Oleh. Tsabita
(Pegiat Literasi)
Aksi premanisme di Indonesia belakangan ini semakin marak terjadi. Para pelakunya mulai dari perorangan, kelompok, bahkan dikemas melalui ormas yang telah menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat. Tindak pemerasan, intimidasi hingga kekerasan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Fenomena ini bukan hanya menciptakan kekhawatiran dan hilangnya rasa aman di tengah masyarakat bahkan menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif. Tentu hal ini makin menunjukkan gagalnya perlindungan hak-hak sipil dan lemahnya penegakan hukum di negeri ini.
Wakil Ketua komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta agar aparat kepolisian menindak tegas berbagai bentuk premanisme karena dinilai sangat menghawatirkan dan mengganggu keamanan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan aksi tersebut sudah menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto, karena aksi tersebut dapat mengganggu iklim bisnis. Sebelumnya, sejumlah pengusaha mengaku resah karena tindakan premanisme ormas seperti meminta Tunjangan Hari Raya (THR) hingga jatah proyek. (cnbcindonesia, 9-5-2025)
Melihat maraknya premanisme, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti operasi oleh polisi terhadap pungutan liar (Pungli) dan intimidasi di tempat umum, pemerintah juga resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Penanganan dan Ormas. Namun aksi premanisme ini masih terulang kembali.
Masalah premanisme bukanlah fenomena baru yang muncul begitu saja. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor maraknya premanisme. Adanya kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta ketimpangan sosial, menyebabkan lahirlah kriminalitas, termasuk aksi premanisme ini. Alhasil sistem ini sempurna telah melahirkan kesulitan hidup.
Penegakan hukum yang lemah ikut menyumbang maraknya premanisme di kalangan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini, namun tetap saja aksi premanisme terus terulang kembali. Sistem sanksi tebang pilih menjadikan rasa tidak aman bagi warga negara, hingga pelaku premanisme merasa bebas dan kebal hukum. Maka muncullah aksi-aksi seperti pemerasan, pungutan liar, kekerasan, bahkan semakin terorganisir dengan mengatasnamakan ormas.
Pandangan hidup yang sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) telah menjauhkan manusia dari aturan agama sehingga kebebasan berperilaku kian tak terkendali. Manusia tidak memikirkan halal haramnya demi mengejar materi. Cara pandang masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem ini menjadi akar penyebab maraknya premanisme. Masyarakat menjadi egois dalam mencapai materi tanpa rasa kemanusiaan. Segala cara dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang sifatnya sesaat.
Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi premanisme belum berdampak nyata, menunjukkan akar masalah yang belum terselesaikan. Hal ini juga berarti sistem pemerintahan kapitalis saat ini belum mampu menjadi solusi, artinya butuh sistem yang mampu menjadi solusi. Sistem itu adalah sistem Islam.
Dalam Islam, sumber daya alam yang berlimpah merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara, sehingga hasilnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan begitu negara tidak akan membiarkan asing maupun swasta untuk mengelolanya. Dari hasil SDA yang melimpah, akan masuk pada pos harta milik umum (baitul maal), dengan demikian, negara akan memfasilitasi segala kebutuhan rakyat. Bukan hanya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, begitu pula dengan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan gratis.
SDA akan menjadi spektrum industri yang dimana rakyat ikut berperan di dalamnya. Alhasil, masalah pengangguran akan teratasi. Tidak ada lagi kesulitan ekonomi yang berujung kasus kriminalitas ataupun premanisme.
Islam juga memiliki konsep pendidikan yang cemerlang yaitu dengan membentuk kepribadian sesuai akidah Islam. Generasi dididik dengan pola pikir Islam yang akan menjadi pondasi kokoh, membentuk karakter yang bertakwa, dan perilaku Islami. Dengan kepribadian Islam inilah yang akan membentuk manusia bertakwa.
Islam dijadikan sebagai landasan kehidupan. peran masyarakat yaitu tidak bersikap individualis, mereka senantiasa dalam melakukan amar makruf nahi munkar agar terlindungi dari perbuatan yang merusak. Sudah menjadi tugas negara menjamin kesejahteraan rakyatnya Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR. Ahmad)
Negara dalam Islam juga akan memberikan sanksi atas sesuai pelanggaran yang terjadi. Dengan hukuman yang ampuh memberi efek jera bagi para pelaku dengan sanksi takzir sesuai tingkat kesalahannya, dan hukuman yang paling berat yaitu hukum mati. Diterapkannya sanksi dalam Islam ini sebagai jawabir (penebus dosa) dan zawajir (mencegah kasus berulang).
Negara yang menerapkan sistem Islam akan melindungi generasi dari segala bentuk kejahatan dengan membangun ketakwaan secara kafah. Semoga tidak lama lagi sistem Islam akan kembali tegak sehingga keamanan seluruh masyarakat bisa terjamin.
Wallahu a’lam bishawab.
No comments:
Post a Comment