Bukan Salah Wali Kota, Tapi Pendengaran Bawahan yang Pura-pura Tuli

Nal Koto

Di tengah gegap gempita kegeraman publik atas wafatnya salah seorang warga Kota Padang akibat terabainya pelayanan. Memang sih, Wali Kota Padang, Fadly Amran, bukan pesulap, apalagi dukun yang bisa tahu semua hal di semua sudut kota secara instan.

Tapi mari kita jujur, adil, dan waras dalam menilai. Pemerintah itu sistem, bukan satu orang. Wali Kota bisa punya visi dan program segudang, tapi kalau oknum pejabat yang menjalankan malah hidup di dunia paralel, ya hasilnya nggak sampai juga ke rakyat.

Wali Kota Padang, sejauh ini, sudah cukup progresif dengan berbagai program pro-rakyat. Dari komitmen jaminan kesehatan, hingga sistem pelayanan berbasis digital. Tapi kalau kebijakan itu hanya berhenti di papan mading kantor dan tidak dijadikan SOP nyata oleh bawahan, apa gunanya?

Masalahnya bukan di pucuk, tapi di ranting-ranting yang tumbuh liar. Contoh saja kasus RSUD Rasidin. Apakah Wali Kota pernah bilang, "Kalau pasien bawa KIS dan miskin, suruh pulang aja ya?" Tentu tidak. Tapi tetap saja ada oknum yang lebih percaya pada spreadsheet daripada rasa kemanusiaan. Ada yang lebih takut audit keuangan daripada audit hati nurani.

Justru yang harus diapresiasi, Wali Kota langsung ambil tindakan tegas, menonaktifkan direktur dan jajaran terkait. Ini sinyal keras. Bahwa beliau tidak main-main. Kalau memang ada kesalahan struktural atau sikap pejabat yang lalai, ya harus dibenahi. Dan langkah itu sudah dimulai.

Artinya, ini bukan soal satu orang, ini soal budaya birokrasi yang harus dirubah. Yang salah bukan komandannya, tapi pasukan yang pura-pura tuli saat mendengar komando.

Kalau boleh jujur, kadang program unggulan wali kota itu ibarat lagu hits di radio. Di atas kertas, semua sudah ready. Tapi di lapangan, yang mutar playlist-nya malah stuck di lagu lama: sistem ribet, rasa empati absen, dan pelayanan yang diserahkan pada "aturan" ketimbang akal sehat.

Bukan waktunya main lempar batu ke atasan. Mari kritis, tapi juga adil. Kalau pejabat bawah tidak menjalankan arahan, maka Wali Kota bukan salah, dia korban dari sistem yang perlu direformasi. Dan sekarang, setelah ada tindakan nyata, tugas kita adalah, kawal terus, jangan biarkan kejadian ini dilupakan.

Karena kalau sistemnya sehat, rakyatnya bisa sembuh. Tapi kalau sistemnya sakit, ya... rakyatnya malah makin rapuh.