Oleh: Sri Mulyati
(Komunitas Muslimah Coblong Bandung)
Setiap tahun, umat Islam menyambut dua momen besar: Idul fitri dan Idul adha. Di Asia Tenggara, upaya untuk menyatukan waktu perayaan dua hari besar ini sudah berlangsung sejak 1988 lewat forum MABIMS—yakni kerja sama antara menteri-menteri agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tujuan utamanya adalah memperkokoh kesatuan umat dengan menyamakan penetapan awal bulan Hijriah.
Tahun 2025 menjadi contoh nyata: Indonesia menetapkan Idul adha jatuh pada 6 Juni, sementara Malaysia memilih tanggal 7 Juni (muhammadiyah.id, 01/06/2025). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tajam: apakah MABIMS sekadar simbol birokrasi yang kehilangan fungsi pemersatunya?
Ketidaksamaan ini tak lepas dari perbedaan metode penentuan awal bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, perbedaan penetapan antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) masih menjadi perdebatan klasik. Meski secara astronomis, posisi bulan pada 27 Mei 2025 saat Maghrib telah memenuhi kriteria awal bulan menurut standar MABIMS—khususnya di wilayah barat Indonesia seperti Aceh—perbedaan hasil pengamatan tetap terjadi (beritanasional.com, 16/05/2025).
Sementara itu, Arab Saudi—yang menjadi kiblat penyelenggaraan ibadah haji—menetapkan Hari Arafah pada 5 Juni dan Idul adha pada 6 Juni 2025. Keputusan ini melibatkan 1,83 juta jamaah haji dari berbagai negara, termasuk 221.000 jamaah asal Indonesia (antaranews.com, 30/05/2025). Maka, ketika umat Islam di Tanah Air melaksanakan salat Idul adha pada hari yang sama dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, sebagian negara tetangga justru merayakannya sehari kemudian.
Setiap musim haji, kita menyaksikan satu momen yang menggugah hati: jutaan Muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci. Mereka berasal dari negara, ras, dan bahasa yang berbeda-beda, tapi semua berdiri sejajar di hadapan Allah, mengenakan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama—menyempurnakan rukun Islam.
Itulah wajah asli umat Islam: satu tubuh yang seharusnya tak terpecah oleh batas negara atau warna bendera. Umat ini tidak disatukan oleh kesamaan budaya atau etnis, melainkan oleh aqidah yang sama—Islam. Aqidah yang mengajarkan bahwa seluruh Muslim adalah saudara, tak peduli asal atau latar belakangnya.
Namun, kenyataan berkata lain. Persatuan ini hanya terasa sebentar. Usai Idul adha, umat kembali pada sekat-sekat nasionalisme, fanatisme kelompok, bahkan permusuhan sesama Muslim. Masjid besar penuh saat salat Id, tetapi sepi ketika saudara seiman disiksa di Palestina, ditindas di Uighur, atau dianiaya di Rohingya.
Idul adha seharusnya menjadi lambang kebersamaan global umat Islam. Tapi perbedaan dalam penetapannya justru mengungkap luka lama yang belum sembuh: kita belum sungguh-sungguh bersatu. Perbedaan kalender hijriah yang seharusnya teknis, malah membuka fakta menyedihkan bahwa umat ini tidak lagi punya otoritas bersama yang bisa menyatukan langkah.
Padahal, andai umat Islam yang hampir berjumlah dua miliar ini bersatu dalam visi dan arah, kekuatannya akan begitu besar. Tapi kenapa justru tercerai-berai? Di sinilah kita harus jujur melihat akar persoalannya.
Sistem Demokrasi Kapitalisme: Sumber Perpecahan Tak Terlihat
Perpecahan umat Islam hari ini bukan hanya akibat perbedaan metode rukyat dan hisab. Masalah sebenarnya lebih dalam—terletak pada sistem yang mengatur kehidupan umat: sistem demokrasi kapitalisme yang diwarisi dari penjajahan.
Sistem ini memaksa setiap negara Muslim untuk berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri, kepentingan nasional sendiri, bahkan kalender sendiri. Tak heran, penentuan Idul adha pun jadi agenda domestik, bukan persoalan umat. MABIMS hanya sebatas forum koordinasi, bukan lembaga pemersatu otoritatif. Karena pada akhirnya, yang diikuti tetap keputusan politik nasional, bukan kesatuan umat.
Dalam sistem demokrasi, urusan agama—termasuk penentuan awal bulan hijriah—sering kali dipisahkan dari urusan negara secara substansi. Negara hanya menjadikannya sebagai tradisi seremonial, bukan bagian dari tanggung jawab ideologis untuk menyatukan umat. Nasionalisme dipelihara sebagai doktrin, menjadikan saudara Muslim di negara lain terasa seperti “orang luar”.
Kapitalisme pun menambah kerusakan dengan menanamkan mentalitas individual dan materialistik. Alih-alih memikirkan nasib umat Islam secara global, masyarakat lebih disibukkan dengan urusan pribadi dan persaingan ekonomi. Idul adha pun lebih ramai dengan diskon belanja daripada seruan untuk memperkuat ukhuwah dan peduli pada yang tertindas.
Jadi, bukan semata-mata karena hilal terlihat atau tidak. Tapi karena kita hidup dalam sistem yang tidak pernah dirancang untuk menyatukan umat. Demokrasi kapitalisme memecah umat ke dalam kotak-kotak negara bangsa, melemahkan ikatan keimanan, dan menyingkirkan Islam dari panggung politik dunia.
Kembali pada Islam sebagai Jalan Persatuan Hakiki
Islam sejak awal telah memberikan solusi yang kokoh untuk menyatukan umat—yakni melalui kepemimpinan tunggal yang menerapkan seluruh syariat, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
"Sesungguhnya Imam (khalifah) itu laksana perisai, di mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar pengatur urusan administratif, tapi penjaga agama dan pemersatu umat. Tanpa satu kepemimpinan, umat Islam akan kehilangan arah bersama dan terus terpecah berdasarkan batas negara dan kepentingan lokal.
Al-Qur’an pun menegaskan urgensi ketaatan total kepada aturan Allah:
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."
(QS. Al-Baqarah: 208)
Ayat ini menjadi panggilan agar umat tidak berhenti pada Islam sebagai ibadah ritual, tapi menjadikannya sebagai aturan hidup secara menyeluruh. Idul adha mengajarkan kita makna ketaatan yang tak bersyarat, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Seharusnya, semangat ini mendorong kita untuk patuh total pada syariat Islam, termasuk dalam urusan kepemimpinan dan kehidupan bernegara.
Umat Islam hari ini perlu sadar bahwa persatuan yang hakiki hanya akan lahir jika Islam diterapkan secara menyeluruh, dalam sebuah institusi yang menaungi seluruh umat—tanpa sekat bangsa, bahasa, atau warna kulit. Itulah yang dulu pernah ada dalam sejarah, dan itu pula yang harus kita perjuangkan untuk kembali hadir di masa depan.
Selama umat masih tercerai-berai, perbedaan seperti penetapan Idul adha akan terus berulang, dan momen besar yang mestinya dapat menyatukan malah menjadi pengingat bahwa umat Islam belum benar-benar bersatu.
Sudah saatnya umat ini kembali mengambil Islam sebagai jalan hidup. Bukan hanya dalam masjid, tapi juga dalam sistem yang mengatur arah umat secara global.
#opininusantaranews,
#opini,
#nusantaranews
No comments:
Post a Comment