Oleh: Vita Ratna, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Saat kita berjalan ke pasar atau warung kecil minggu ini, mungkin kita juga merasakan harga beras terasa makin berat di kantong. Anehnya, meski pemerintah menyatakan stok beras sangat berlimpah, harga justru merangkak naik. Kok bisa?
Stok Melimpah, Harga Naik?
Per 30 Juni 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) lewat Bulog mencapai sekitar 4,19 juta ton—rekor tertinggi sejak 1969. Sementara itu, suplai Bulog sebelumnya sudah menyerap 2,4–2,6 juta ton gabah/beras di paruh pertama 2025 . Teorinya, kalau stok besar, harganya harus turun. Kenyataannya? Malah naik.
BPS mencatat harga eceran nasional rata-rata di Juni 2025 mencapai Rp 14.967/kg, naik 1 % dari bulan sebelumnya dan 3,4 %. Untuk beras premium di penggilingan mencapai Rp 15.725/kg, melebihi HET Rp 14.900/kg.
Belum lagi soal daerah-daerah terpencil. Di Maluku-Papua (Zona 3), harga rata-rata tembus Rp 19.798/kg, jauh di atas HET premium Rp 15.800/kg dan medium Rp 13.500/kg . Di Kabupaten Intan Jaya bahkan menembus Rp 54.772/kg—empat kali lipat HET.
Akar Masalah Harga Beras Naik
1. Distribusi belum tepat sasaran
Walau stok ada, distribusinya tidak merata. Banyak stok lama masih menumpuk di gudang, belum masuk ke daerah-daerah yang butuh. Pengamat bahkan bilang, “beras ditumpuk terus di gudang … apa gunanya buat rakyat?”
2. Harga gabah di petani naik
Harga gabah kering panen di tingkat petani sudah menyentuh Rp 7.000–7.200/kg, lebih tinggi dari HPP Rp 6.500/kg. Ini mendorong harga beras naik di hilir.
3. Dugaan spekulasi dan mafia pangan
Banyak pihak mengendus praktik penimbunan (ihtikar), pelaku rantai distribusi yang memanipulasi data stok, dan ada modus middle‑man yang ‘main’ di PIBC Cipinang.
Dampak pada Rakyat
Masyarakat miskin paling merasakan beratnya. Kalau dulu beli 5 kg beras cukup Rp 60 ribu, sekarang bisa Rp 75–80 ribu. Apalagi di daerah 3T, harga bisa di atas Rp 50 ribu per kilo—membuat perut melilit laper dan persediaan berkurang drastis.
Di sisi lain, petani memang tercatat untung: Nilai Tukar Petani (NTP) naik ke 121‑an di Juni 2025, sektor pertanian tumbuh positif di kuartal I. Namun derita konsumen tetap nyata.
Solusi Tuntas ala Sistem Islam
Berbeda dari logika pasar bebas yang sering gagal dalam distribusi dan keadilan, Islam menawarkan kerangka yang lebih komprehensif:
1. Larangan Ihtikar dan Gharar
Islam tegas mengharamkan penimbunan barang kebutuhan untuk menaikkan harga. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa menimbun makanan agar mahal harganya, maka itu haram". Prinsip ini melarang segala bentuk mafia pangan dan manipulasi harga.
2. Peran Baitul Maal dan Zakat Simpanan Pangan
Harta, termasuk hasil pertanian seperti beras, bisa dikenai zakat. Lembaga seperti Baitul Maal wajib mendistribusikannya kepada mustahik (kaum dhuafa) dan dapat berfungsi sebagai cadangan pangan yang dilepas saat harga naik.
3. Institusi Publik Cadangan yang Responsif
Sistem Islam menganjurkan negara mengelola stok pangan secara akuntabel. Jika harga melonjak, stok cadangan harus dilepas cepat ke pasar—mencegah kelangkaan lokal. Model ini lebih sistemik dibanding sekadar operasi pasar sesaat.
4. Transparansi penuh dan Akuntabilitas
Islam mendorong prinsip “hisbah”: pengawasan publik terhadap jalannya pasar dan distribusi. Data stok, harga, distribusi harus bisa diakses warga agar potensi kecurangan bisa segera diketahui dan dicegah.
5. Intervensi Secara Berkelanjutan
Operasi pasar ala Islam bersifat proaktif dan sistemik, bukan reaktif. Distribusi SPHP dan bansos perlu diatur secara rutin, tepat sasaran, dan melibatkan lembaga zakat agar menjangkau masyarakat paling rentan.
Penutup
Jadi, mengapa harga beras bisa naik padahal stok melimpah? Jawabannya kompleks: kelambanan distribusi, kenaikan harga di petani, mafia pangan, dan intervensi yang belum sistemik. Rakyat kecil pun jadi korban, apalagi di daerah jauh.
Sistem Islam menawarkan solusi tuntas: menggabungkan integritas pasar (bebas spekulasi), cadangan publik yang responsif, zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi, dan transparansi penuh. Bila semua dijalankan konsisten, bukan cuma harga yang turun—tapi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat menjadi nyata. Wallahu'alam bis shawab
No comments:
Post a Comment