MBG Akankah Menjadi Solusi Pemenuhan Gizi?

Oleh Ari Wiwin

Ibu Rumah Tangga

MBG (Makan Bergizi Gratis) bertujuan mengurangi rasio angka gizi buruk atau stunting di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung, selain itu MBG juga bertujuan untuk menarik petani, peternak maupun nelayan bisa memasok bahan baku makanan sehat untuk pemenuhan gizi. 

Pada hari Rabu 26 April 2025, pukul 14-16 WIB telah berlangsung kegiatan sosialisasi program MBG yang bertempat di Gedung DPD KNPI Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang telah dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romaya, staff Ahli sesdeputi bidang Prokerma BGN, Kolonel Cba R Wira dan ada sekitar 300 peserta. Juga diikuti tokoh masyarakat Kabupaten Bandung. (Jabar tribunnews.com 27 April 2025) 

Adanya MBG ini bermula karena banyak kasus stunting di Indonesia. Namun dengan adanya MBG hanya menjadi solusi sementara yang belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan kekurangan gizi. Karena sejatinya persoalan kekurangan gizi adalah bentuk ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi keluarga. Sejak pertama program MBG ini dicetuskan yang lahir dari program penguasa untuk menarik hati rakyat atas dasar pencegahan stunting demi mewujudkan generasi sehat, kuat, dan berkuawalitas. Namun, jauh panggang dari api pada saat program MBG berlangsung justru penguasa abai terhadap kebutuhan vital masyarakat. Kondisi keuangan dan carut marut perekonmian negara akibat penerapan ekonomi kapitalis.

Pada kenyataanya banyak polemik terjadi pada program MBG. Ada kasus keracunan, juga menu yang tidak sesuai dengan standar gizi, ditambah ada makanan yang tidak disukai anak. Selain itu, pembagian MBG yang tidak merata dan kasus yang baru saja terjadi yaitu tutupnya dapur MBG di Kalibata karena belum dibayar hampir mencapai 1 miliar. Akibatnya program MBG pada saat ini dihentikan sementara. Sepertinya program MBG dan mengatasi stunting hanya menjadi impian belaka dan mungkin sulit terwujud akibat dari negara menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Negara tidak benar-benar mengurus hajat dan kebutuhan hidup rakyat, penguasa lebih mementingkan sekelompok orang tertentu atau para pemilik modal. 

Sangat berbeda jauh dalam paradigma Islam. Agama ini memiliki aturan yang sempurna yang bersumber dari Sang Pencipta yakni Allah Swt. yang pasti sesuai fitrah manusia. Dalam Islam negara akan memenuhi kebutuhan vital masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan karena penguasa dalam Islam adalah raa’in (pengurus) sesuai sabda Rasulullah saw. yang artinya: 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari) 

Karena perannya sebagai pengurus rakyat maka seorang penguasa dalam Islam akan bertanggung jawab penuh dalam mengurus hajat hidup rakyatnya tanpa kecuali masalah gizi karena ini sangat penting. Setiap individu akan diberi makanan bergizi tidak memilih hanya bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan tapi semua masyarakat. Selain dari makan bergizi penguasa juga akan memenuhi kesehatan, pendidikan dan keamanan secara gratis tanpa dipungut biaya. 

Karena Islam berfokus pada perbaikan fundamental berupa penerapan sistem ekonomi Islam. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, sehingga setiap keluarga bisa bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Bentuk periayah negara akan diambil dari kas negara atau baitulmal. Yang bersumber dari fai, kharaj, jizyah, zakat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang diatur sesuai syariah. Sumber daya alam akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan pada rakyat untuk menyejahterakannya.

Sebenarnya akar permasalahannya bersumber dari sistem yang berlaku sekarang. Sistem kapitalisme jelas telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Begitupun masalah stunting dan keterpurukan ekonomi. Sudah sewajarnya umat Islam beralih kepada sistem Islam yang sesuai fitrah manusia yang tentunya sudah terbukti menyejahterakan umat manusia.

Wallahu a’lam bi as shawab.