Oleh. Syafiyah Al-Ghoziyah
(Aktivis Muslimah Kalsel)
Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari persoalan di negara ini semakin bertambah, belum lagi angka pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu memerlukan perhatian serius karena bisa membawa dampak di segala bidang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah pengangguran di Infonesia per Februari 2025 sebanyak 7,28 juta orang. Angka tersebut naik 83.450 orang dibanding periode Februari 2024. Dalam hal ini, beberapa penyebab penambahan pengangguran yakni salah satunya penambahan 3,67 juta orang angkatan kerja, meliputi orang yang baru lulus sekolah hingga orang yang baru mau mencari pekerjaan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang pada Februari 2025. (Merahputih , 5-5-2025).
Kementerian Ketenagakerjaan telah mencatat sepanjang 2025 hingga 23 April bahwa ada 24.036 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Fakta ini menunjukkan dari sepertiga atas total PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Industri (Disnakerind), Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 667 orang dan Kabupaten Tanah laut sebanyak 214 pekerja yang kena PHK pada triwulan pertama 2025. Pekerja yang kena PHK berasal dari delapan perusahaan dari dua kecamatan yakni Bati-bati di empat perusahaan dan kecamatan Kintap dari empat kecamatan. (Banjarmasinpost , 8-5-2025).
Adapun Pemprov berupaya untuk menekan tingkat pengangguran, antara lain dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, magang dalam negeri, pameran bursa kerja, dan melaksanakan program perluasan kesempatan kerja di antaranya kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program TKM untuk menciptakan pemberdayaan kepada tenaga kerja di Desa Pakapuran, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Kegiatan TKM ini juga merupakan program penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja yang masih menganggur atau setengah penganggur agar menjadi tenaga kerja mandiri ataupun wirausahawan baru.
Upaya yang telah dilakukan oleh negara, nyatanya belum menunjukkan hasil signifikan. Angka pengangguran belum mengalami penurunan. Jika ditelisik lebih jauh, hal ini akibat penerapan sistem yang cacat. Sistem kapitalis yang diadopsi negeri ini hanya menjadikan para generasi sebagai alat kapitalisme yang bekerja di dunia industri. Negara berperan sebagai fasilitator, kewajiban menyediakan pekerjaan digeser menjadi tanggung jawab individu yang berkompetisi dalam pasar kerja.
Ketika industri tidak membutuhkan, alhasil lulusan pun jadi pengangguran. Tidak mampu produktif lagi dan problem kehidupan pun akan semakin bertambah. Sebab tidak akan ada kemampuan dalam menjalani kehidupan, ekonomi akan semakin melemah, hingga mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan bahkan kriminalitas, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain disebabkan karena negara abai dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Negara hanya fokus pada para kapital dan pengelolaan sumber daya tambang yang akan merusak lingkungan dan kehidupan rakyat.
Mekanisme ini tentu berbeda dengan sistem Islam. Seperti yang kita ketahui Islam bukan hanya agama, tetapi sistem hidup lengkap dengan visi pembangunan dan distribusi kesejahteraan. Negara wajib menyediakan lapangan kerja atau memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang tidak mampu bekerja. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, " Imam adalah raa'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Artinya negara yang diwakili oleh penguasa atau pemimpin adalah orang yang senantiasa bertanggung jawab untuk memberikan pengurusan pada urusan rakyatnya termasuk menciptakan lapangan pekerjaan agar rakyat tidak banyak menganggur.
Sedangkan, sumber daya alam adalah milik umum dan haram diprivatisasi. Negara mengelolanya dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk membuka lapangan kerja luas di sektor pertanian, industri, dan jasa.
Negara menyediakan modal bebas riba dan pelatihan bagi rakyat yang ingin memulai usaha. Hal ini merupakan solusi bagi negara ketika mendukung warganya untuk menciptakan bisnis. Selain hal tersebut, bahwa kurikulum disusun untuk mencetak generasi yang mampu menyelesaikan persoalan umat, bukan sekadar lulus jadi karyawan.
Pengangguran adalah gejala dari sistem ekonomi dan politik yang rusak secara fundamental. Maka, selama kapitalisme masih diterapkan, pengangguran akan terus menghantui rakyat, tak peduli seberapa banyak program digulirkan. Oleh karena itu, menuntaskan persoalan pengangguran ini harus dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh (kafah). Sebab, Islam menawarkan solusi paripurna bagi kehidupan manusia dengan menjaga kesejahteraan dan keberkahan hidup.
Wallahu a'lam bishawab
No comments:
Post a Comment