Harga Beras Melambung di Saat Stok Membumbung

               Oleh Nur Hasanah, SKom 

                  Aktivis Dakwah Islam

Pada pekan kedua Juni 2025, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh kenyataan pahit, harga beras meroket di lebih dari 130 kabupaten/kota. (Ekonomi.bisnis.com, 17/06/2025)

Pemerintah dan Bulog mengklaim bahwa stok beras nasional dalam kondisi melimpah. Hal ini tentu membingungkan rakyat. Bagaimana bisa stok beras melimpah, sementara harga justru menanjak melewati HET (Harga Eceran Tertinggi)? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang menjadi korban?

Masalah ini bukan sekadar persoalan teknis dalam distribusi atau kelemahan koordinasi antarinstansi. Masalah ini merupakan buah dari sistem pengelolaan pangan yang cacat secara sistemik, yaitu sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang tidak menempatkan rakyat sebagai pihak utama yang harus dijaga kepentingannya, melainkan menjadikan pangan sebagai komoditas dagang yang tunduk pada kepentingan pasar dan elite pemodal.

Salah Kebijakan, Rakyat Jadi Korban

Salah satu kebijakan yang disorot publik adalah instruksi agar Bulog menyerap gabah petani dalam jumlah besar saat panen raya. Tujuannya disebut untuk melindungi harga gabah agar tidak anjlok. Namun, akibatnya justru fatal. Penumpukan stok di gudang Bulog menghambat suplai beras ke pasar. Ketika pasokan terganggu, mekanisme pasar bergerak dengan kenaikan harga.

Lebih ironis lagi, stok beras yang tertahan di gudang tak serta-merta dilepas ke pasar demi menjaga keseimbangan. Padahal, rakyat di lapangan tengah menjerit karena harga beras eceran melebihi daya beli mereka. Di sinilah tampak jelas bahwa kebijakan yang dibuat bukan untuk melayani kebutuhan rakyat, tetapi untuk mempertahankan mekanisme untung rugi dalam sistem perdagangan. Negara tak lagi berperan sebagai pelindung rakyat, melainkan hanya sebagai regulator yang tunduk pada logika pasar.

Allah SWT dengan tegas memperingatkan penguasa yang abai terhadap penderitaan rakyat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan:

“Siapa saja yang diserahi oleh Allah mengurus urusan kaum Muslimin, lalu ia tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka serta tidak bersungguh-sungguh terhadap mereka, maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingannya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi hujjah bahwa pemimpin wajib sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan rakyat, termasuk dalam hal pangan. Kebijakan yang menyulitkan rakyat kecil seperti kebijakan serapan yang menyebabkan lonjakan harga, jelas bertentangan dengan amanah kepemimpinan dalam Islam.

Dalam Kapitalisme Pangan adalah Komoditas, Bukan Hak Rakyat

Fenomena Harga Beras Melambung di Saat Stok Membumbung, merupakan hakikat sistem kapitalisme. Dalam paradigma kapitalis, pangan bukanlah hak dasar yang wajib dijamin negara, melainkan komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan. Negara tidak berkewajiban menjamin distribusi merata atau menjaga kestabilan harga demi rakyat. Negara cukup menjadi wasit, membiarkan pasar bekerja atas nama “efisiensi” dan “persaingan sehat.”

Rakyat miskin menjadi korban fluktuasi harga, akibat kebijakan ini. Ketika harga beras melonjak, mereka tak punya pilihan kecuali mengurangi konsumsi atau mencari sumber pangan alternatif yang lebih murah. Dalam kondisi ini, rakyat tak hanya menanggung beban hidup yang makin berat, tapi juga kehilangan hak dasarnya sebagai manusia yaitu, mendapatkan makanan yang layak.

Sementara itu, segelintir elite justru mendapat keuntungan dari situasi ini. Para pengusaha besar yang memiliki akses distribusi, penggilingan, hingga jaringan retail tetap bisa memainkan stok dan harga demi keuntungan. Inilah wajah asli kapitalisme. Kapitalisme memperkaya minoritas, menyengsarakan mayoritas.

Dalam Islam Negara Menjamin Pangan sebagai Kebutuhan Pokok

Islam menempatkan pangan sebagai kebutuhan dasar sehingga wajib dijamin negara. Negara Islam (Khilafah) bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, sandang, dan papan. Negara tidak menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar, tetapi mengelola produksi dan distribusinya secara aktif.

Negara Khilafah akan menyediakan berbagai fasilitas dan subsidi kepada petani agar produksi pangan optimal, seperti pemberian bibit, pupuk, dan saprotan secara cuma-cuma. Negara juga akan mencegah praktik penimbunan yang bisa mengacaukan distribusi dan menaikkan harga secara tidak wajar.

Dalam Khilafah, negara juga tidak mematok harga barang, tetapi membiarkan harga berjalan sesuai dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan yang alami. Namun, negara memastikan distribusi berjalan adil sehingga tidak terjadi kelangkaan buatan yang menyebabkan harga melonjak.

Ganti Sistem, Bukan Tambal Sulam Regulasi

Lonjakan harga beras yang terjadi saat stok melimpah bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan hasil dari sistem yang cacat. Menambal kebijakan dengan regulasi baru hanya akan menjadi solusi semu. Hari ini mungkin harga ditekan, esoknya melonjak lagi. Hari ini stok diserap, besok distribusi terhambat lagi.

Solusi hakiki hanya bisa diperoleh dengan mengganti sistem kapitalisme yang rusak ini dengan sistem Islam yang adil. Sistem yang berpijak pada akidah Islam, yang mewajibkan negara mengurus rakyatnya secara langsung, bukan menyerahkan mereka pada kekuatan pasar.

Kenaikan harga beras di tengah stok yang melimpah adalah potret buram dari sistem kapitalisme yang telah gagal menjamin hak hidup rakyat. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sekadar regulator. Namun, selama sistem yang dianut adalah sistem sekuler kapitalistik, rakyat akan terus menjadi korban kebijakan yang tak berpihak kepada mereka.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa hanya sistem Islam yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan hakiki. Khilafah bukan sekadar mimpi, tetapi solusi nyata yang pernah terbukti dalam sejarah peradaban. Saatnya umat kembali kepada Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Karena Islam bukan hanya  mengatur ibadah, tapi juga mengatur ekonomi, pemerintahan, dan pengelolaan pangan.

Wallahualam bissawab.