistem yang membiarkan pengkhianatan terjadi berulang. Selama negeri ini tunduk pada sistem kapitalis, maka akan selalu ada ruang bagi korupsi kualitas dan keadilan.
Solusinya bukan sekadar ganti menteri atau bikin regulasi baru. Tapi mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Islam yang adil dan tegas, tentunya hanya akan berdiri saat adanya Negara Khilafah Islamiyah. Allahu A'lam Bishowab
No comments:
Post a Comment